GazanaPublika.com – Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan daerah mengalami perubahan signifikan. Pada masa awal pasca-kemerdekaan, pemerintah berusaha membangun sistem pemerintahan yang dapat mengakomodasi keragaman budaya, etnis, dan geografi di seluruh nusantara.
Dalam periode ini, sistem pemerintahan yang terpusat di Jakarta mengalami desentralisasi. Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 diadopsi, yang mengatur pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.
Proses pemekaran wilayah administratif juga dimulai. Pada tahun 1946, dibentuklah Provinsi Sumatra, yang terdiri dari beberapa daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas. Langkah ini diikuti dengan pembentukan provinsi lainnya di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, pada tahun 1950, muncul kebijakan untuk mengatur daerah-daerah kabupaten dan kota. Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang membagi wilayah menjadi kabupaten yang dipimpin oleh bupati dan kota yang dipimpin oleh wali kota. Struktur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Namun, pada masa ini, tantangan besar muncul akibat konflik internal dan ketidakstabilan politik. Pemberontakan bersenjata terjadi di beberapa daerah, yang menyebabkan pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam mengendalikan situasi. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara dan mengatur kembali struktur pemerintahan, termasuk pembagian wilayah administratif.
Selama periode Orde Lama, struktur pemerintahan daerah terus berkembang. Banyak daerah baru dibentuk, meskipun pemekaran wilayah belum sepesat pada era berikutnya. Pemerintah berupaya untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi, serta memperkuat identitas nasional. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, periode ini menjadi fondasi bagi pengembangan wilayah administratif yang lebih terstruktur dan terencana pada masa selanjutnya.
Dengan demikian, perkembangan wilayah administratif pada masa awal pasca-kemerdekaan mencerminkan usaha pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil menghadapi berbagai tantangan yang muncul di tengah proses transisi menuju negara yang berdaulat.
1. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (1945-1960)
Setelah kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Pada 1959, Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) oleh Presiden Sukarno, dengan status setingkat provinsi, yang mencerminkan pentingnya kota ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi negara.
2. Pembagian Wilayah Menjadi Kota Madya (1966-1970)
Pada 1966, di bawah pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta dibagi menjadi tiga wilayah administratif: Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Pemekaran ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pemerintahan di Jakarta yang terus berkembang pesat.
Pada 1970, Jakarta Utara resmi dibentuk sebagai wilayah administratif tersendiri, yang sebelumnya merupakan bagian dari Jakarta Pusat.
3. Pembentukan Jakarta Selatan (1974)
Pada tahun 1974, Jakarta Selatan dibentuk sebagai kota madya yang terpisah, menambah jumlah wilayah administratif menjadi 5 kota madya, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan
Pembentukan Jakarta Selatan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan wilayah yang terus berkembang akibat urbanisasi.
4. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Seribu (2001)
Pada tahun 2001, wilayah Kepulauan Seribu yang sebelumnya merupakan bagian dari Jakarta Utara, diresmikan sebagai kabupaten tersendiri. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus pada pengelolaan wilayah kepulauan dan pengembangan potensi maritim yang dimilikinya. Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah DKI Jakarta.
Pemekaran wilayah Jakarta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, serta menyesuaikan dengan perkembangan pesat kota ini. Dari tiga kota madya awal, Jakarta kini memiliki lima kota madya (Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, dan Selatan) serta satu kabupaten administratif (Kepulauan Seribu).
Pemekaran wilayah dari batas Jembatan Pesing hingga Kalideres di Jakarta Barat terjadi pada masa Gubernur Ali Sadikin, yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 1966-1977. Pemekaran wilayah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah provinsi untuk menata dan memperluas wilayah administrasi DKI Jakarta sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tata kelola kota yang lebih baik.
Secara resmi, pemekaran wilayah Jakarta Barat, termasuk daerah Kalideres, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 1813 Tahun 1972, yang berisi tentang pembagian wilayah administratif di DKI Jakarta. Melalui SK ini, beberapa daerah yang sebelumnya kurang terorganisir atau berada di pinggiran kota diintegrasikan ke dalam sistem administrasi yang lebih jelas dan dikelola sebagai bagian dari perluasan wilayah perkotaan Jakarta.
Ali Sadikin dikenal sebagai gubernur yang melakukan banyak terobosan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur serta tata kelola DKI Jakarta, termasuk dalam hal pemekaran wilayah.
