GazanaPublika.com, Bandung – Pasca lebaran, sekitar 200 mantan aktivis mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul dalam acara Silaturahmi Akbar Aktivis 98 yang digelar di BMC, Jalan Aceh, Kota Bandung, pada Minggu (14/4/2025). Kegiatan ini menjadi ajang temu kembali para pejuang reformasi untuk menyatukan pandangan atas kondisi demokrasi dan ekonomi Indonesia yang dinilai tengah menghadapi kemunduran.
Dengan mengusung tema “Selamatkan Demokrasi – Selamatkan Ekonomi dengan Menjalankan Reformasi secara Konsekuen”, forum ini menjadi wadah refleksi sekaligus pernyataan sikap terhadap berbagai dinamika kebangsaan yang berkembang akhir-akhir ini.
Dalam siaran pers yang dibacakan di tengah forum, para aktivis menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pelemahan demokrasi, supremasi hukum yang dinilai tergerus, serta arah pembangunan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menilai, semangat reformasi 1998 yang dahulu diperjuangkan bersama, kini justru mulai terkikis oleh kepentingan politik jangka pendek dan oligarki kekuasaan.
Tuntutan Utama: Reformasi Total dan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat
Para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain: Menjalankan reformasi hukum secara menyeluruh tanpa kompromi. Menegakkan supremasi hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik. Membersihkan institusi hukum dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menjaga hak-hak warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Mereka juga menyerukan pentingnya reshuffle kabinet untuk menggantikan figur-figur oportunis politik dengan sosok-sosok yang memiliki rekam jejak reformis dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kabinet saat ini minim semangat reformasi. Sudah saatnya pos-pos strategis diisi oleh mereka yang memiliki integritas moral dan pengalaman dalam memperjuangkan demokrasi,” tegas salah satu peserta forum.
Ajakan untuk Generasi Muda dan Penanganan Krisis Ekonomi
Forum ini juga menjadi ruang seruan kepada generasi muda untuk melanjutkan estafet perjuangan reformasi. Aktivis 98 mendorong mahasiswa dan pemuda untuk tetap kritis, jujur, serta terus memperjuangkan keadilan sosial melalui partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.
Terkait isu ekonomi, para peserta mendesak pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat dalam menghadapi ancaman krisis global, terutama dengan merumuskan kebijakan pro-rakyat dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Kami percaya bahwa Indonesia tidak akan mampu keluar dari krisis tanpa pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat,” bunyi pernyataan bersama yang ditutup dengan semangat untuk terus mengawal cita-cita reformasi.
Dalam wawancara terpisah melalui sambungan telepon, Muhammad Suryawijaya, salah satu aktivis 98, menyampaikan keprihatinannya atas situasi krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera disikapi secara serius oleh pemerintah.
“Kita bisa lihat, Indonesia kini berada di ambang krisis. Kurs dolar melonjak tinggi. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita membutuhkan perbaikan, membutuhkan reformasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti reformasi kabinet dan reformasi hukum,” ujar Surya.
Surya juga mengkritisi realitas pemerintahan saat ini yang dinilainya belum menunjukkan kinerja profesional, terutama di lingkaran kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintahan sekarang terkesan hanya membagi-bagikan kue kekuasaan. Para menterinya tidak menunjukkan profesionalisme. Kalau seperti itu, maka yang perlu dikritisi adalah presidennya sendiri. Apakah Prabowo Subianto bisa benar-benar memimpin atau tidak?” tegasnya. “Presiden harus segera melakukan reformasi kabinet. Jangan sampai kekuasaan hanya diisi dengan bagi-bagi jabatan dan saling memaafkan saja di bulan Ramadan tanpa perbaikan sistemik.”
Lebih lanjut, Surya menyoroti lambannya pelaksanaan reformasi hukum yang dianggap belum menyentuh akar permasalahan. Ia menuding bahwa pemerintah masih melakukan praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, yang menyebabkan banyak kasus hukum tidak tuntas.
“Yang ditebang hanya bagian bawahnya saja, sementara yang di atas dibiarkan. Lihat saja kasus pagar laut di Tangerang, kasus korupsi, dan berbagai kasus lainnya—semuanya masih menggantung tanpa kejelasan,” ungkap Surya.
Ia juga menyoroti mundurnya demokrasi di bawah pemerintahan saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo masih menunjukkan sikap anti kritik.
“Ini bisa dilihat dari beberapa pernyataan presiden, seperti ketika menyebut demonstrasi mahasiswa sebagai aksi bayaran atau ditunggangi. Itu pernyataan yang meremehkan demokrasi,” kata Surya.
Menutup pernyataannya, Surya menyampaikan kekhawatirannya bahwa Indonesia berada di ambang keterpurukan. Ia menyebut bahwa meskipun faktor eksternal seperti geopolitik turut memengaruhi kondisi ekonomi, akar persoalan tetap berada pada ketidakprofesionalan pemerintah dan stagnasi reformasi.
“Seharusnya Presiden menyadari bahwa demokrasi adalah jalan utama untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk sektor ekonomi. Ketika demokrasi mundur, maka ekonomi pun ikut terpuruk,” tutup Surya.
