Penulis: Kharisma J. Malaka
GazanaPublika.com – Sejarah Eropa abad pertengahan tidak dapat dilepaskan dari sebuah istilah kunci yang menjadi senjata ideologis Gereja: heresey (bid’ah). Kata ini pada awalnya hanya menunjuk kepada ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari keyakinan resmi Kristen, seperti Arianisme atau Gnostisisme. Namun sejak abad ke-4, ketika Kekristenan berubah dari agama minoritas yang dianiaya menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, makna heresey (bid’ah) meluas dengan cara yang menentukan jalannya sejarah.
Momentum perubahan itu terjadi pada tahun 380 M, ketika Kaisar Theodosius I mengeluarkan Edik Tesalonika yang menjadikan iman Katolik sebagai satu-satunya agama negara. Sejak saat itu, semua bentuk keyakinan di luar Katolik—baik itu aliran Kristen yang berbeda maupun tradisi pagan kuno—ditempatkan dalam kategori sesat. Di sinilah awal menyikapi heresey (bid’ah) dan tidak lagi semata-mata wacana teologis, melainkan instrumen kekuasaan politik. Menolak mengikuti ortodoksi berarti menentang bukan hanya gereja, melainkan juga negara.
Tak lama berselang, transformasi besar dimulai. Pada tahun 391–392 M, Theodosius mengeluarkan hukum yang melarang segala praktik paganisme: persembahan kurban, perayaan festival, pemujaan dewa-dewi kuno. Kuil-kuil ditutup atau dialihfungsikan menjadi gereja. Salah satu peristiwa paling dramatis adalah penghancuran Serapeum di Alexandria, pusat pemujaan dewa Serapis sekaligus rumah ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Dengan runtuhnya Serapeum, Gereja menegaskan bahwa paganisme bukan lagi sekadar saingan spiritual, melainkan heresey (bid’ah) yang harus dimusnahkan dari ruang publik.
Labelisasi ini berdampak jauh. Dewa-dewi tradisional ditafsirkan ulang sebagai setan yang menipu manusia, sementara filsuf dan pengikut tradisi kuno dicap pengkhianat iman. Hypatia, filsuf perempuan terkemuka yang mengajar di Alexandria pada awal abad ke-5, menjadi korban paling terkenal dari atmosfer baru ini. Ia dibunuh oleh massa Kristen, bukan hanya karena dianggap mewakili filsafat pagan, tetapi juga karena tubuhnya sendiri dilihat sebagai simbol heresey (bid’ah) yang mengancam ortodoksi.
Dari sinilah lahir suatu mentalitas baru: melawan pagan sama artinya dengan melawan bid’ah, dan melawan bid’ah adalah kewajiban iman sekaligus kewajiban politik. Agama benar tidak boleh berbagi ruang dengan agama sesat, dan negara berhak menggunakan pedang untuk menegakkan kebenaran. Ideologi inilah yang kemudian menjadi pondasi awal gagasan tentang perang suci.
Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5, semangat itu tidak ikut lenyap. Kerajaan-kerajaan Kristen baru di Eropa Barat mewarisi keyakinan bahwa heresey (bid’ah) harus dibasmi. Pada abad ke-8 dan 9, ideologi ini menemukan perwujudan brutal dalam ekspansi Karel Agung (Charlemagne). Sang kaisar memimpin serangkaian perang melawan suku Saxon pagan di Jerman Utara. Konversi tidak ditempuh lewat ajakan, tetapi lewat pedang. Orang Saxon yang menolak dibaptis dianggap bid’ah dan dihukum mati. Dengan demikian, apa yang pernah dijalankan Theodosius di lingkup hukum Romawi kini diteruskan dalam bentuk militeristik oleh seorang penguasa Eropa Barat.
Di bagian lain Eropa, semangat serupa berkembang di Semenanjung Iberia. Setelah penaklukan Muslim pada awal abad ke-8, wilayah Spanyol terbelah antara kekuasaan Islam di selatan dan kerajaan-kerajaan Kristen kecil di utara. Bagi para penguasa Kristen, Islam dipandang bukan hanya sebagai musuh politik, tetapi juga sebagai bentuk heresey (bid’ah) baru. Dari sini lahirlah awal gerakan yang dikenal sebagai Reconquista—proses panjang “penaklukan kembali” Spanyol yang berlangsung berabad-abad, dan sejak dini sudah dikaitkan dengan pembelaan iman melawan sesat.
Jika ditarik garis panjang, terlihat jelas kesinambungan ideologi: mulai dari abad ke-4, ketika paganisme dicap heresey (bid’ah) dan disingkirkan dengan hukum serta kekerasan, hingga abad ke-9, ketika Saxon dan Muslim diperlakukan dengan logika yang sama. Perang iman pertama-tama dijalankan melawan sesama orang Romawi yang berbeda tafsir, lalu melawan pagan Eropa Utara, kemudian diperluas melawan Islam di Spanyol. Polanya konsisten: memberi label bid’ah, meneguhkan diri sebagai pemilik kebenaran tunggal, lalu melegitimasi kekerasan sebagai sarana pembebasan jiwa.
Dengan demikian, Perang Salib yang meledak pada abad ke-11 bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak dari tradisi panjang anti-bid’ah yang sudah berakar sejak abad ke-4, saat gereja mengubah heresey (bid’ah) dari sekadar istilah teologis menjadi ideologi kekuasaan. Apa yang dimulai oleh Theodosius dengan hukum dan larangan, dilanjutkan oleh Karel Agung dengan pedang, lalu diperdalam di Spanyol melalui Reconquista. Perang Salib hanyalah ekspresi global dari ideologi yang sudah lama tumbuh di dalam Eropa itu sendiri.
Di Eropa Gerakan Heresey, di Saudi Gerakan Anti Bid’ah Abdul Wahab, Samakah?
Baik, saya akan memanjangkan narasinya dengan memperdalam gambaran sejarah, peran Inggris, dinamika Hampher dan Wahabi, serta memperlihatkan pola gerakan politik-religius yang tumbuh darinya. Saya buat tetap mengalir tanpa pointer, agar terbaca sebagai artikel panjang.
Sejak lama, istilah bid’ah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Di Eropa abad pertengahan, gereja Katolik menjadikannya senjata retoris untuk menghapus sekte-sekte yang berbeda paham. Tuduhan heresey (bid’ah) bukan hanya soal teologi, melainkan mekanisme kontrol sosial dan politik. Melalui label itu, gereja menguatkan otoritasnya, menghilangkan lawan, dan memobilisasi umat dengan mengatasnamakan kesucian iman. Setiap yang keluar dari doktrin resmi, dari paganisme hingga sekte Gnostik, dianggap ancaman yang harus dipadamkan dengan api, pedang, atau pengucilan.
Ketika kekuasaan Eropa memasuki fase kolonial, pola itu tidak hilang, melainkan berevolusi. Inggris, sebagai imperium terbesar, memahami bahwa menguasai dunia Islam tidak bisa semata-mata lewat meriam atau perdagangan. Umat Islam memiliki basis spiritual yang kuat, jaringan ulama yang luas, dan struktur sosial yang sulit ditembus. Maka strategi baru diperlukan: bukan menyerang Islam dari luar, melainkan merusaknya dari dalam. Disinilah muncul kisah tentang Hampher, agen Inggris yang dikirim ke Timur Tengah pada abad ke-18.
Hampher menyamar sebagai seorang Muslim, hidup di tengah masyarakat, mempelajari adat, bahkan menguasai bahasa Arab agar dapat dipercaya. Dalam Memoirs of Mr. Hempher yang kontroversial, ia mengaku bahwa misi kolonialnya adalah mencari tokoh yang bisa diarahkan untuk melawan umatnya sendiri. Tokoh itu ia temukan dalam diri Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama muda yang sejak awal memiliki obsesi purifikasi agama. Hampher tidak datang membawa teologi baru, tetapi membawa arahan politik: mengubah gagasan Wahhab menjadi gerakan yang militan, yang akan menyerang sesama Muslim dengan dalih bid’ah.
Dari titik pertemuan itu, gerakan Wahabi mulai menampilkan pola yang khas. Semua tradisi Islam yang berkembang berabad-abad—dari ziarah ke makam, perayaan Maulid Nabi, dzikir berjamaah, hingga seni dan adat keagamaan—dianggap sebagai penyimpangan. Wahabi menolak keberagaman ekspresi spiritual umat, lalu menjadikannya musuh yang layak diperangi. Semangat purifikasi ini bertemu dengan logika politik: siapa yang dianggap ahli bid’ah boleh dibunuh, hartanya dirampas, dan komunitasnya dihancurkan.
Wahabi tidak berjalan sendirian. Ia menemukan sekutu politik dalam keluarga Saud, yang bercita-cita membangun kekuasaan baru di Najd. Ikatan ideologi dan ambisi politik ini melahirkan kombinasi berbahaya: sebuah gerakan agama yang keras, dipersenjatai kekuatan militer, dan diarahkan untuk menundukkan sesama Muslim. Dengan legitimasi menuduh lawan sebagai pelaku bid’ah, mereka menyerbu kota-kota, meratakan makam para wali, bahkan menyerang Mekkah dan Madinah yang kala itu berada di bawah kekuasaan Ottoman.
Di balik layar, pengaruh Inggris tidak hilang. Dukungan logistik, perlindungan diplomatik, dan framing politik membuat Wahabi bisa bertahan. Inggris melihat bahwa selagi umat Islam sibuk saling bunuh dengan tuduhan bid’ah, kekuatan kolonial bisa meluaskan jaringannya tanpa banyak perlawanan. Pola yang digunakan sangat mirip dengan yang pernah diterapkan gereja abad pertengahan: cap bid’ah dijadikan senjata untuk melumpuhkan lawan. Bedanya, kali ini bukan demi kejayaan gereja, melainkan demi kepentingan imperium kolonial.
Dari sini terlihat bahwa Wahabi bukan sekadar aliran pemurnian agama, tetapi proyek politik yang lahir dalam konteks geopolitik modern. Ia dibentuk oleh doktrin keras anti-bid’ah, tetapi diarahkan untuk menghancurkan ikatan tradisional umat. Hampher dan jejaring Inggris menjadi aktor tersembunyi yang mendompleng semangat itu, menjadikannya mesin pemecah belah dunia Islam. Tradisi yang sebelumnya kaya warna dan sarat spiritualitas digantikan oleh interpretasi kaku yang hanya mengenal dua posisi: murni atau bid’ah, tauhid atau syirik, halal atau darahnya tumpah.
Pada akhirnya, Wahabi menjadi lebih dari sekadar aliran. Ia menjelma sebagai pola gerakan: keras terhadap sesama Muslim, toleran terhadap kekuasaan asing yang memberi ruang hidup. Dengan dalih melawan bid’ah, mereka membuka jalan bagi politik kolonial untuk masuk lebih dalam ke jantung umat.
