GazanaPublika.com, Sorong — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kembali menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam di Papua. Ia menilai masyarakat adat Papua masih menghadapi ketimpangan dalam mengakses dan mengelola tanah leluhur mereka sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Elisa Kambu dalam Papeda Summit pada Rabu, 2 September 2026. Ia menyoroti kondisi ketika sebagian besar kawasan hutan dan tanah di Papua justru dikuasai pihak dari luar daerah, termasuk perusahaan besar dan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.
Menurut Elisa, kondisi tersebut membuat masyarakat asli Papua berada dalam posisi yang memprihatinkan. Mereka justru seperti menjadi pendatang atau penyewa di atas tanah yang secara turun-temurun merupakan wilayah leluhur mereka.
“Orang Papua ini seperti ngontrak di tanahnya sendiri,” kata Elisa dalam kesempatan tersebut.
Ia juga menyinggung pengelolaan sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Menurutnya, berbagai proyek dengan nilai ekonomi besar belum sepenuhnya memberikan posisi yang adil bagi masyarakat adat.
Elisa menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas tanah adat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat kehadiran negara melalui perlindungan hukum dan mempercepat proses legalisasi tanah masyarakat adat.
“Kalau negara hadir memberikan perlindungan hukum, itu harus cepat. Legalitas tanah masyarakat adat juga harus dipercepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan hutan Papua. Menurutnya, kekayaan alam Papua semestinya dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat asli dan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Elisa turut menyoroti pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap komunikasi antara kedua pihak dilakukan secara terbuka dan jujur sehingga persoalan Papua tidak harus menunggu munculnya gejolak di tengah masyarakat untuk mendapatkan perhatian.
Elisa kemudian mengungkapkan pengalaman masa lalu ketika berbagai kebijakan khusus untuk Papua muncul setelah terjadi kerusuhan.
“Papua ini sangat ‘sexy’. Dulu Bantuan Khusus bisa turun akibat masyarakat Papua bakar Jayapura, bakar Manokwari, dan bakar Sorong,” katanya.
Ia melanjutkan, “Kalau kita bicara baik-baik itu tidak didengar. Kalau mau diperhatikan harus buat kerusuhan dulu.”
Pernyataan tersebut menjadi kritik tajam Elisa terhadap pola respons pemerintah dalam menangani persoalan Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu melakukan tindakan destruktif agar suara dan kebutuhan mereka mendapatkan perhatian pemerintah. Dikutip dari indosatunews.com.
