Kritik dan Dialektika Kebijakan Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026

Di balik kemasannya sebagai program kesejahteraan sosial, implementasi MBG memicu konsekuensi sistemik yang tidak sederhana. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah mengambil dan mengalihkan dana dari berbagai pos anggaran lain yang sudah mapan. Pendekatan fiskal semacam ini memunculkan kesan terjadinya perombakan serta pengondisian pola anggaran secara ekstrem, di mana batas-batas fungsi klasifikasi APBN seolah dilebur demi satu prioritas tunggal. Praktik rekayasa anggaran lintas sektor yang agresif ini dinilai melahirkan preseden baru dalam tata kelola keuangan negara, sekaligus mengundang risiko stabilitas yang tinggi karena mengabaikan pakem proporsi anggaran yang selama ini menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Persoalan ini kian pelik mengingat megaproyek sosial tersebut diluncurkan tanpa adanya payung hukum setingkat undang-undang yang kuat dan spesifik untuk melandasinya. Langkah sepihak dengan mencopot porsi dana dari fungsi pendidikan dinilai telah mencederai dan melanggar amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Konstitusi secara absolut telah menetapkan bahwa alokasi 20 persen dari APBN wajib didedikasikan secara murni untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga segala bentuk pemotongan atau pengalihan fungsi di luar ruang akademis dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum tertinggi negara.

Langkah berani ini memicu polemik di ruang publik, melahirkan kritik tajam dari para pengamat ekonomi serta praktisi lapangan, namun di sisi lain dipertahankan oleh pemerintah dengan argumentasi logika pembangunan jangka panjang.
Berikut adalah bedah argumen dari kedua belah pihak terkait pergeseran anggaran raksasa ini:

A. Sudut Pandang Pengkritik: Alasan Mengapa Kebijakan Ini Berisiko

Para pengamat kebijakan publik, ekonom, serta praktisi pendidikan dan kesehatan menilai bahwa rekayasa anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi memicu ketimpangan di sektor pelayanan dasar lainnya. Beberapa alasan utama di balik kritik tersebut antara lain:

1. Penyusutan Ruang Pendanaan Fungsi Murni Pendidikan

Konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan, yang pada tahun 2026 mencapai Rp768,5 triliun. Ketika pemerintah menggeser sekitar Rp223 triliun (hampir 30 persen dari dana tersebut) untuk program pangan sekolah yang membutuhkan Rp335 triliun maka kisaran 67 persen diambil dari alokasi pendidikan, ruang gerak untuk peningkatan mutu pendidikan menjadi berkurang secara drastif. Kritikus menilai dana sebesar itu seharusnya tetap difokuskan pada penyelesaian masalah akut pendidikan dasar, seperti perbaikan ribuan gedung sekolah yang rusak, pemenuhan fasilitas digital di pelosok, peningkatan mutu buku pelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak.

2. Kerawanan Akibat Menipisnya Dana Cadangan Negara

Pengambilan dana sebesar Rp67 triliun (20 persen dari total biaya MBG) dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dinilai menciptakan kerawanan fiskal yang sangat tinggi bagi daya tahan ekonomi nasional. Pos BA BUN sejatinya berfungsi sebagai tabungan darurat atau bantalan pelindung negara untuk mengantisipasi ketidakpastian yang tidak terduga. Dengan ditariknya dana tersebut untuk pembiayaan rutin MBG, simpanan cadangan murni pengelola fiskal kini menjadi sangat ramping dan menipis. Hal ini membuat posisi keuangan negara menjadi rawan dan rentan, karena jika sewaktu-waktu terjadi krisis global, lonjakan harga minyak dunia yang membutuhkan tambahan subsidi energi secara mendadak, atau penanggulangan bencana alam skala besar di sisa tahun 2026, ruang mitigasi dan kapasitas intervensi darurat milik Menteri Keuangan akan menjadi sangat terbatas.

3. Ancaman Terhadap Stabilitas Anggaran Kesehatan Dasar

Pengalihan dana sekitar Rp23,4 triliun (7 persen) dari pos fungsi kesehatan juga memicu kekhawatiran. Pos kesehatan di daerah masih sangat membutuhkan penguatan, mulai dari pengadaan obat-obatan puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan, hingga pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Mengurangi pos ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas penanganan medis kuratif di lapangan.

B. Tata Kelola dan Risiko Kebocoran Anggaran

Mendistribusikan dana ratusan triliun rupiah untuk pengadaan barang logistik pangan yang bersifat basah dan cepat rusak di ribuan satuan pelayanan gizi dari Sabang sampai Merauke dinilai memiliki tingkat kerumitan manajemen yang sangat tinggi. Para kritikus mengkhawatirkan adanya risiko ekonomi biaya tinggi, rantai distribusi yang tidak efisien, hingga potensi kebocoran anggaran di tingkat lokal jika sistem pengawasannya belum matang.

C. Sudut Pandang Pemerintah: Alasan Logika di Balik Kebijakan

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional memiliki landasan argumen yang kuat mengapa formula penganggaran lintas sektor ini tetap dijalankan demi menyukseskan program MBG 2026:

1. Gizi sebagai Fondasi Utama Investasi SDM dan Pendidikan

Pemerintah menggunakan logika dasar bahwa kualitas pendidikan tidak akan pernah tercapai jika peserta didiknya berada dalam kondisi lapar atau kekurangan gizi kronis (stunting). Anak-anak yang kekurangan asupan nutrisi terbukti secara medis sulit menyerap pelajaran matematika, sains, dan literasi secara optimal di kelas. Oleh karena itu, pemenuhan gizi gratis di lingkungan sekolah dikategorikan sebagai investasi langsung di bawah Fungsi Pendidikan, karena makanan yang sehat dianggap sebagai sarana mutlak agar proses belajar-mengajar dapat membuahkan hasil nyata.

2. Langkah Preventif Kesehatan yang Terintegrasi

Terkait pengalihan anggaran kesehatan sebesar 7 persen, pemerintah menegaskan bahwa sasaran MBG bukan hanya siswa sekolah, melainkan juga intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah pemberian makanan padat gizi ini diklaim sebagai tindakan pencegahan dini (preventif) yang paling efektif untuk memutus rantai stunting di Indonesia. Melalui pemenuhan gizi sejak di dalam kandungan, beban biaya kuratif pengobatan penyakit akibat gizi buruk di masa depan justru dapat ditekan secara signifikan.

3. Penghematan Fiskal Tanpa Menambah Beban Utang Baru

Daripada mendanai program populis berskala besar ini dengan menerbitkan utang luar negeri baru secara masif yang berisiko memperberat rasio utang terhadap PDB, pemerintah memilih jalur konsolidasi internal. Dengan melakukan refocusing anggaran, memotong pos belanja kementerian yang kurang produktif (seperti perjalanan dinas dan rapat fisik), serta memanfaatkan dana cadangan, pemerintah dinilai mampu menjaga defisit fiskal tetap aman di bawah batas undang-undang, yakni sekitar 2,68 persen.

Stimulus dan Multiplier Effect Ekonomi Lokal

Uang anggaran program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun mayoritas (Rp255,5 triliun) langsung diturunkan ke satuan pelayanan tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah mewajibkan dana ini dibelanjakan untuk membeli bahan baku pangan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan susu langsung dari petani, peternak, dan pedagang lokal setempat. Hal ini diyakini akan menciptakan perputaran uang yang masif di tingkat akar rumput, menggerakkan UMKM, dan membuka lapangan kerja baru di sektor non-formal.

Kesimpulan

Ketegangan argumentasi antara pengkritik dan pemerintah menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis 2026 bukan sekadar program sosial biasa, melainkan sebuah pertaruhan kebijakan (policy gamble) makroekonomi yang sangat besar.
Keberhasilan formula anggaran ini pada akhirnya tidak lagi ditentukan oleh angka-angka di atas kertas APBN, melainkan oleh ketepatan eksekusi, transparansi distribusi pangan, serta pembuktian nyata apakah sisa anggaran pendidikan, kesehatan, serta sisa dana cadangan negara yang menipis tadi masih mampu menahan guncangan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat di tanah air.