GazanaPublika.com, Jakarta –  Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan pentingnya menjaga esensi Pemilu, termasuk Pilkada serentak 2024, sebagai sarana demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar alat untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati pada Rabu (27/11/2024) malam, menanggapi pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, ia menegaskan bahwa Pilkada merupakan refleksi peradaban bangsa, dengan suara rakyat sebagai cerminan kehendak ilahi.

“Pilkada adalah cermin peradaban bangsa. Suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Pemilu tidak boleh dijadikan alat kekuasaan semata,” ujar Megawati.

Ia menekankan bahwa pemilu harus menjadi ajang bagi rakyat untuk secara bebas menentukan pilihan, tanpa tekanan atau manipulasi dari pihak tertentu. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia membawa semangat kedaulatan rakyat, yang harus diwujudkan dalam kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai hati nurani.

Megawati juga mengkritik manipulasi dalam proses demokrasi, yang menurutnya merusak hak dan keadilan rakyat. Ia mengingatkan bahwa pemilu langsung yang pertama kali diselenggarakan pada masa kepemimpinannya di tahun 2004, adalah langkah besar dalam memperkuat kedaulatan rakyat.

“Pada 2004, sebagai Presiden RI, saya menggelar pemilu langsung pertama. Saat itu, rakyat benar-benar berdaulat. Kini, kedaulatan rakyat justru dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan,” keluhnya.

Megawati menyampaikan kekhawatirannya bahwa penyalahgunaan sistem demokrasi ini dapat berdampak negatif pada masa depan bangsa, sekaligus mempertanyakan keadilan dan hak rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi.

“Saya khawatir hal ini akan terus berulang di masa depan. Dimana hak, keadilan, dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijaga?” tutup Megawati.

Pernyataan Megawati menjadi refleksi atas pentingnya menjaga integritas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam momen Pilkada serentak 2024, yang menjadi salah satu tonggak dalam sistem politik nasional.

Sumber: Kompas.com

Redaksi

Exit mobile version