GAZANAPUBLIKA.COM – Menurut sejarawan Ibnu Khaldun, penguasa bukanlah orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting yang tujuannya berhubungan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.
Senada dalam kitabnya, ia menulis:
“Ketahuilah bahwa kepentingan rakyat kepada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan bentuk badannya, kecantikan wajahnya, kebesaran tubuhnya, luasnya ilmu pengetahuannya, indahnya tulisannya, atau ketajaman otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka. Oleh karena itu, kekuasaan dan penguasa itu termasuk hal yang bersifat relasional (min al-umur al-idhafiyah). Jadi, terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Dia dinamakan penguasa karena ia mengurus persoalan rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki penguasa.”
Dari pendapatnya ini, Ibnu Khaldun memperlihatkan bahwa baik-buruknya seseorang berkuasa sangat tergantung pada bagaimana caranya mengurus kepentingan rakyat itu. Apabila kekuasaannya itu dilaksanakan dengan lemah lembut, semua pihak, termasuk penguasa dan rakyat, akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan dengan demikian, tujuan kekuasaan itu telah tercapai. Sedangkan apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan keras, penuh hukuman dan penindasan, serta selalu mencari-cari pelbagai kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas.
Hal ini pula, dalam kitabnya;
ان المجاعة التي أصابت خلافة عمر (رضي الله عنه) أنشأت جيلا أسقط إمبراطوريتي الروم والفرس. والحياة الرغيدة التي خيمت في الأندلس وبغداد، أضاعت بلاد الإسلام كلها. لا تبتس في الظروف الصعبة في مصنع الرجال. – ابن خلدون
“Kelaparan yang melanda kekhalifahan Umar menciptakan generasi yang meruntuhkan Romawi dan Persia. Kehidupan nyaman di Andalusia dan Bagdad justru padamkan api negara-negara Islam. Jangan putus asa dalam sulit; di sanalah tempat para ksatria lahir.”
Berdasarkan kenyataan itu, Ibn Khaldun berpendapat bahwa seorang penguasa tidak harus terlalu cerdas. Salah satu kaidah bagi seorang penguasa adalah apa yang menurut Ibn Khaldun sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw: “Berjalanlah sesuai dengan langkah orang yang terlemah di kalanganmu!” Jadi, penguasa yang terbaik bukanlah yang paling cerdas, tetapi yang bersifat pertengahan, karena sifat seperti itulah yang sangat terpuji. Ibn Khaldun menulis, “Al-mahmudu huwa at-tawassut (Sifat yang terpuji adalah pertengahan).”
Perihal yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan pangan dalam keadaan krisis pangan, ekonomi global, sumber daya, dan menciptakan kemandirian generasi bangsa yang berkelanjutan (survival and continuity).
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang mampu melewati bencana Covid-19, yang berakibat krisis global. Meski begitu, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi berhasil membangun kemandirian bangsa serta generasi yang handal untuk melanjutkan langkah pembangunan yang sudah dicapai hingga dapat dilanjutkan secara kontinuitas. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek baik dalam kancah ekonomi, sosial, dan politik secara global.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet? Siapa yang mampu dan tangguh? Siapa yang akan kita pilih pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang?
Penulis:
Encep Syihabuddin
Aktifis Nahdlatul Ulama Banten
