GazanaPublika.com, Kopenhagen — Pemerintah Greenland secara terbuka menegaskan posisinya untuk tetap berada di bawah Kerajaan Denmark dan aliansi NATO, sekaligus menolak wacana pengambilalihan oleh Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut Greenland sebagai wilayah strategis vital bagi keamanan nasional Amerika.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Kopenhagen, Selasa waktu setempat. Ia menegaskan bahwa dalam situasi krisis saat ini, pemerintah Greenland tidak melihat ruang ambiguitas dalam menentukan posisi politik dan keamanannya.
“Kita sekarang menghadapi krisis geopolitik, dan jika kita harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark di sini dan sekarang, kita memilih Denmark,” kata Nielsen, dikutip dari Time.com pada Selasa (13/1/2026).
“Kita memilih NATO. Kita memilih Kerajaan Denmark. Kita memilih Uni Eropa.”
Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Rabu, sebuah pertemuan yang diminta langsung oleh Kopenhagen dan Nuuk setelah meningkatnya retorika Trump dalam beberapa hari terakhir.
Trump sebelumnya kembali menghidupkan wacana lama tentang penguasaan Greenland. Ia menyebut pulau Arktik yang luas itu sangat penting bagi kepentingan strategis Amerika Serikat, khususnya untuk mencegah pengaruh Rusia dan China di kawasan kutub utara.
“Jika kita tidak merebut Greenland, Rusia atau China akan merebut Greenland, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi,” kata Trump pada Minggu.
Ia bahkan mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan memperoleh Greenland “dengan satu atau lain cara”, sementara sejumlah pejabat pemerintahannya mengakui bahwa semua opsi masih terbuka, termasuk penggunaan kekuatan militer.
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran serius di Greenland dan Denmark. Nielsen menegaskan kembali bahwa rakyat Greenland tidak menginginkan perubahan status politik yang dipaksakan dari luar.
“Satu hal harus jelas bagi semua orang,” ujar Nielsen.
“Greenland tidak ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin diperintah oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat.”
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut tekanan dari Washington sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima, terutama mengingat hubungan panjang Denmark dan Amerika Serikat sebagai sekutu utama dalam NATO.
“Denmark menghadapi tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima dari sekutu terdekat kami,” kata Frederiksen.
Ia menekankan bahwa Greenland, sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, berada di bawah perlindungan pertahanan kolektif NATO. Setiap upaya penggunaan kekuatan terhadap wilayah tersebut berpotensi mengguncang stabilitas aliansi Atlantik dan memicu krisis transatlantik yang serius.
Ketegangan ini juga berdampak langsung pada masyarakat Greenland. Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland Naaja Nathanielsen menyebut bahwa retorika AS telah menimbulkan kecemasan luas di kalangan warga.
“Orang-orang melaporkan kesulitan tidur. Ini benar-benar memenuhi agenda dan diskusi di rumah tangga,” katanya.
“Kami adalah sekutu Amerika, tetapi kami tidak menganggap diri kami sebagai orang Amerika. Kami cukup senang menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.”
Secara historis, Greenland berada di bawah kekuasaan Denmark selama berabad-abad, memiliki parlemen sendiri sejak 1979, dan memperoleh pemerintahan sendiri pada 2009. Meski dukungan terhadap kemerdekaan pada akhirnya cukup kuat, ketergantungan ekonomi terhadap Denmark membuat opsi tersebut belum dijadwalkan melalui referendum.
Sebuah jajak pendapat awal 2025 menunjukkan bahwa 85 persen warga Greenland menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat, sementara 56 persen menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan penuh di masa depan.
Sementara itu, pernyataan Trump juga menuai kritik di Kongres AS. Sejumlah anggota parlemen memperingatkan bahwa tindakan militer terhadap Greenland akan melanggar konstitusi, karena hanya Kongres yang memiliki kewenangan menyatakan perang. Legislator dari kedua partai bahkan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mencegah penggunaan kekuatan terhadap sekutu NATO.
Namun hingga kini, Trump belum menunjukkan tanda-tanda meredakan pernyataannya. Sebaliknya, tekanan dari Washington justru memperkuat solidaritas politik antara Greenland dan Denmark, serta mendorong keduanya mengambil posisi publik yang lebih tegas dalam menghadapi Amerika Serikat.
