GazanaPublika.com – Seoul – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menggemparkan publik dengan mendeklarasikan keadaan darurat militer pada Selasa malam (3/12/2024). Langkah ini diambil dengan alasan menghadapi ancaman dari Korea Utara dan “kekuatan anti-negara.” Namun, pengungkapan lebih lanjut menunjukkan bahwa keputusan itu dipicu oleh konflik politik domestik antara Yoon dan oposisi.
Tindakan tersebut memancing kemarahan masyarakat yang merasa dikhianati, sehingga gelombang protes dan desakan agar Yoon mundur semakin meluas. Tidak hanya masyarakat, partai oposisi dan bahkan beberapa anggota partainya sendiri turut melayangkan kritik keras terhadap deklarasi ini.
Keadaan darurat militer yang memicu kontroversi tersebut akhirnya dicabut setelah parlemen Korea Selatan mendesak pembatalannya melalui pemungutan suara.
Kemungkinan Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Langkah Yoon yang dianggap gegabah membuka peluang untuk pemakzulan, yang menjadi topik hangat di kalangan politisi dan publik. Di Korea Selatan, pemakzulan presiden dapat terjadi jika parlemen meloloskan mosi dengan dukungan dua pertiga suara dari anggota parlemen.
Dengan 192 kursi yang dikuasai oleh Partai Demokrat, oposisi utama, hanya dibutuhkan delapan suara tambahan untuk meloloskan mosi ini. Meski demikian, sikap partai berkuasa, People Power Party, terhadap potensi pemakzulan masih belum jelas.
Jika mosi pemakzulan berhasil diloloskan, kasus ini akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusional. Pengadilan tersebut memerlukan persetujuan enam dari sembilan hakim untuk melengserkan presiden. Namun, saat ini Mahkamah Konstitusional hanya memiliki enam hakim, sehingga terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme pemutusan pemakzulan.
Dampak Jika Yoon Dimakzulkan
Apabila Yoon benar-benar dilengserkan, Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Pemakzulan presiden bukan hal asing di negara ini; dua presiden sebelumnya, Park Geun Hye dan Roh Moo Hyun, pernah mengalami nasib serupa.
Park Geun Hye dimakzulkan pada 2016 karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan kolusi, sementara Roh Moo Hyun dimakzulkan pada 2004, meskipun kemudian kembali berkuasa setelah dua bulan.
Tantangan bagi Yoon dan Pemerintahannya
Aksi mendadak Yoon tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memperlebar jurang perpecahan dalam politik Korea Selatan. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk dari dalam kubu partainya sendiri.
Kini, masa depan politik Yoon Suk Yeol bergantung pada bagaimana ia merespons krisis ini dan apakah ia mampu mempertahankan dukungan di tengah tekanan dari oposisi maupun masyarakat.
Sumber: cnnindonesia.com
