GazanaPublika.com, Jakarta — Tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mengemuka dan mengundang perhatian publik serta para pengamat politik. Sejumlah tokoh nasional seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, hingga Rismon kembali menyuarakan keraguan mereka terhadap keaslian ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), alma mater Jokowi semasa kuliah.
Polemik ini tidak hanya menyeret nama besar seorang mantan presiden, tetapi juga menggiring perdebatan ke ranah yang lebih dalam: apakah isu ini murni berkaitan dengan keabsahan dokumen akademik, ataukah justru merupakan manuver politik yang lebih besar untuk mendeligitimasi warisan kebijakan Jokowi?
Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, menyatakan bahwa tuduhan terkait ijazah Jokowi tak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang tengah berkembang di Indonesia. Menurutnya, isu ini telah menjadi alat strategis bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki agenda terselubung dalam meruntuhkan kredibilitas Jokowi, terutama pasca-purna tugasnya sebagai presiden.
“Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar, termasuk dalam hal ini isu keabsahan ijazah Pak Jokowi,” ujar Syafuan dalam wawancara yang dilansir Sabtu (7/6/2025). “Ada kelompok yang barangkali selalu memperhatikan aspek administrasi yang kebetulan bisa jadi dianggap celah,” tambahnya.
Syafuan menegaskan, dalam konteks masyarakat yang terbelah secara politik, selalu ada pihak-pihak yang akan mencari kelemahan—baik yang substansial maupun administratif—untuk menyerang lawan atau figur politik yang tidak mereka sukai. Isu ijazah, dalam hal ini, dinilai sebagai celah yang dimanfaatkan untuk melemahkan legitimasi moral dan politik Jokowi.
Namun, menurutnya, tidak semua pihak memandang isu ini sebagai sesuatu yang fundamental. “Ada pula kelompok yang tidak mengedepankan aspek itu, dan yang terpenting adalah kinerja, pengalaman dan integritasnya saat menjadi pemimpin nasional,” lanjut Syafuan.
Lebih lanjut, Syafuan menyatakan bahwa rekam jejak Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara seharusnya menjadi fokus utama penilaian publik. Mulai dari masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo yang terkenal dengan pendekatan humanis dalam merelokasi pedagang kaki lima, hingga kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan gebrakan birokrasi, hingga masa jabatannya sebagai presiden selama dua periode yang penuh tantangan global dan nasional.
“Kita lihat bagaimana Pak Jokowi begitu sabar saat menjabat Wali Kota Solo, ketika merelokasi PKL, lalu kinerjanya selama menjabat Gubernur Jakarta, dan akhirnya puncak karirnya sebagai presiden. Itu semua menunjukkan bahwa kinerja dan integritas adalah indikator utama seorang pemimpin,” jelasnya.
Menurut Syafuan, masyarakat Indonesia sejatinya sudah cukup cerdas dalam menilai pemimpin. Namun dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara politik, tak dapat dihindari munculnya kelompok yang secara konsisten mempersoalkan sisi negatif atau kelemahan dari seorang tokoh, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat.
“Isu ijazah Jokowi ini bisa jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap warisan kebijakan yang telah dibangun selama satu dekade kepemimpinan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa publik perlu bersikap kritis dan tidak sekadar mengikuti arus opini tanpa menelusuri motif di balik narasi yang dilemparkan ke ruang publik.
“Nah, bisa jadi, kelompok yang selalu mengkritisi hal ini tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi,” pungkasnya.
Warisan kebijakan Jokowi sendiri meliputi proyek-proyek besar seperti pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, pembangunan infrastruktur jalan tol secara masif, dan upaya pemerataan ekonomi melalui Dana Desa dan reformasi birokrasi. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga membuka ruang transformasi struktural dalam pembangunan nasional.
Meski demikian, isu seperti ini tetap menjadi pengingat bahwa dalam politik, kredibilitas seorang tokoh tidak hanya dibangun lewat kerja nyata, tapi juga terus diuji oleh opini publik dan narasi yang berkembang.
Pertanyaannya kini bukan hanya apakah ijazah itu asli atau tidak, tetapi lebih dalam lagi: apa motif sesungguhnya di balik pengusungan isu ini, dan bagaimana seharusnya publik bersikap terhadap informasi yang beredar?
Dalam dunia demokrasi yang sehat, kritik adalah bagian dari dinamika. Namun jika kritik berakar dari kebencian atau upaya politisasi yang tidak berdasar, maka justru demokrasi itulah yang sedang diuji.
