Wakil Kepala Desa, Perlukah?

Secara yuridis, bentang aturan yang membelah makro dan mikro politik di Indonesia sebenarnya sudah tertata sangat rapi. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya dikunci melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Namun, ketika kita menengok ke tingkat akar rumput, aturan mainnya bergeser secara drastis ke dalam dekrit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perbedaan paling mencolok sekaligus paling krusial terletak pada keberadaan posisi “orang nomor dua” atau figur seorang wakil. Jika dalam Pemilu dan Pilkada para calon pemimpin maju berpasangan dalam satu paket, maka Kepala Desa bertarung seorang diri secara absolut. Ketentuan ini dipertegas dalam regulasi turunannya, termasuk Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pilkades dan Peraturan Daerah Kabupaten setempat. Ketiadaan struktur dwi-tunggal di tingkat desa inilah yang kemudian melahirkan sebuah anomali psikologis-politik yang luar biasa getir manakala sang pemimpin utama mendadak mengalami halangan tetap di tengah jalan.

Mari kita bayangkan sebuah peristiwa yang kerap terjadi di pelosok pemukiman pedesaan di Banten. Seorang Kepala Desa terpilih baru menjabat dalam hitungan bulan setelah memenangkan pertarungan sengit yang menguras energi. Riak-riak konflik horizontal antar-kampung belum sepenuhnya padam, dan investasi emosional warga masih berada di titik tertinggi. Tiba-tiba takdir berkata lain: sang Kepala Desa wafat, menjadi terpidana, atau mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Pasal 47 UU Desa, mekanisme pemenuhan kekosongan jabatan tersebut harus ditempuh melalui jalur pintas bernama Musyawarah Desa (Musdes) Pergantian Antar Waktu (PAW).

Di sinilah geunjleung-nya sosiologis dan tragedi kemanusiaan itu dimulai secara legalistik formal di dalam aula balai desa. Mekanisme Musdes PAW diakui secara hukum sebagai cara yang mudah, ringkas, dan sangat murah karena hanya diwakili beberapa simpul tokoh masyarakat. Namun secara hakikat kedaulatan, terjadi pergeseran epistemologis yang mereduksi hak suara langsung ribuan rakyat menjadi kesepakatan elitis. Dan ironi terjauh pun genap: karena sifat Musdes yang cair dan rawan lobi ruang gelap, takhta yang kosong itu kerap kali jatuh ke tangan sang lawan politik.

Bisa kita bayangkan bersama bagaimana hancur dan remuk redamnya perasaan istri, anak-anak, kerabat dekat, serta para pendukung fanatik almarhum Kades. Mereka yang telah mempertaruhkan segalanya—energi, harga diri, waktu, hingga modal materi yang ngojot—harus menyaksikan musuh bebuyutan melenggang kangkung menduduki kursi kekuasaan. Ada rasa nyeri hate yang mendalam, sebuah luka psikologis yang tidak akan pernah tertampung dalam lembaran teks hukum positif. Di balik dinding-dinding bambu rumah mereka, dalam kesunyian malam yang pekat, batin mereka akan terus menggerutu dan berbisik lirih penuh dendam: “Mestinya bukan dia yang jadi dan menikmati…”

Melihat fenomena yang mencederai rasa keadilan komunal ini, sebuah loncatan pemikiran yang berani dan radikal harus segera diluncurkan ke ruang publik. Kita memerlukan sebuah terobosan progresif agar konstruksi Pilkades disamakan secara simetris dengan pemilihan makro: dipilih dalam satu paket berpasangan antara Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa. Gagasan dwi-tunggal desa ini hadir sebagai ikhtiar rasional untuk membangun benteng pertahanan psikologis bagi masyarakat akar rumput. Asas automatic vacancy filling harus diterapkan agar ketika nomor satu tumbang, nomor dua dari gerbong perjuangan yang sama langsung naik menggantikan.

Penulis sangat menyadari bahwa gagasan baru ini pasti akan menuai badai resistensi, penolakan, serta dianggap helok atau aneh oleh para birokrat. Ide ini akan dituduh kurang populer, tidak populis, serta dinilai membebani keuangan desa hanya untuk membiayai sepasang matahari kembar di kantor desa. Namun, sebagai seorang yang mendalami filsafat, saya memahami bahwa sebuah gagasan mendasar yang membongkar kemapanan struktur hukum yang korup secara sosiologis adalah hal yang wajar jika memantik perlawanan awal. Kebenaran logis yang visioner memang selalu membutuhkan waktu untuk meruntuhkan dinding-dinding kenyamanan lama yang sudah usang.

Mari kita kesampingkan sejenak kalkulasi matematis anggaran dan prosedur birokrasi yang kaku itu untuk merenung dengan jernih. Bukankah stabilitas sosial, ketenteraman batin warga desa, dan kehormatan sebuah mandat politik jauh lebih mahal harganya daripada selembar slip gaji seorang wakil? Konsep berpasangan ini mengunci potensi dendam sosiologis turun-temurun agar tidak meletup kembali di kemudian hari karena hak pemenang telah dijamin oleh sistem. Dengan menaruh seorang wakil segerbong, kita sedang memuliakan investasi emosional rakyat dan memastikan roda pelayanan publik tidak limbung saat nahkoda utama hilang dari kemudi.

Kini, pilihan itu kembali dikembalikan kepada hati nurani dan kejernihan pikiran kita masing-masing sebagai mahluk yang berpikir. Apakah kita akan terus mempertahankan kekakuan regulasi yang memproduksi sakit hati terstruktur ini, atau berani melangkah menuju pembaharuan hukum yang memanusiakan manusia? Ketika kita membayangkan wajah-wajah pendukung yang terpaksa menelan pil pahit di balik bilik Musdes, akal sehat kita pasti tidak akan bisa berbohong. Jauh di lubuk hati dan pikiran yang paling dalam, kita semua pasti mengiyakan bahwa gagasan dwi-tunggal desa ini adalah jalan keadilan yang sejati. ***

Penulis adalah Pengamat Media dan Kebijakan Publik.