Penulis: Ade Gogo
GazanaPublika.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG belakangan ini terus menuai kritik tajam dan berada di tengah gonjang-ganjing tata kelola yang dinilai semakin menjauh dari esensi kerakyatan. Banyak pihak menganggap model operasional yang berjalan saat ini cenderung kapitalistik karena lebih mengutamakan keterlibatan korporasi skala besar, pemenang tender raksasa, dan penyedia jasa katering terpusat. Pendekatan semacam ini dinilai murni berorientasi pada keuntungan bisnis komersial alih-alih pemberdayaan masyarakat lokal.
Dampaknya, program ini memicu kritik atas terjadinya penghamburan uang negara yang sangat masif, mengingat banyaknya jenis pos operasional berlapis yang akhirnya harus dibiayai oleh anggaran negara. Mulai dari rantai distribusi antarwilayah yang panjang, penyediaan armada transportasi khusus, sewa fasilitas gudang penyimpanan, biaya pengemasan berlapis, hingga margin keuntungan berjenjang untuk sub-kontraktor pihak ketiga. Anggaran negara yang seharusnya secara utuh berwujud nutrisi di atas piring siswa, justru habis menguap untuk mendanai struktur logistik birokrasi yang gemuk dan tidak efisien tersebut.
Sebagai antitesis dari sengkarut tata kelola yang kapitalistik tersebut, program MBG yang dikelola secara langsung oleh Tim Komite Sekolah melalui unit kantin sekolah hadir sebagai solusi kerakyatan yang taktis, efisien, dan transparan. Dengan menetapkan indeks biaya sebesar 15.000 Rupiah per porsi, konsep swakelola ini memotong seluruh pos anggaran siluman tersebut. Sistem ini mengembalikan esensi program pada pemenuhan gizi premium bagi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat di tingkat tapak tanpa mengorbankan stabilitas institusi pendidikan.
Dari sisi efisiensi operasional sekolah, skema swakelola ini berhasil membebaskan tugas para guru dari beban urusan logistik yang selama ini kerap mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Pada realitas pelaksanaan yang ada saat ini, waktu efektif mengajar guru sering kali tersita karena mereka harus turun tangan langsung membongkar muat paket katering dari vendor luar, menyortir porsi, hingga membagikannya ke meja siswa, yang pada akhirnya memecah konsentrasi kelas. Dengan mengalihkan seluruh rantai operasional mulai dari persiapan, memasak, hingga distribusi ke ruang kelas kepada Tim Komite Sekolah, para guru dapat menjaga komitmen penuh pada fungsi edukasi dan akademis tanpa terdistraksi urusan dapur.
Selain itu, kualitas makanan dijamin jauh lebih segar karena seluruh proses pengolahan dilakukan menjelang pagi hari secara langsung di lokasi. Jika sistem katering terpusat berskala besar bentukan korporasi terpaksa memasak makanan sejak malam hari demi mengejar waktu distribusi jarak jauh, tim komite sekolah dapat memulai aktivitas memasak pada dini hari di dapur kantin sendiri. Pendekatan berbasis waktu ini meminimalkan risiko kontaminasi bakteri atau makanan basi selama perjalanan, serta memastikan bahwa hidangan yang sampai ke tangan siswa pada jam istirahat memiliki kualitas rasa, aroma, serta kandungan nutrisi yang tetap utuh, hangat, dan higienis serta dimakannya lebih fress.
Dari perspektif keberlanjutan finansial, nominal anggaran sebesar 15.000 Rupiah per porsi dinilai sangat fleksibel dan lebih dari cukup untuk memenuhi standar gizi nasional, sekaligus memberikan margin laba yang jauh lebih aman bagi pengelola lokal. Melalui manajemen menu yang cermat, anggaran tersebut mampu meningkatkan mutu piring makan bergizi seimbang dengan porsi lauk hewani yang lebih besar, variasi sayuran dan buah yang lebih kaya, serta susu pelengkap dengan kualitas premium. Realitas di pasar kuliner saat ini membuktikan bahwa dengan harga 15.000 Rupiah, masyarakat sudah bisa mendapatkan satu porsi makanan lengkap yang sangat layak di warung-warung nasi komersial, sehingga nilai ini sangat aman, rasional, dan berkelanjutan untuk diterapkan di tingkat sekolah dengan standar gizi yang tinggi.
Kelayakan anggaran tersebut diperkuat oleh adanya pemotongan mata rantai pembiayaan birokrasi yang panjang. Pola pengadaan terpusat yang marak saat ini terbebani oleh tingginya ongkos logistik transportasi, biaya pengemasan berlapis, serta pembagian margin keuntungan untuk vendor-vendor besar di tingkat distributor utama. Melalui model swakelola, anggaran negara ditransfer dan dikelola langsung di tingkat satuan pendidikan. Ketiadaan kebocoran anggaran pada rantai distribusi pihak ketiga ini memastikan bahwa setiap rupiah dari total 15.000 Rupiah yang dialokasikan pemerintah berwujud secara nyata menjadi makanan berkualitas di atas piring siswa, bukan menjadi keuntungan bagi segelintir pengusaha besar.
Dampak ekonomi sirkular yang dihasilkan dari model ini juga mampu menyentuh dan menghidupkan pelaku UMKM pada level terbawah dengan daya beli yang lebih tinggi. Seluruh pasokan bahan baku harian mulai dari beras, sayuran segar, telur, hingga daging dibeli langsung dari pedagang pasar tradisional atau warung kelontong di sekitar lingkungan sekolah. Walaupun skema pembelian ini menggunakan harga eceran pasar dan bukan harga grosir dari pemasok besar, keputusan ini sengaja diambil demi menyuntikkan likuiditas dan mempercepat perputaran modal bagi ekosistem ekonomi mikro di tingkat tapak yang selama ini jarang tersentuh oleh proyek anggaran besar. Kenaikan anggaran menjadi 15.000 Rupiah secara otomatis memperbesar volume belanja ke pedagang lokal.
Selanjutnya, program ini berkontribusi langsung pada pengentasan pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru serta menyejahterakan komite sekolah. Proses pengelolaan dapur kantin ini secara aktif melibatkan para orang tua murid serta pengurus komite yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau membutuhkan pendapatan tambahan. Imbal jasa dari hasil pengelolaan mandiri dengan perputaran anggaran yang lebih sehat ini menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan bagi mereka, yang pada gilirannya berdampak langsung pada penguatan daya beli keluarga kecil dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar sekolah.
Melalui analisis komparatif terhadap manajemen risiko logistik, model swakelola kantin memiliki keunggulan mutlak berupa fleksibilitas operasional yang tinggi. Sistem katering terpusat sangat rentan terhadap risiko eksternal seperti keterlambatan pengiriman akibat kemacetan lalu lintas atau faktor cuaca, yang berpotensi mengacaukan jadwal pelajaran sekolah. Sebaliknya, model kantin sekolah memangkas jarak antara produsen dan konsumen menjadi hanya hitungan meter, sehingga ketepatan waktu penyajian dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pihak sekolah.
Keunggulan lain dari konsep swakelola ini terletak pada sistem pengawasan mutu yang melekat dan objektif. Karena tim pengelola adalah para orang tua siswa sendiri, fungsi kontrol terhadap kebersihan dapur dan kualitas bahan makanan berjalan secara ketat setiap hari tanpa perlu menunggu audit berkala dari instansi luar. Pihak sekolah dan komite dapat melakukan evaluasi dan koreksi seketika jika ditemukan ketidaksesuaian standar hidangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas tata kelola makanan menjadi sangat terjaga.
Terakhir, model ini sangat ramah terhadap ketahanan pangan daerah karena menuntut integrasi kurasi menu dengan potensi agraria lokal. Anggaran 15.000 Rupiah memberikan keleluasaan bagi komite sekolah untuk secara fleksibel menyesuaikan variasi menu mingguan dengan komoditas pangan yang sedang melimpah atau mengalami panen raya di wilayah tersebut. Strategi ini tidak hanya membuat biaya belanja menjadi jauh lebih efisien, melainkan juga menumbuhkan sinergi yang sehat antara dunia pendidikan dan sektor pertanian lokal.
Sebagai kesimpulan, kombinasi antara pembebasan beban administrasi guru, peningkatan kualitas gizi berbasis anggaran 15.000 Rupiah yang bebas korporasi, serta penciptaan lapangan kerja lokal menjadikan konsep swakelola kantin oleh komite sekolah ini sebagai cetak biru tata kelola terbaik. Pendekatan ini membuktikan bahwa program MBG dapat diselamatkan dari jebakan kapitalisasi proyek hulu-hilir, dijalankan secara mandiri, higienis, akuntabel, dan memberikan efek berganda yang nyata bagi perekonomian rakyat kecil.
Penulis adalah eks wartawan Tempo
