GazanaPublika.com, Jakarta – Artis sekaligus anggota DPR RI, Nafa Urbach, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah menuai kritik atas komentarnya yang mendukung tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Permintaan maaf itu disampaikan Nafa melalui unggahan di Instagram Story pada Jumat (22/8/2025).
“Guys maafin aku yah klo statement aku melukai kalian,” tulis Nafa singkat, seperti dikutip dari sejumlah media.
Kontroversi bermula ketika pernyataan Nafa dalam sebuah siaran langsung media sosial menjadi viral. Ia menilai tunjangan Rp50 juta tersebut wajar karena anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan rumah jabatan di Jakarta. Menurutnya, banyak anggota dewan berasal dari daerah dan perlu tinggal dekat Senayan agar bisa menjalankan tugas tanpa terhambat macet.
Namun, penjelasan itu justru memicu reaksi keras publik. Warganet menilai angka Rp50 juta per bulan terlalu besar, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Sebagian membandingkan dengan pekerja bergaji UMR maupun pengguna transportasi umum yang masih harus berjuang setiap hari.
Sebelum meminta maaf, Nafa sempat menegaskan bahwa tunjangan perumahan bukanlah kenaikan gaji, melainkan kompensasi atas penghapusan fasilitas rumah jabatan DPR.
“Jadi bukan naik gaji guys, tapi pengganti rumah dinas,” ujar Nafa dalam klarifikasinya yang diberitakan media.
Meski begitu, kritik tetap deras mengalir hingga akhirnya ia memilih menyampaikan permintaan maaf. Nafa berjanji tetap fokus bekerja untuk konstituennya di daerah pemilihan, seraya berharap publik bisa memahami posisinya sebagai anggota dewan baru.
Tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang kini dipersoalkan publik sebenarnya merupakan kebijakan resmi DPR. Keputusan itu muncul setelah Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat pada September 2024 yang menyatakan rumah jabatan anggota dewan dikembalikan kepada pemerintah, diganti dengan uang tunjangan.
Pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, menegaskan kebijakan itu sudah melalui kajian matang dan menyesuaikan standar pejabat negara.
“Ini bukan tambahan gaji, melainkan konversi dari rumah jabatan yang dikembalikan,” ujar Puan dalam keterangan pers sebelumnya.
Meski begitu, perdebatan publik tetap menguat. Kritik terutama menyasar pada besaran nominal tunjangan yang dinilai jauh dari realitas biaya hidup masyarakat kebanyakan.
Kasus Nafa memperlihatkan bagaimana isu tunjangan DPR cepat menyedot perhatian publik. Komentar anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat dengan mudah menjadi sorotan di media sosial.
Kini, setelah permintaan maaf dilontarkan, bola kembali berada di tangan publik: apakah klarifikasi Nafa cukup untuk meredakan kekecewaan, atau justru memperkuat tekanan agar DPR mempertimbangkan ulang kebijakan tunjangan fantastis tersebut.
