GazanaPublika.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengejutkan dalam pidato resminya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membuka pengusutan terhadap jajaran pengurus dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 30 tahun ke belakang.
Tak hanya itu, Prabowo bahkan melontarkan gagasan ekstrem terkait potensi pembentukan pengadilan ad hoc khusus demi membongkar dugaan penyimpangan, tata kelola yang keliru, hingga praktik korupsi sistematis di tubuh BUMN sepanjang tiga dekade terakhir.
Berawal dari Temuan Pengelolaan Danantara
Gagasan audit menyeluruh hingga 30 tahun lalu ini muncul secara tak terduga setelah pemerintah meresmikan pendirian Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Dalam proses konsolidasi aset BUMN ke dalam wadah Danantara, pemerintah melakukan inventarisasi ulang secara komprehensif. Hasilnya, jumlah entitas bisnis, anak usaha, hingga cucu perusahaan BUMN ternyata jauh membludak melebihi perkiraan awal pemerintah.
Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Mimbar Utama Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026) siang saat memaparkan laporan kinerja lembaga negara dan arah kebijakan pemerintah:
“Setelah kita mendalami dan membentuk Danantara, kita baru menyadari betapa banyaknya entitas usaha BUMN yang tersebar. Ada yang produktif, namun tidak sedikit yang mengindikasikan penyimpangan tata kelola berdekade-dekade,” ujar Prabowo di hadapan pimpinan dan anggota MPR, DPR, serta DPD RI.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar terkait adanya potensi kebocoran aset negara yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak era reformasi hingga beberapa periode kepemimpinan nasional sebelumnya.
Peluang Pembentukan Pengadilan Ad Hoc
Guna memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tumpang-tindih dengan mekanisme peradilan umum yang terikat hambatan birokrasi biasa, opsi pembentukan peradilan khusus (ad hoc) mulai diperhitungkan.
Secara tata hukum, pengadilan ad hoc dapat dibentuk dengan kewenangan khusus untuk menangani perkara tindak pidana korupsi atau kejahatan korporasi skala besar di lingkungan BUMN yang berdimensi melintasi periode kepemimpinan.
Melalui langkah ini, para mantan direksi, komisaris, hingga pihak swasta yang diuntungkan dari praktik culas pengurusan BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dinilai tidak bisa lagi berlindung di balik skema daluwarsa jika ditemukan unsur kerugian negara yang fatal.
Respons Pakar dan Kalangan Parlemen
Pernyataan lugas Presiden Prabowo dari podium Senayan pada Jumat (14/8/2026) tersebut langsung memicu gelombang respons dari berbagai kalangan di Jakarta dan daerah:
* Kalangan Pengamat Hukum & Ekonomi:
Langkah ini dinilai sebagai sinyal shock therapy paling keras dalam sejarah perbaikan tata kelola korporasi milik negara. Namun, para ahli mengingatkan agar rencana audit retrospektif 30 tahun ini dilengkapi dengan kepastian hukum dan kriteria objektif agar tidak menimbulkan guncangan psikologis bagi profesionalitas direksi BUMN saat ini yang bekerja secara benar.
* Dukungan Parlemen:
Sejumlah anggota DPR RI yang ditemui usai Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, menyambut baik dan mengapresiasi keberanian presiden dalam membongkar benang kusut BUMN. DPR menilai penataan ulang aset BUMN melalui Danantara memang membutuhkan “pembersihan total” agar SWF Indonesia tersebut benar-benar bersih dari beban utang serta warisan skandal masa lalu.
Langkah tegas ini digadang-gadang akan menjadi babak baru reformasi total sektor BUMN, sekaligus menjadi pertaruhan besar komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
