GazanaPublika.com, Serang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kamis (19/6/2025), guna menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Mereka menilai jalannya pemerintahan saat ini jauh dari harapan publik, khususnya dalam aspek transparansi, integritas birokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Aksi ini menarik perhatian publik lantaran salah satu tuntutan utama mereka adalah pencabutan hasil seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten yang dianggap cacat prosedural dan sarat intervensi politik.
Dalam orasinya, Bagas Yulianto, Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu, mengecam proses seleksi Sekda yang menurutnya mengabaikan prinsip meritokrasi. Ia menyoroti temuan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengembalikan hasil seleksi karena tidak menyertakan nilai manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), padahal komponen tersebut merupakan bagian penting dari sistem merit dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bentuk manipulasi sistematis yang mengarah pada intervensi politik demi meloloskan kandidat tertentu,” tegas Bagas.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan, Abdillah, dalam orasinya menyebut proses seleksi tersebut sebagai “lelucon memalukan” yang mencederai akal sehat publik.
“Kami tahu ada kandidat yang dekat dengan kekuasaan. Kami tahu panitia seleksi diisi oleh orang-orang yang tunduk pada politik, bukan pada aturan. Jika seleksi pejabat tinggi saja sudah sarat manipulasi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada layanan publik?” serunya di hadapan massa aksi.
Dalam pernyataan sikap resmi, BEM Banten Bersatu menyampaikan 17 poin tuntutan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan meliputi:
• Pencabutan legitimasi hasil seleksi Sekda dan pengulangan proses secara transparan dan meritokratis.
• Penyelidikan hubungan kepentingan antara kandidat Sekda dengan Gubernur dan lingkar kekuasaan.
• Audit independen terhadap seluruh program dan anggaran dalam 100 hari pertama pemerintahan.
• Investigasi dugaan korupsi di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan.
• Penutupan tambang ilegal (Galian C) yang merusak lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat.
Tak hanya itu, mereka juga menyuarakan tuntutan di sektor pendidikan dan hak publik, di antaranya:
• Penghapusan biaya pendidikan dan penghentian praktik komersialisasi pendidikan.
• Pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan kampus.
• Transparansi informasi publik secara menyeluruh kepada masyarakat.
Bagas menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk mencari panggung politik, melainkan wujud kepedulian mahasiswa terhadap arah demokrasi dan pemerintahan di Banten yang dinilainya tengah berada dalam kondisi “darurat integritas.”
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh. Kami membawa suara rakyat, suara yang menuntut perubahan. Jika birokrasi hari ini tunduk pada kepentingan politik, maka rakyatlah yang akan menjadi korbannya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Banten belum memberikan tanggapan resmi atas aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Namun, sejumlah aparat keamanan tampak berjaga dan mengawal jalannya demonstrasi yang berlangsung dengan tertib dan damai.
