Penulis: Kharisma J. Malaka
GazanaPublika.com – Spanyol pernah berdiri sebagai salah satu kerajaan adikuasa terbesar di dunia pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, periode yang kemudian dikenal sebagai Siglo de Oro atau Zaman Keemasan Spanyol. Pada masa ini, kekuasaan Spanyol membentang luas, mulai dari semenanjung Iberia hingga ke benua Amerika, Filipina, dan sebagian besar wilayah Asia-Pasifik. Arus emas dan perak dari Dunia Baru mengalir deras ke istana Madrid, menjadikan Spanyol sebagai pusat kekuatan ekonomi dan militer Eropa. Armada lautnya yang terkenal, termasuk “Armada Invencible”, menjadi simbol supremasi global, sementara Katolik Roma dijadikan instrumen ideologis untuk menjustifikasi ekspansi dan penaklukan.
Namun, Siglo de Oro tidak hanya berbicara soal kekuatan militer dan kekayaan material. Masa ini juga menandai ledakan dalam seni, sastra, dan filsafat yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Miguel de Cervantes dengan karyanya Don Quixote, pelukis El Greco dan Velázquez, serta kemajuan dalam musik dan teater yang memberi warisan budaya abadi bagi dunia. Akan tetapi, kejayaan itu membawa sisi gelap: eksploitasi brutal terhadap koloni, pemaksaan agama melalui misi Katolik, serta krisis sosial yang akhirnya melemahkan Spanyol dari dalam. Dengan demikian, Siglo de Oro bukan hanya kisah tentang kejayaan, tetapi juga awal dari paradoks besar—sebuah imperium yang tampak perkasa di luar, namun rapuh di dalam.
Kejayaan Spanyol pada masa Siglo de Oro memang tidak bisa dilepaskan dari ekspansi kolonial yang membawa dampak besar bagi masyarakat lokal di wilayah jajahannya. Di balik misi penyebaran agama Katolik yang dikemas sebagai “panggilan suci”, tersimpan strategi penghancuran budaya dan keyakinan asli yang dijalankan secara sistematis. Tradisi animisme, dinamisme, hingga kepercayaan pribumi dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas gereja dan kekuasaan monarki, sehingga harus ditundukkan atau dihapuskan. Patung-patung dewa lokal dibakar, naskah kuno dimusnahkan, dan upacara adat diganti dengan ritual Katolik. Tegasnya, langkah pertama yang mereka tempuh adalah menghancurkan simbol-simbol sakral yang menjadi pusat spiritual masyarakat setempat. Kuil-kuil megah, patung-patung suci, dan altar persembahan dihancurkan atau diubah fungsinya menjadi gereja.
Lebih jauh bahkan, bahasa lokal ditekan agar digantikan dengan bahasa Spanyol sebagai medium kontrol sosial dan politik.
Proses ini mencerminkan sebuah pola yang berulang: agama dan kebudayaan lokal dianggap sebagai ‘bidah’ dan ‘penyimpangan’, sehingga penghancurannya bisa dibenarkan dengan dalih religius maupun moral. Spanyol memahami betul bahwa dominasi tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada penguasaan imajinasi dan identitas masyarakat yang ditaklukkan.
Dengan demikian, Siglo de Oro bukan hanya tentang emas, armada laut, dan kejayaan seni, tetapi juga tentang lahirnya mekanisme kolonialisme budaya—sebuah warisan pahit yang kelak ditiru oleh bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda di Nusantara.
Di Meksiko, kuil Templo Mayor yang dahulu menjadi pusat keagamaan Aztec diratakan, lalu di atas reruntuhannya berdiri katedral Katolik. Api juga menjadi alat penghancur yang efektif: naskah-naskah kuno bangsa Maya dan Aztec yang berisi ilmu astronomi, mitologi, dan sejarah leluhur dibakar habis, sehingga generasi setelahnya kehilangan jejak pengetahuan yang tak ternilai.
Namun, penghancuran itu tidak berhenti pada tataran benda dan teks. Spanyol menanamkan dominasi mereka melalui pendidikan kolonial. Anak-anak pribumi dipaksa belajar doa-doa Katolik, membaca katekismus, dan perlahan meninggalkan bahasa ibunya demi bahasa Spanyol. Kalender ritual masyarakat pun diganti dengan kalender liturgi Katolik. Semua upacara adat yang berkaitan dengan penghormatan terhadap roh leluhur dilarang, dan siapa pun yang melanggarnya dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan kolonial, bahkan oleh lembaga Inkuisisi yang turut dibawa ke koloni.
Meski begitu, Spanyol memahami bahwa penghancuran total tidak selalu berhasil. Maka, mereka menggunakan strategi asimilasi yang halus: mengkristenkan tradisi lokal. Dewa-dewi pribumi disamakan dengan sosok-sosok Kristiani, misalnya dewi kesuburan yang dipadankan dengan Bunda Maria. Festival panen atau upacara musim kemudian dilebur menjadi perayaan santo-santa Katolik. Dengan cara ini, masyarakat merasa masih mempertahankan budayanya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pergeseran identitas spiritual yang terarah pada Kristenisasi.
Belanda Belajar dari Spanyol
Belanda (atau lebih tepatnya wilayah Provinsi Seventeen di Low Countries) pada abad ke-16 memang berada di bawah kekuasaan Raja Spanyol, khususnya di masa pemerintahan Habsburg (Karl V dan kemudian putranya, Philip II dari Spanyol). Sejak 1500-an, wilayah Belanda, Belgia, dan Luksemburg menjadi bagian dari kekaisaran Spanyol-Habsburg.
Di bawah kekuasaan itu, Belanda merasakan langsung bagaimana Spanyol menjalankan pemerintahan yang keras: pajak tinggi untuk membiayai perang, represi agama lewat Inkuisisi Spanyol, serta penindasan terhadap kaum Protestan yang berkembang di sana. Hal inilah yang memicu Pemberontakan Belanda (1568–1648), atau yang dikenal sebagai Perang 80 Tahun. Hasilnya, Belanda berhasil merdeka dan mendirikan Republik Tujuh Provinsi Bersatu (Republik Belanda) — sebuah negara maritim baru yang kemudian bangkit sebagai kekuatan kolonial dunia.
Dalam konteks itu, bisa dibilang pengalaman dijajah Spanyol memberi Belanda ‘cetak biru’ tentang bagaimana menguasai bangsa lain. Mereka meniru beberapa strategi Spanyol, misalnya: menggunakan agama sebagai alat kontrol, memaksakan monopoli perdagangan, serta menghancurkan kebudayaan lokal demi memudahkan dominasi. Bedanya, Belanda lebih menekankan aspek dagang melalui VOC, sementara Spanyol lebih menonjolkan misi agama Katolik yang dibalut dengan kolonialisme.
Belanda, setelah lepas dari bayang-bayang Spanyol, membawa serta sebuah warisan taktis yang halus namun mematikan: mengendalikan sebuah bangsa bukan hanya dengan pedang dan meriam, melainkan juga dengan pengetahuan. Spanyol sudah lebih dulu memperlihatkan bahwa pemetaan budaya, bahasa, dan keyakinan lokal bisa dijadikan senjata untuk menundukkan masyarakat pribumi. Di Amerika Latin, misionaris Spanyol menuliskan kamus bahasa lokal, mendokumentasikan mitologi, lalu perlahan mengisinya dengan tafsir Kristen agar makna asli hilang. Belanda meniru jejak ini, tetapi melakukannya dengan lebih sistematis. Mereka mengembangkan apa yang kelak disebut orientalisme: sebuah cara pandang yang menaruh budaya pribumi di bawah kaca pembesar Barat, untuk dikaji, diberi label, dan akhirnya diposisikan sebagai “primitif” atau “terbelakang.” Dengan demikian, apa yang sakral bagi orang lokal menjadi sekadar bahan penelitian di mata kolonial.
Di Nusantara, strategi ini tampak jelas. Belanda mengirim filolog, etnolog, dan misionaris yang rajin mencatat adat istiadat, naskah kuno, serta ritual keagamaan. Namun, pencatatan itu bukan untuk merayakan keagungan budaya lokal, melainkan untuk menjinakkan dan mendomestikasinya. Tradisi yang dianggap berbahaya bagi kontrol kolonial dipelintir melalui tulisan: mitos ditulis ulang agar tampak sebagai dongeng kosong, sistem hukum adat dipersempit hingga tak berdaya menghadapi hukum kolonial, sementara praktik spiritual animisme maupun Islam sinkretis direduksi menjadi superstisi tanpa nilai. Dengan cara itu, Belanda menurunkan roh budaya lokal menjadi sekadar “objek studi,” bukan lagi landasan hidup masyarakat. Inilah bentuk penghancuran paling halus sekaligus paling berbahaya, sebuah kelanjutan dari pola yang lebih dulu dipraktikkan Spanyol di Dunia Baru.
Secara permukaan, orientalis seperti menampilkan diri sebagai ilmuwan yang ‘netral’ dan hanya ingin mempelajari budaya Timur. Mereka menulis kamus, menyalin naskah kuno, mempelajari adat, bahkan menerjemahkan kitab suci. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, orientalisme sejak awal punya misi politik dan ideologis yang erat dengan kolonialisme.
Edward Said dalam bukunya Orientalism menjelaskan bahwa pengetahuan orientalis tidak pernah netral. Ia dibangun dengan sudut pandang Eropa yang menempatkan Timur sebagai ‘yang lain’ (the Other), eksotis, misterius, tetapi juga inferior. Dengan cara itu, orang Barat merasa punya legitimasi moral untuk ‘menguasai, membimbing, dan memperadabkan’ Timur. Jadi misi orientalis bukan sekadar meneliti, tetapi membentuk kerangka wacana yang membuat budaya lokal tampak tidak punya daya tanpa ‘bimbingan Barat’.
Contohnya, ketika Belanda meneliti hukum adat, itu bukan untuk menjaga kelestarian, melainkan agar mereka tahu celah mana yang bisa dipakai untuk mengatur masyarakat pribumi. Ketika bahasa Jawa, Sunda, atau Melayu ditulis dalam kamus kolonial, itu bukan semata demi filologi, tetapi agar pemerintah kolonial tahu cara berkomunikasi, memecah struktur sosial, dan mendominasi wacana. Bahkan ritual atau keyakinan spiritual lokal dicatat bukan untuk dihormati, melainkan untuk dipilah: mana yang bisa dijinakkan, mana yang harus diberangus.
Dengan kata lain, misi orientalis adalah penjinakan pengetahuan dan menjadi alat kekuasaan yang membantu penjajahan. Inilah mengapa banyak sejarawan sekarang menilai orientalisme sebagai bagian dari ‘mesin kolonial’ yang sama bahayanya dengan tentara dan senjata.
Misi Orientalis dalam Sejarah
Ketika bangsa Eropa—termasuk Spanyol dan Belanda—menuliskan sejarah masyarakat Timur, mereka jarang melakukannya dari sudut pandang pribumi. Mereka memilih, memilah, bahkan menghapus bagian tertentu, lalu menyusunnya ulang agar sesuai dengan kebutuhan kolonial. Misalnya, tradisi lisan yang hidup dianggap tidak sahih, sementara catatan yang dibuat penjajah dijadikan ‘versi resmi’. Dengan begitu, generasi berikutnya akan lebih mengenal sejarah bangsanya lewat kacamata kolonial, bukan dari ingatan asli leluhurnya.
Artinya, orientalisme menggunakan sejarah sebagai senjata: sejarah dijadikan ‘arsip kuasa’. Bukan sekadar dokumentasi, tetapi sebuah cara untuk menentukan siapa yang berhak disebut beradab, siapa yang dianggap liar, mana tradisi yang boleh dipertahankan, dan mana yang harus dihapus.
Orientalisme bekerja halus, bukan dengan menghancurkan sejarah secara terang-terangan, melainkan dengan menuliskan ulang dan menafsirkan ulang sejarah itu dari sudut pandang kolonial, lebih tegasnya membelokan dan memanipulasi. Narasi yang disajikan tidak akurat, tokoh sejarah hanyalah alat dan simbolisasi dalam membentuk narasi manipulatif.
Para orientalis Belanda berperan besar dalam membentuk gambaran tentang Nusantara. Mereka meneliti, menerjemahkan, dan menerbitkan naskah-naskah lokal seperti Babad Tanah Jawi atau Pararaton, tetapi tafsir yang diberikan diarahkan agar masyarakat melihat masa lalu mereka sebagai sesuatu yang penuh mitos, legenda, dan tak berdaya. Naskah-naskah yang disajikan ‘anonim’ tanpa penulis yang jelas. Tokoh seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, atau Prabu Siliwangi tetap disebut, namun diposisikan hanya sebagai fragmen masa lalu yang jauh, bukan sebagai sumber inspirasi politik yang bisa menumbuhkan semangat perlawanan.
Di sinilah misi tersembunyi orientalisme: ‘mendokumentasikan untuk mengendalikan’. Catatan-catatan sejarah yang mereka buat seolah objektif dan ilmiah, padahal membawa muatan ideologis yang menundukkan. Orientalis menyajikan budaya dan sejarah lokal seakan-akan sedang ‘diselamatkan’ dari kepunahan, tetapi justru lewat penulisan itulah makna aslinya dilucuti. Ingatan kolektif masyarakat diarahkan agar menerima bahwa kejayaan Nusantara sudah tertutup rapat dalam lembaran masa lalu, sementara masa kini dan masa depan harus dibimbing oleh kolonial yang dianggap lebih rasional, modern, dan beradab. Dengan cara inilah orientalisme menjadi alat penghancur budaya: tidak melalui pedang, melainkan melalui pena dan narasi.
Sejarah Nusantara sesungguhnya penuh dengan tokoh besar yang menjadi penopang ingatan kolektif bangsa. Nama-nama seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Prabu Siliwangi sudah lama hidup dalam cerita rakyat, babad, hingga tradisi lisan masyarakat. Namun, ketika kolonial Belanda menancapkan pengaruhnya, tokoh-tokoh tersebut tidak dihapus, melainkan diarahkan ke fungsi baru. Mereka ditampilkan bukan sebagai inspirasi perjuangan, melainkan sebagai simbol romantis masa silam yang sudah habis masa kejayaannya. Dalam narasi kolonial, kejayaan Majapahit atau Pajajaran memang diakui, tetapi segera disusul dengan cerita keruntuhan akibat kelemahan internal bangsa sendiri—seakan-akan bangsa Nusantara memang ditakdirkan tidak mampu mempertahankan kejayaan tanpa kehadiran pihak luar.
Strategi ini membuat tokoh besar Nusantara menjadi ‘ikon budaya yang jinak’. Gajah Mada, misalnya, dipuja sebagai simbol persatuan, tetapi diceritakan bahwa sumpahnya akhirnya gagal menjaga Majapahit. Prabu Siliwangi ditampilkan sebagai raja bijak, namun kerajaannya direduksi menjadi legenda yang samar antara sejarah dan mitos. Dengan cara ini, kolonial berhasil menjaga agar masyarakat tetap mengenang masa lalu, tetapi hanya sebagai nostalgia, bukan kekuatan politik. Ingatan tentang kejayaan ditempatkan di masa lampau yang sudah terkubur, sementara masa kini diarahkan ke dalam kerangka kolonial yang disebut lebih ‘modern’ dan ‘rasional’. Inilah bentuk pembelokan sejarah yang sejalan dengan penghancuran budaya—bukan dengan menghapus langsung, melainkan dengan mengendalikan makna agar sejarah Nusantara kehilangan daya geraknya.
