Oleh Tedi Subarkah Kartaatmadja
GazanaPublika.com — Kejadian penembakan terhadap tiga orang warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan telah membuka luka lama dan panjang: kebrutalan dan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB di Papua menggunakan istilah perjuangan. Tindakan ini bukan sekadar insiden secara spontan melainkan bukti nyata dan terencana sehingga kekerasan dan kebrutalan yang biadab tersebut menghilangkan esensi moralitas adat dan etika kemanusiaan.
Ada tiga nyawa warga sipil melayang dalam sekejap. Mereka bukan warga bersenjata dan berbahaya atau kombatan. Mereka bukan aparat mana pun atau pasukan infanteri yang sedang melakukan operasi. Mereka adalah warga sipil biasa yang lebih menyesakkan bahwa di antaranya adalah pasangan suami istri.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut secara jelas menyatakan bertanggung jawab atas kebrutalan dan pembunuhan tersebut.
Ini bukan lagi perang sejajar, peluru vs peluru seperti halnya pengertian perang bersenjata, hal tersebut adalah teror kepada warga sipil, untuk maksud tertentu.
Dalam konvensi perang internasional, menargetkan warga sipil adalah pelanggaran mutlak hukum humaniter.
Sebab dalam setiap konflik bersenjata, terdapat prinsip utama secara mutlak dan tidak boleh dilanggar, melindungi warga sipil, anak-anak, lansia, orang sakit, dan perempuan tidak bersenjata.
Terdapat realita di lapangan yang berbeda. Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB di Papua terus-menerus menargetkan warga sipil biasa sebagai objek teror dan kekerasan hingga pembunuhan.
Kebrutalan KKB tersebut di antaranya penembakan di jalan, pembunuhan pekerja, serta penyerangan fasilitas umum.
Penyerangan di Yahukimo terbaru, adalah salah satu dari rangkaian panjang kebrutalan KKB/OPM. Beberapa bulan terakhir, berbagai insiden serupa terjadi, pembakaran sekolah, pembunuhan pengajar dan suster, serta pembunuhan massal terhadap warga sipil di pedalaman. Bahkan tidak sedikit, warga adat menjadi sasaran dan korban kebrutalan KKB/OPM.
Adapun dampak dari teror tersebut, melahirkan masyarakat yang apatis terhadap kemajuan daerahnya. Sebab, terdapat trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, sekaligus memutus rantai pasok ekonomi, sehingga membuat kemiskinan semakin tinggi.
Hal di atas akan menjadi sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat Papua, baik masyarakat adat maupun lainnya. Oleh karena itu, konflik tersebut harus dihentikan, sebab klaim perjuangan yang dilakukan KKB/OPM sangat tidak substansial.
Apa motivasi KKB/OPM sesungguhnya?
Apa pun motivasinya jika membenarkan segala cara, dengan dampak hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Masyarakat adat dengan keragaman filosofinya, adalah entitas sosial visioning, kebersatuan dengan alam, pengabdian pada harmoni, serta keras dalam rangka memperbaiki diri, bukan keras kepada orang lain dengan memaksakan kehendak serta abai terhadap hak masyarakat lainnya.
Konflik separatisme harus segera dihentikan, keadilan hukum dan ekonomi harus segera diwujudkan. Seluruh Papua terhubung dengan adat dan istiadatnya, sangat disayangkan jika dirusak oleh sedikit orang yang dikendalikan oleh Benny Wenda dari luar negeri.
Tulisan ini sebagai wujud solidaritas untuk warga adat dan sipil Papua.
Penulis adalah budayawan, sesepuh Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran tinggal di Cianjur
