Jakarta, GazanaPublika.com – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencabut pernyataannya mengenai presiden yang boleh berpihak dan berkampanye.
Dimas menganggap pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat berimplikasi pada serangkaian praktik kecurangan di lapangan selama Pemilu 2024 berlangsung.
Sehubungan dengan hal ini, ia juga meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terkait perilaku mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut selama Pemilu 2024.
“Menteri-menteri dalam kabinet juga tetap profesional dalam menjalankan tugas kenegaraan dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik elektoral,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Sementara itu Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra menilai pernyataan Jokowi tidak dapat dianggap enteng karena dirinya memiliki kendali penuh terhadap semua alat negara dalam konteks memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
“Kami menyimpulkan bahwa pernyataan yang diucapkan oleh Jokowi mencerminkan standar moral yang rendah dan kurang pemahaman terhadap etika demokrasi.”
“Penyelenggara negara seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu,” ucapnya.
Dia mendesak agar Jokowi mematuhi mandat konstitusi terkait Pemilu agar proses tersebut dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Selain memastikan ketaatan bawahannya terhadap konstitusi, Presiden seharusnya memberikan teladan untuk bersikap adil.”
“Namun, sayangnya, melalui berbagai pernyataan dan indikasi, Presiden terlihat sangat mendukung salah satu pasangan calon, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ungkap Dimas.
Dia juga menilai bahwa pernyataan Jokowi ini memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pejabat negara yang mendukung satu pasangan calon, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
“Seharusnya, daripada menegur para menteri dan meminta fokus di akhir masa jabatan, pernyataan Jokowi hanya akan menghambat efektivitas kinerja pemerintah di akhir periode,” tambah Dimas. (Sumber: Tribunnews)
