GazanaPublika.com, Jakarta — Hubungan kerja sama dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional mulai mendapat sorotan tajam di parlemen. Perwakilan pengelola dapur yang memfasilitasi program pemenuhan gizi massal ini angkat bicara mengenai ketimpangan posisi kerja sama yang mereka alami selama ini di lapangan.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” dikutip dari detikcom berdasarkan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IX DPR.
Para pengelola dapur merasa posisinya sangat rentan dan selalu disudutkan apabila muncul permasalahan operasional, terutama terkait dengan aspek keamanan pangan. Mereka menyayangkan sikap instansi penanggung jawab yang terkesan lepas tangan dari tanggung jawab hukum dan sosial.
“Satu yang menjadi catatannya bahwa ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya.
Aspirasi ini disampaikan secara langsung kepada para anggota legislatif dengan harapan ada perbaikan regulasi dan keadilan kontrak kerja sama ke depan. Para pelaku usaha berharap adanya pembagian risiko yang seimbang mengingat fasilitas operasional sepenuhnya disediakan secara mandiri oleh pihak mitra.
