Perang Yaman: Arab Saudi di Persimpangan Strategi

Pilihan antara kekuatan militer dan diplomasi bukan sekadar perdebatan mengenai instrumen kebijakan luar negeri. Persoalan utamanya adalah apakah penggunaan kekuatan mampu menghasilkan keamanan yang berkelanjutan, atau justru menciptakan rangkaian ancaman baru yang pada akhirnya memperbesar biaya politik, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Arab Saudi sendiri.

Perkembangan militer pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa konflik Yaman tidak dapat dipandang sebagai perang saudara yang terisolasi. Perubahan penguasaan wilayah di pesisir Laut Merah, pertempuran di Taizz, gangguan jalur logistik menuju Aden, serta serangan terhadap sasaran di Arab Saudi menunjukkan keterkaitan erat antara keamanan domestik Yaman dan kepentingan strategis negara-negara di sekitarnya.

Laporan Reuters pada 13 Oktober 2026 menggambarkan meningkatnya pertempuran di Taizz, terputusnya jalur utama menuju Aden, serta memburuknya kondisi masyarakat akibat kenaikan harga dan terbatasnya pasokan kebutuhan dasar. Sehari sebelumnya, Reuters juga melaporkan peningkatan serangan rudal dan drone terhadap Arab Saudi. Kedua perkembangan tersebut memperlihatkan tekanan yang berlangsung secara bersamaan: ancaman terhadap keamanan kerajaan dan memburuknya keselamatan masyarakat sipil Yaman.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Riyadh bukan hanya bagaimana memenangkan pertempuran, melainkan bagaimana mengubah keunggulan pertahanan nasionalnya menjadi keamanan yang bertahan lama. Strategi yang semata-mata berorientasi pada kemenangan militer berisiko mengabaikan persoalan politik yang menjadi sumber konflik. Sebaliknya, diplomasi tanpa jaminan keamanan yang memadai juga berpotensi menghasilkan kesepakatan yang rapuh.

Tantangan Arab Saudi terletak pada kemampuan menggabungkan kedua instrumen tersebut secara proporsional: mempertahankan kemampuan menghadapi ancaman langsung sekaligus membangun kondisi politik yang memungkinkan konflik berakhir.

Yaman dan Dua Pusat Kekuasaan yang Saling Berhadapan

Konflik Yaman berakar pada persoalan panjang mengenai legitimasi politik, persaingan elite, ketegangan antara wilayah utara dan selatan, serta campur tangan aktor regional. Sejak Ansar Allah menguasai Sana’a pada 2014, negara tersebut berkembang menjadi arena persaingan antara sejumlah pusat kekuasaan yang memiliki kepentingan dan basis dukungan berbeda.

Dua poros utama dalam konflik ini adalah pemerintahan de facto yang berbasis di Sana’a dan dipimpin Ansar Allah, serta pemerintahan Yaman yang memperoleh dukungan Arab Saudi beserta sejumlah mitra regionalnya. Namun, dinamika politik Yaman tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi pertentangan antara kedua poros tersebut karena terdapat pula kelompok-kelompok politik, kekuatan lokal, dan aktor bersenjata lain dengan agenda masing-masing.

Pemerintahan yang didukung Riyadh berupaya memulihkan kewenangan negara yang diakui secara internasional dan merebut kembali wilayah yang berada di bawah kendali Ansar Allah. Sebaliknya, pihak Sana’a memandang intervensi militer Saudi dan dukungan terhadap pemerintahan rival sebagai bagian dari persoalan kedaulatan dan penentuan masa depan politik Yaman.

Perbedaan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara dua kelompok bersenjata semata. Di dalamnya terdapat persoalan representasi politik, distribusi kekuasaan, penguasaan sumber daya, hubungan pusat dan daerah, serta kepentingan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah konflik.

Arab Saudi memasuki perang Yaman pada 26 maret 2015 melalui intervensi koalisi militer untuk mendukung pemerintahan yang didukung Arab Saudi dan mitra koalisinya dengan nama sandi Operasi Badai Penentu (Operation Decisive Storm / Decisive Storm). Akan tetapi, setelah bertahun-tahun operasi militer, konflik belum menghasilkan penyelesaian politik yang mampu memulihkan stabilitas negara secara menyeluruh. Perang juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, perpindahan penduduk, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

Bagi Riyadh, kemampuan Ansar Allah melancarkan serangan lintas batas dalam beberapa hari ini, merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, infrastruktur strategis, dan stabilitas ekonomi kerajaan. Bagi pihak Sana’a, penghentian intervensi militer dan penghapusan pembatasan yang mereka anggap sebagai blokade merupakan bagian penting dari penyelesaian konflik.

Kedua perspektif tersebut memperlihatkan adanya dilema keamanan yang sulit diputus. Satu pihak meningkatkan tekanan militer melalui kekuatan militernya untuk memperoleh jaminan keamanan, sementara pihak lain memperkuat perlawanan secara asimetris, karena menganggap tindakan tersebut mengancam kedudukan politik dan keamanannya.

Selama kedua perspektif itu tidak dipertemukan melalui mekanisme politik yang dapat dipercaya, konflik berisiko terus berulang. Keberhasilan militer pada satu tahap belum tentu menghilangkan alasan yang mendorong pihak lawan untuk melanjutkan perlawanan.

Operasi Militer dan Batas Kemampuan Daya Paksa

Pada awal Oktober 2026, pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional dilaporkan melancarkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Ansar Allah. Dalam naskah awal, operasi tersebut disebut sebagai Operation Yemen’s Dawn (Operasi Fajar Yaman) dan dikaitkan dengan pengumuman Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, pada 4 Oktober 2026.

Dari sudut pandang Riyadh, dukungan terhadap operasi militer tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengubah keseimbangan kekuatan (Balancing of Power) dan mengurangi kemampuan pihak Sana’a mengancam kepentingan Saudi. Namun, operasi militer juga mengandung risiko eskalasi yang harus diperhitungkan secara cermat.

Serangan lintas batas oleh Ansar Allah terhadap bandara, fasilitas energi, dan infrastruktur penting dapat mengganggu kegiatan ekonomi, penerbangan, distribusi energi, serta kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, operasi balasan yang memperluas kerusakan terhadap permukiman atau infrastruktur sipil di kantong-kantong Ansar Allah dapat memperburuk keadaan kemanusiaan, memperkeras sikap pihak lawan, dan mempersempit ruang negosiasi.

Di sinilah batas strategi militer terlihat. Kekuatan bersenjata dapat menghancurkan fasilitas, menghambat jalur logistik, dan merebut wilayah. Akan tetapi, instrumen tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan legitimasi politik, hubungan antarkelompok, atau tuntutan masyarakat yang mendasari konflik, mengingat hampir 70% populasi Penduduk Yama nada di wilayah yang dikuasai Pemerintah Yaman di Sana’a.

Karena itu, ukuran keberhasilan operasi tidak semestinya berhenti pada jumlah sasaran yang dihancurkan atau luas wilayah yang direbut. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah operasi tersebut mengurangi kemungkinan serangan berikutnya, memperkuat keamanan masyarakat, menjaga akses kemanusiaan, dan membuka jalan menuju penyelesaian politik.

Gambaran tersebut terlihat dalam Yemen UNCT Annual Report 2021, yang diterbitkan oleh Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Yaman pada 31 Maret 2022. Laporan itu mencatat bahwa sekitar 20,7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan atau perlindungan pada 2021. Lebih dari empat juta orang mengalami pengungsian, sementara kerusakan infrastruktur, kerawanan pangan, kemiskinan, dan runtuhnya layanan dasar terus memperberat kehidupan masyarakat. PBB juga mencatat intensitas permusuhan yang tinggi, termasuk hampir 600 serangan udara per bulan oleh koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman serta 340 serangan rudal dan drone Ansar Allah terhadap Arab Saudi sepanjang tahun tersebut.

Angka-angka itu merupakan catatan historis untuk 2021, bukan gambaran statistik terkini. Namun, nilai strategisnya tetap penting: konflik berlangsung melalui penggunaan kekuatan oleh berbagai pihak, sementara konsekuensi kemanusiaannya melampaui sasaran militer dan memengaruhi ketahanan masyarakat secara luas.

Bagi Arab Saudi, pertanyaan strategisnya bukan hanya apakah kekuatan militer mampu mengubah keadaan di medan perang, melainkan apakah perubahan tersebut dapat menghasilkan tatanan keamanan yang lebih stabil tanpa menimbulkan biaya yang tidak sebanding dengan manfaatnya.

Taizz: Titik Kritis Perubahan Strategi di Yaman

Perkembangan di Taizz memperlihatkan bagaimana perubahan situasi militer lokal dapat memengaruhi keseimbangan strategis yang lebih luas.

Taizz merupakan salah satu pusat perkotaan utama Yaman dan memiliki posisi penting di bagian barat daya negara tersebut. Kawasan ini berhubungan dengan jalur menuju wilayah selatan, akses logistik ke Aden, serta daerah pesisir Laut Merah, termasuk Mocha dan kawasan sekitar Selat Bab al-Mandab.

Pada 13 Oktober 2026, Reuters melaporkan meningkatnya pertempuran dan pengeboman di Taizz, terganggunya jalur utama menuju Aden, serta memburuknya kondisi masyarakat akibat keterbatasan pasokan. Laporan tersebut juga menyebut kemajuan Ansar Allah di wilayah sekitar kota, termasuk kawasan Al-Misrakh. Perkembangan ini meningkatkan tekanan terhadap pasukan pemerintah yang didukung Saudi dan penduduk sipil yang bergantung pada jalur pasokan dari wilayah lain.

Gambaran serupa muncul dalam laporan Associated Press pada tanggal yang sama. Laporan tersebut menguraikan kekhawatiran penduduk terhadap kemungkinan pengepungan kembali, gangguan jalur distribusi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kedua laporan itu menegaskan bahwa perkembangan militer di sekitar Taizz memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Perkembangan berikutnya tergambar dalam peta situasi front Taizz yang disebut diterbitkan Islamic World News (ISWNews) pada 14 Oktober 2026. Menurut keterangan pada peta tersebut, pasukan yang disebut sebagai tentara Yaman Sanaa’a dan komite rakyat telah menguasai Penjara Pusat Taizz serta maju di sejumlah titik pada poros Jabal Sabir, termasuk Watir, Anbiyan, dan Al-Sarari. Keterangan ISWNews tersebut penting sebagai dokumentasi atas klaim perkembangan medan perang.

Secara strategis, kemajuan Pasukan pemerintahan Yaman di Sana’a di sejumlah titik di sekitar Taizz dapat membawa konsekuensi besar apabila disertai penguasaan jalur suplai dan posisi ketinggian. Gangguan terhadap jalur logistik dapat menyulitkan pasukan pemerintah dukunga Riyadh untuk mengirimkan personel, bahan bakar, peralatan, dan kebutuhan operasional lainnya. Dalam kondisi tertentu, tekanan semacam ini dapat memaksa pihak lawan mengalihkan pasukan dari front lain untuk mempertahankan posisi yang dianggap penting.

Analisis Institute for the Study of War dan Critical Threats Project pada 12 Oktober 2026, sebagaimana dirujuk dalam naskah awal, menilai bahwa tekanan terhadap Taizz dapat membatasi kemampuan pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman yang didukung Saudi untuk memperkuat dan memasok posisi mereka. Analisis tersebut juga mengaitkan penguasaan Taizz dengan meningkatnya potensi ancaman terhadap Aden. Penilaian semacam ini perlu dipahami sebagai analisis kemungkinan strategis, bukan kepastian mengenai hasil pertempuran berikutnya.

Artinya, Taizz bukan sekadar medan perebutan sebuah kota. Kota ini dapat menjadi simpul yang menentukan kemampuan pasukan mempertahankan jalur logistik dan menghubungkan sejumlah front. Apabila keseimbangan di Taizz berubah secara signifikan, dampaknya berpotensi menjalar ke wilayah lain di Yaman.

Bagi Arab Saudi, perkembangan tersebut menghadirkan dilema. Peningkatan dukungan militer kepada sekutunya mungkin dianggap perlu untuk mencegah kemunduran lebih jauh. Namun, semakin luas operasi yang dilakukan, semakin besar pula kebutuhan sumber daya, risiko korban sipil, dan kemungkinan konflik berkembang menjadi perang berkepanjangan (Atrition).

Aden, Laut Merah, dan Bab al-Mandab: Dimensi Geopolitik

Posisi Taizz menjadi lebih penting ketika ditempatkan dalam konteks geografi strategis Yaman. Jalur darat yang menghubungkan Taizz dengan Aden memiliki nilai militer dan politik karena berkaitan dengan pergerakan pasukan, distribusi kebutuhan pokok, dan hubungan antara pusat-pusat kekuasaan.

Aden juga memiliki arti penting bagi pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Tekanan terhadap jalur menuju kota tersebut dapat mempersulit koordinasi pemerintahan dan memperlemah kemampuan pasukan sekutu mempertahankan wilayahnya. Namun, gangguan jalur logistik tidak secara otomatis berarti seluruh wilayah selatan akan jatuh ke tangan pihak Sana’a. Kondisi geografis, kekuatan pertahanan, dinamika lokal, dan kemampuan mempertahankan wilayah tetap menjadi faktor penentu.

Di sebelah barat, Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab membawa dimensi strategis yang jauh melampaui batas Yaman. Selat tersebut menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia, menjadikannya salah satu jalur penting bagi perdagangan internasional, rantai pasok barang dan 10% energi global.

Ketidakstabilan di kawasan ini dapat meningkatkan premi asuransi kapal, memengaruhi keputusan perusahaan pelayaran, memperpanjang waktu pengiriman, dan menambah ketidakpastian ekonomi. Gangguan terhadap jalur maritim juga dapat mendorong negara-negara di luar kawasan meningkatkan keterlibatan militernya demi melindungi kepentingan masing-masing.

Arab Saudi memiliki kepentingan langsung dalam menjaga stabilitas Laut Merah. Selain menjadi jalur perdagangan penting, kawasan tersebut berkaitan dengan keamanan ekspor energi, konektivitas pelabuhan, dan posisi Riyadh dalam arsitektur keamanan regional.
Karena itu, perubahan penguasaan wilayah di pesisir Yaman tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan kekuatan lokal, tetapi juga dengan keamanan jalur perdagangan dan kepentingan ekonomi negara-negara yang bergantung pada kelancaran pelayaran internasional.

Namun, keamanan maritim tidak dapat dibangun hanya melalui peningkatan kehadiran militer. Patroli, sistem pertahanan, dan pengamanan jalur pelayaran dapat membantu mengurangi ancaman langsung, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan sumber ketidakstabilan yang memicu serangan.
Tanpa penyelesaian konflik yang lebih mendasar, pengamanan jalur pelayaran berisiko berubah menjadi operasi jangka panjang yang membutuhkan biaya besar dan terus menghadapi ancaman baru.

Tuntutan Pemerintahan De Facto Yaman di Sana’a

Dalam menilai kemungkinan penyelesaian konflik, penting untuk memahami tuntutan politik yang diajukan pihak-pihak yang bertikai. Pemerintahan de facto Yaman di Sana’a selama ini menempatkan penghentian intervensi militer dan politik Saudi, pencabutan pembatasan darat, laut, dan udara yang dipersoalkannya, serta kompensasi atas kerugian perang sebagai bagian dari tuntutan politiknya.

Tuntutan tersebut merupakan posisi pihak Sana’a, bukan kesepakatan yang telah diterima Arab Saudi. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan serangan pada satu waktu tertentu. Persoalan intervensi, akses perdagangan dan bantuan, kerugian akibat perang, serta jaminan keamanan juga menjadi bagian dari perdebatan politik.

Dari sudut pandang Riyadh, penghentian operasi militer harus disertai jaminan bahwa wilayah Saudi tidak akan kembali menjadi sasaran serangan. Kerajaan juga berkepentingan memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak menciptakan ancaman keamanan baru di perbatasan atau melemahkan stabilitas kawasan.

Sebaliknya, dari sudut pandang Sana’a, perundingan yang hanya membahas penghentian serangan tanpa menyinggung intervensi dan pembatasan yang dipersoalkannya berpotensi dianggap tidak menyentuh akar konflik (CNN, 13/10). Penolakan Gencatan Senjata jangka Pendek sebagaimana yang disampaikan Kepala Biro Politik Ansar Allah Mohammed Al-Bukhaiti menyatakan bahwa kelompoknya telah menolak proposal gencatan senjata berdurasi dua minggu maupun satu bulan yang dimediasi oleh pihak luar (seperti tawaran mediasi dari Iran), dengan pertimbangan:

• Perubahan Konteks Pertempuran: Ia menegaskan bahwa situasi saat ini sudah jauh berbeda dari konflik-konflik sebelumnya. Al-Bukhaiti memperingatkan, “Setiap hari yang berlalu dalam pertempuran ini akan memperluas cakupannya dan memperdalam kerugiannya. Penyelesaian (diplomasi) yang mungkin dilakukan hari ini, bisa menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan esok hari.”
• Syarat Dialog Tanpa Intervensi Asing: Pihak Houthi bersikeras bahwa perdamaian yang adil hanya bisa dicapai melalui dialog internal sesama warga Yaman (Yemeni-Yemeni dialogue) tanpa adanya dikte atau campur tangan dari kekuatan asing, termasuk koalisi bentukan Arab Saudi maupun intervensi militer Amerika Serikat.
• Peringatan Keras terhadap AS: Di sisi lain, terkait keterlibatan diplomasi internasional, al-Bukhaiti memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur secara militer dalam konflik Yaman, dengan ancaman balasan yang cepat dan menyakitkan terhadap kepentingan AS di kawasan tersebut.

Kedua posisi tersebut tidak mudah dipertemukan. Namun, justru karena perbedaan kepentingannya besar, diperlukan mekanisme negosiasi dengan agenda yang jelas, tahapan yang realistis, dan prosedur verifikasi yang dapat diterima oleh para pihak.

Penghentian serangan lintas batas dapat menjadi langkah awal. Tahap berikutnya dapat mencakup pengaturan keamanan perbatasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, pelonggaran pembatasan yang disepakati, serta perlindungan terhadap fasilitas sipil. Langkah-langkah tersebut perlu disertai pemantauan agar komitmen yang dibuat tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

Adapun tuntutan kompensasi perang membutuhkan proses yang lebih panjang. Pembahasan harus memperjelas dasar tuntutan, bentuk kerugian yang dapat diverifikasi, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian. Tanpa kerangka yang transparan, persoalan kompensasi dapat menjadi sumber pertentangan baru.

Diplomasi Saudi–Iran: Peluang yang Tidak Boleh Diabaikan

Hubungan Arab Saudi dan Iran merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi dinamika konflik Yaman. Persaingan kedua negara telah menjadi bagian dari lingkungan keamanan regional selama bertahun-tahun. Pembukaan kembali hubungan diplomatik dapat menciptakan ruang komunikasi, tetapi tidak otomatis menghapus perbedaan kepentingan strategis keduanya.

Dalam konteks eskalasi Oktober 2026, laporan mengenai komunikasi antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan, serta tawaran Iran untuk membantu memfasilitasi dialog antara Arab Saudi dan pihak Yaman, merupakan perkembangan diplomatik yang patut diperhatikan. (ANTARA).

Tawaran mediasi tidak dengan sendirinya menjamin perdamaian. Pengaruh Iran terhadap Ansar Allah tidak berarti Teheran dapat menentukan seluruh keputusan gerakan tersebut. Ansar Allah memiliki kepentingan politik, basis dukungan, dan pertimbangan keamanan sendiri.

Dalam pernyataan yang dikutip Middle East Eye pada September 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian disebut menegaskan bahwa kelompok Houthi walaupun tergabung dalam Poros Perlawanan (Axis of Resistance) memiliki persoalan dan pertimbangannya sendiri serta tidak sepenuhnya berada di bawah kendali langsung Teheran. Pernyataan tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa hubungan Iran–Ansar Allah tidak semestinya dipahami sebagai hubungan komando yang sederhana. Namun, tingkat pengaruh Iran tetap perlu dianalisis berdasarkan bukti mengenai hubungan politik, dukungan, dan koordinasi di antara keduanya.
Demikian pula, Arab Saudi harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya serta posisi mitra-mitra Yaman yang didukungnya. Kesepakatan bilateral Saudi–Iran tidak akan cukup apabila tidak diikuti proses politik yang melibatkan pihak-pihak Yaman.

Meskipun demikian, komunikasi Saudi–Iran dapat membantu mengurangi risiko salah perhitungan, memperjelas garis merah masing-masing pihak, dan menciptakan kondisi yang lebih mendukung negosiasi. Jalur diplomatik semacam ini berpotensi menjadi penghubung antara kepentingan keamanan regional dan kebutuhan penyelesaian konflik di Yaman.

Jika serangan lintas batas kembali terjadi, misalnya, harus tersedia prosedur komunikasi dan verifikasi yang memungkinkan para pihak memeriksa kejadian sebelum mengambil langkah balasan. Mekanisme semacam itu tidak menjamin seluruh eskalasi dapat dicegah, tetapi dapat mengurangi kemungkinan insiden berkembang menjadi konflik yang lebih luas akibat kesalahpahaman.

Saudi juga dapat memanfaatkan diplomasi untuk menguji kesediaan pihak-pihak terkait menerima pengaturan keamanan yang konkret. Penghentian serangan terhadap sasaran sipil, pembukaan akses kemanusiaan, dan penghindaran tindakan yang mengganggu jalur pelayaran dapat menjadi indikator awal kemajuan.

Pada saat yang sama, proses politik harus melibatkan aktor Yaman sendiri. Masa depan negara tersebut tidak semestinya hanya ditentukan melalui kesepakatan antara Riyadh dan Teheran. Perundingan yang melibatkan berbagai pihak Yaman diperlukan agar hasilnya memiliki legitimasi politik dan peluang pelaksanaan yang lebih besar.

Diplomasi Saudi–Iran, dengan demikian, sebaiknya dipandang sebagai salah satu jalur pendukung penyelesaian konflik, bukan 0⁰0pengganti dialog antarpihak Yaman.

0Keamanan Regional dan Keterbatasan Pendekatan Militer

Teori Regional Security Complex yang dikembangkan Barry Buzan dan Ole Wæver memberikan kerangka untuk memahami mengapa konflik Yaman sulit dipisahkan dari dinamika keamanan di sekitarnya. Dalam pendekatan ini, ancaman dan persepsi ancaman antarnegara yang berdekatan saling terhubung. Perubahan situasi keamanan di satu negara dapat memengaruhi kebijakan pertahanan negara lain.

Dalam kasus Yaman, keamanan Arab Saudi berkaitan dengan konflik internal Yaman, hubungan Saudi–Iran, stabilitas Laut Merah, serta kepentingan negara-negara yang bergantung pada jalur perdagangan internasional. Karena itu, perubahan garis kendali di Taizz atau wilayah pesisir Laut Merah dapat memengaruhi kalkulasi keamanan yang jauh lebih luas.

Kerangka tersebut juga menjelaskan mengapa peningkatan kekuatan militer tidak selalu menghasilkan stabilitas. Jika tindakan satu pihak dipandang sebagai ancaman oleh pihak lain, respons balasan dapat memunculkan dilema keamanan.

Dalam keadaan seperti itu, peningkatan persenjataan dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya ketidakpercayaan. Serangan balasan memperkuat alasan untuk melancarkan serangan berikutnya, sedangkan kegagalan membangun komunikasi membuat setiap insiden lebih mudah disalahartikan.
Bagi Arab Saudi, konsekuensinya jelas. Pertahanan wilayah tetap diperlukan, tetapi strategi keamanan yang berkelanjutan membutuhkan upaya untuk mengurangi sumber ketidakstabilan.

Pendekatan ini tidak menyarankan penghapusan instrumen militer. Sebaliknya, kerangka keamanan regional membantu menjelaskan bahwa kekuatan militer harus ditempatkan dalam strategi yang lebih luas. Keamanan satu negara tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari keadaan politik dan keamanan negara tetangganya.

Dalam konteks ini, keberhasilan strategi Saudi perlu diukur dari kemampuannya mengurangi ancaman tanpa menciptakan rangkaian ancaman baru. Keunggulan militer dapat memberikan daya tawar, tetapi daya tawar itu akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membangun pengaturan keamanan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

Dimensi kemanusiaan bukan sekadar konsekuensi sampingan yang dapat dipisahkan dari perhitungan keamanan. Perlindungan warga sipil, keberlangsungan layanan dasar, serta akses terhadap bantuan dan kebutuhan pokok merupakan unsur penting dalam menilai apakah suatu strategi benar-benar menghasilkan keamanan yang berkelanjutan.

Persoalan ini kembali memperoleh perhatian dalam perkembangan 2026. Dalam artikel Strikes Endangering Civilians in Yemen and Saudi Arabia, yang diterbitkan pada 28 Juli 2026, Human Rights Watch (HRW) membahas serangan terhadap Bandara Internasional Sana’a pada 13 Juli 2026 oleh pasukan pemerintah Yaman yang berkoalisi dengan Arab Saudi. Berdasarkan analisis citra satelitnya, HRW menyatakan bahwa sedikitnya lima amunisi digunakan dalam rangkaian serangan tersebut dan tiga di antaranya menghantam langsung satu-satunya landasan pacu bandara yang masih beroperasi. Pemerintah Yaman menyatakan serangan itu bertujuan mencegah pesawat Mahan Air, maskapai swasta Iran, mendarat di bandara yang dikuasai Ansar Allah. Beberapa jam kemudian, Ansar Allah menyerang Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan puluhan rudal balistik dan drone; juru bicara mereka menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan terhadap Sana’a.

HRW menekankan bahwa Bandara Sana’a merupakan pintu masuk penting bagi personel dan bantuan kemanusiaan serta satu-satunya bandara yang menyediakan penerbangan internasional dari dan menuju wilayah yang dikuasai Pemerintahan Yaman di Sana’a (Ansar Allah), tempat sebagian besar penduduk Yaman tinggal. Organisasi tersebut juga menyerukan perlindungan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter internasional.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana keputusan militer dapat memicu rangkaian tindakan balasan yang memperluas risiko terhadap fasilitas sipil. Dalam konteks ini, penilaian atas suatu operasi tidak cukup hanya didasarkan pada sasaran strategis yang hendak dicapai. Penilaian juga perlu memperhatikan sifat dan status sasaran, risiko yang dapat diperkirakan terhadap penduduk sipil, serta kepatuhan pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.

Prinsip itu berlaku bagi seluruh pihak yang bertikai. Ancaman terhadap keamanan Arab Saudi tidak menghapus kewajiban untuk melindungi warga sipil di Yaman. Sebaliknya, serangan terhadap wilayah Saudi juga tidak membenarkan tindakan balasan yang mengabaikan perlindungan penduduk dan fasilitas sipil. Keamanan yang dibangun dengan mengorbankan keselamatan masyarakat pada akhirnya berisiko memperdalam permusuhan dan mempersempit ruang bagi rekonsiliasi.

Karena itu, perlindungan warga sipil seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari strategi keamanan, bukan sekadar pertimbangan moral atau kewajiban hukum yang berdiri sendiri. Kerusakan bandara, gangguan akses kemanusiaan, dan terputusnya layanan penting dapat memperbesar tekanan sosial-ekonomi, memperpanjang penderitaan masyarakat, dan mempersulit upaya pemulihan pascakonflik.

Jalan Keluar: Menggabungkan Pertahanan dan Diplomasi

Arab Saudi tidak harus memilih antara mempertahankan keamanan nasional dan menjalankan diplomasi seolah-olah keduanya merupakan pilihan yang saling meniadakan. Tantangannya adalah menentukan bagaimana instrumen militer digunakan secara proporsional dan bagaimana upaya diplomatik diarahkan pada hasil yang konkret serta dapat diukur.

Pertama, mempertahankan pertahanan yang proporsional dan terukur. Riyadh perlu menjaga kemampuan melindungi wilayah, penduduk, fasilitas energi, dan infrastruktur sipilnya. Pertahanan terhadap ancaman nyata merupakan fungsi mendasar negara. Namun, setiap penggunaan kekuatan harus mempertimbangkan risiko eskalasi, dampak kemanusiaan, kewajiban hukum internasional, dan tujuan politik yang hendak dicapai.

Kedua, membuka jalur negosiasi yang konsisten. Arab Saudi perlu mempertahankan saluran komunikasi dengan pihak Sana’a, baik secara langsung maupun melalui fasilitator yang dapat diterima. Pembicaraan perlu mencakup penghentian serangan lintas batas, pengaturan keamanan, akses kemanusiaan, serta persoalan politik  (tuntutan Pemerintahan Sana’a) yang menjadi sumber ketegangan. Diplomasi harus dilengkapi mekanisme verifikasi agar komitmen tidak mudah runtuh ketika terjadi insiden.

Ketiga, melibatkan aktor-aktor Yaman dalam proses politik. Konflik tidak akan terselesaikan secara berkelanjutan apabila masyarakat dan kelompok politik Yaman hanya diperlakukan sebagai objek persaingan regional. Proses politik harus menyediakan ruang bagi pembahasan mengenai tata kelola, pembagian kekuasaan, keamanan lokal, pemulihan ekonomi, dan rekonstruksi institusi. Kesepakatan yang hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara luar berisiko mengabaikan persoalan internal yang menjadi sumber konflik.

Keempat, menghubungkan keamanan maritim dengan penyelesaian konflik. Perlindungan jalur pelayaran Laut Merah dan Bab al-Mandab tetap penting, tetapi stabilitas jangka panjang akan lebih mungkin dicapai apabila sumber konflik yang mengancam kawasan tersebut juga ditangani. Kerja sama keamanan maritim perlu berjalan beriringan dengan upaya diplomatik dan perlindungan terhadap aktivitas perdagangan yang sah.

Kelima, menjadikan kemanusiaan sebagai prioritas operasional. Semua pihak perlu mengambil langkah nyata untuk memastikan akses bantuan, melindungi fasilitas sipil, dan mengurangi dampak gangguan logistik. Pengurangan penderitaan masyarakat bukan sesuatu yang harus menunggu tercapainya kesepakatan politik menyeluruh.

Keenam, menetapkan indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi. Kemajuan strategi perlu dinilai berdasarkan berkurangnya serangan lintas batas, meningkatnya keselamatan warga sipil, terbukanya akses bantuan kemanusiaan, pulihnya jalur logistik, dan terlaksananya kesepakatan politik. Indikator semacam ini lebih bermakna daripada sekadar luas wilayah yang dikuasai atau jumlah sasaran militer yang dihancurkan.

Pendekatan tersebut tidak menjamin konflik akan berakhir dengan cepat. Perbedaan kepentingan, ketidakpercayaan, persaingan kekuasaan, dan fragmentasi politik di Yaman masih dapat menghambat proses negosiasi. Namun, strategi yang memadukan pertahanan dan diplomasi memberikan peluang lebih besar untuk mengubah penghentian sementara pertempuran menjadi stabilitas yang lebih tahan lama.

Kesimpulan: Kemenangan Militer Belum Tentu Menjadi Kemenangan Strategis

Arab Saudi berada pada persimpangan strategis yang menentukan. Di satu sisi, kerajaan memiliki kepentingan mendasar untuk melindungi wilayah, penduduk, infrastruktur strategis, dan jalur perdagangan. Di sisi lain, pengalaman panjang terlibat konflik Yaman sejak tahun 2015 memperlihatkan bahwa kekuatan militer saja belum mampu menghasilkan penyelesaian politik yang stabil, artinya tujuan intervensi militer Riyadh tidak memenuhi tujuan politik dalam negerinya, yang kuatirkan justeru karena adanya camputangan lain dari pihak ketiga.

Tuntutan pemerintahan de facto Yaman di Sana’a mengenai penghentian intervensi Saudi, pengakuan bahwa tujuan Arab Saudi tidak tercapai,  pencabutan pembatasan yang dipersoalkan, dan kompensasi perang juga memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik mencakup persoalan politik dan kemanusiaan yang tidak dapat dituntaskan melalui operasi militer semata. Tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari agenda negosiasi, tanpa menganggapnya sebagai kesepakatan yang telah diterima semua pihak.

Diplomasi Saudi–Iran dapat membuka ruang untuk meredakan ketegangan, tetapi keberhasilannya bergantung pada keterlibatan aktor-aktor Yaman, komitmen yang dapat diverifikasi, dan kesediaan semua pihak mengutamakan keselamatan masyarakat. Kesepakatan regional hanya akan memberikan hasil yang berkelanjutan apabila turut mempertimbangkan realitas politik dan kebutuhan masyarakat di dalam Yaman.

Pada akhirnya, Arab Saudi tidak cukup hanya membuktikan bahwa dirinya mampu menggunakan kekuatan. Riyadh perlu menunjukkan bahwa kekuatan tersebut dapat diarahkan untuk menciptakan keamanan yang lebih luas dan membuka jalan bagi penyelesaian politik.

Pertahanan dapat melindungi negara dari ancaman langsung, tetapi perdamaian membutuhkan pengurangan ketidakpercayaan, pengaturan kepentingan yang saling bertentangan, perlindungan warga sipil, serta komitmen terhadap proses politik yang inklusif.

Kemenangan militer dapat mengubah peta medan perang, tetapi hanya strategi politik yang realistis dan diplomasi yang konsisten yang berpeluang mengubah perubahan tersebut menjadi perdamaian yang bertahan lama. Bagi Arab Saudi, itulah tantangan strategis yang sesungguhnya: bukan memilih antara kekuatan dan diplomasi, melainkan memastikan bahwa kekuatan tidak menutup jalan menuju perdamaian.

Penulis adalah Pemerhati Konflik dan Energi