Penulis: Lukman Nurhakim
GazanaPublika.com — Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali menjadi pengingat bahwa ekonomi rumah tangga Indonesia masih sangat rentan terhadap gejolak global. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax mengalami penyesuaian signifikan tanpa pengumuman yang luas sebelumnya. Alasan yang dikemukakan berkaitan dengan volatilitas harga minyak mentah dunia yang terus berlanjut akibat eskalasi konflik geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz.
Bagi sebagian kalangan, kenaikan harga BBM non-subsidi mungkin hanya dipandang sebagai konsekuensi logis dari mekanisme pasar. Namun, bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini mengandalkan BBM non-subsidi, kebijakan tersebut merupakan alarm serius. Kelompok yang selama ini relatif mampu menyerap berbagai tekanan ekonomi mulai merasakan penyusutan ruang finansial mereka.
Kenaikan harga energi hampir selalu menimbulkan efek berantai. Biaya transportasi meningkat. Ongkos distribusi barang menjadi lebih mahal. Pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi. Harga kebutuhan pokok perlahan ikut terkerek. Rumah tangga dipaksa melakukan penyesuaian pengeluaran, sementara daya beli masyarakat terus tertekan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan stabilitas harga energi bersubsidi? Jawabannya masih belum jelas. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, serta keterbatasan ruang fiskal, kemampuan pemerintah untuk terus menahan gejolak harga tentu memiliki batas.
Sementara itu, pendapatan masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tekanan berlapis akibat pelemahan rupiah dan meningkatnya biaya operasional. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi usaha, penundaan ekspansi, hingga pengurangan tenaga kerja menjadi risiko yang semakin nyata.
Bagi kelas menengah, kenaikan biaya energi berarti berkurangnya ruang konsumsi. Alokasi dana untuk tabungan, pendidikan anak, rekreasi, hingga investasi pribadi terpaksa dikurangi demi memenuhi kebutuhan pokok yang semakin mahal.
Bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang bergantung pada distribusi antardaerah, kenaikan harga energi dapat menggerus margin keuntungan. Sebagian memilih menaikkan harga jual, sebagian melakukan efisiensi, dan sebagian lainnya menunda pengembangan usaha demi bertahan.
Bagi pekerja, situasi ini menghadirkan paradoks. Ketika biaya hidup meningkat, kenaikan pendapatan tidak selalu mengikuti laju inflasi. Akibatnya, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin tergerus.
Mahasiswa dan kelompok muda pun tidak luput dari dampaknya. Biaya transportasi menuju kampus meningkat, harga kos berpotensi naik, sementara peluang kerja paruh waktu maupun prospek memasuki dunia kerja dapat terpengaruh apabila dunia usaha memilih melakukan pengetatan.
Meninjau Kembali Skala Prioritas Anggaran
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, muncul perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sasaran kritik dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan urgensinya dalam situasi ekonomi saat ini.
Pandangan kritis tersebut berangkat dari asumsi bahwa negara memiliki sumber daya fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, anggaran seharusnya diprioritaskan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas perlindungan sosial, serta membantu pelaku usaha yang terdampak perlambatan ekonomi.
Pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah program-program tersebut baik atau buruk, melainkan apakah saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalankannya secara masif. Apakah diperlukan implementasi bertahap, evaluasi berkala, serta penyesuaian berdasarkan kapasitas fiskal negara?
Pemerintah berargumen bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.
Namun, kritik publik juga tidak dapat diabaikan. Di berbagai daerah, ditemukan kondisi sekolah dengan bangunan yang rusak dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, sementara pembangunan fasilitas baru untuk program-program tersebut terus berjalan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi skala prioritas pembangunan.
Efektivitas Diplomasi Ekonomi
Kritik juga diarahkan pada intensitas kunjungan kerja Presiden dan pejabat negara ke luar negeri. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, sebagian masyarakat mempertanyakan efektivitas perjalanan tersebut, terutama ketika pemerintah pada saat yang sama mengajak masyarakat untuk berhemat.
Jika tujuan utama kunjungan luar negeri adalah menarik investasi, maka keberhasilannya perlu diukur secara objektif. Investasi tidak hanya ditentukan oleh promosi internasional, tetapi juga oleh kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi birokrasi, stabilitas ekonomi-politik, kualitas infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa diplomasi ekonomi tetap penting untuk membuka akses pasar baru dan membangun kemitraan strategis jangka panjang. Perbedaan pandangan ini seharusnya menjadi ruang evaluasi mengenai efektivitas penggunaan anggaran diplomasi.
Anggaran Pertahanan dan Kebutuhan Masyarakat
Pengajuan tambahan anggaran pertahanan sebesar Rp195 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 juga memunculkan diskursus mengenai prioritas belanja negara.
Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi alutsista merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan nasional serta mendukung kesiapan operasional TNI. Pertahanan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas negara.
Namun, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, pertanyaan mengenai skala prioritas menjadi relevan. Apakah tambahan anggaran sebesar itu merupakan kebutuhan paling mendesak ketika masyarakat masih menghadapi tingginya biaya pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan melemahnya daya beli?
Sebagian pengamat juga mengusulkan agar modernisasi pertahanan difokuskan pada pengembangan teknologi yang lebih efisien dari sisi biaya namun memiliki daya gentar tinggi, seperti drone, sistem pertahanan udara, perang elektronik, serta penguatan keamanan maritim.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi prasyarat mutlak agar belanja pertahanan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara.
Mahasiswa dan Tradisi Kritik Demokratis
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang kritis terhadap kebijakan publik. Setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat hampir selalu mendapatkan perhatian serius dari kalangan kampus.
Mahasiswa dan masyarakat sipil dipandang memiliki ruang independensi yang relatif lebih besar dalam menyampaikan kritik. Mereka tidak terikat oleh kepentingan elektoral maupun relasi industrial sehingga dapat lebih leluasa melakukan kajian, diskusi publik, hingga aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak demokratis warga negara.
Di sisi lain, partai politik pendukung pemerintah cenderung memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Organisasi buruh pun menunjukkan respons yang beragam, mulai dari memilih jalur dialog hingga menyampaikan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan anggotanya.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Alarm untuk Semua Pihak
Kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan bertambahnya biaya saat mengisi tangki kendaraan. Ia merupakan indikator adanya tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Jika tekanan ini berlangsung dalam jangka panjang, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional dapat melemah. Dampaknya bukan hanya perlambatan ekonomi, tetapi juga meningkatnya risiko pengangguran dan ketidakpastian usaha.
Karena itu, kenaikan harga energi seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran, memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien dan berdasarkan skala prioritas yang jelas.
Pada akhirnya, persoalan energi bukan hanya tentang harga BBM. Ia menyangkut kualitas hidup masyarakat, daya tahan ekonomi keluarga, keberlangsungan dunia usaha, dan masa depan kesejahteraan bangsa.
Dalam demokrasi, kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan. Kritik adalah upaya memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Uang negara berasal dari rakyat. Karena itu, penggunaannya harus terbuka terhadap pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.
Demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga menghadirkan kesediaan pemerintah untuk mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Penulis Pemerhati Kebijakan Publik dan Sekjen Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98)
