GazanaPublika.com, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan pernyataan keras yang mengguncang internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025),
Purbaya menegaskan tekadnya untuk melakukan reformasi total terhadap lembaga yang selama ini kerap diterpa isu pelayanan buruk dan praktik nakal di lapangan.
Purbaya secara blak-blakan menyebut bahwa ia telah meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan selama satu tahun ke depan. Tenggat itu dianggap sebagai batas waktu bagi Bea Cukai untuk membuktikan diri mampu berbenah—atau menghadapi konsekuensi paling ekstrem.
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” tegas Purbaya seusai rapat di Gedung DPR RI.
Tidak hanya pembekuan, Purbaya juga menyebut opsi merumahkan seluruh pegawai Bea Cukai—sekitar 16 ribu orang—bukanlah ancaman kosong. Menurutnya, pesan itu sudah disampaikan secara langsung kepada jajaran Ditjen Bea Cukai untuk menggugah kesadaran dan mempercepat reformasi internal.
Kembalikan Pola Era Soeharto?
Dalam kesempatan itu, Purbaya bahkan menyebut kemungkinan untuk kembali mengadopsi pola ekstrem yang pernah dilakukan Presiden Soeharto pada pertengahan 1980-an. Saat itu, seluruh pegawai Bea Cukai dibekukan selama empat tahun dan tugas kepabeanan dialihkan kepada perusahaan Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS).
“Diganti SGS seperti zaman dulu. Jadi orang-orang Bea Cukai sekarang mengerti ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Mengutip riwayat tersebut, Purbaya menilai langkah radikal tidak boleh dikesampingkan jika pembenahan konvensional tidak menghasilkan perubahan nyata. Di era Soeharto, pembekuan dilakukan untuk memerangi korupsi yang dianggap sudah tak terkendali di tubuh instansi itu.
Meski keras, Purbaya juga menekankan bahwa upaya pembenahan telah dimulai. Salah satu langkah strategis adalah penerapan sistem kecerdasan buatan di berbagai titik pelayanan Bea Cukai. Teknologi ini diharapkan menekan ruang manipulasi data, termasuk praktik underinvoicing—pelaporan harga barang yang jauh di bawah nilai sebenarnya.
“Perkembangannya cukup baik. Tahun depan saya optimistis Bea Cukai sudah bisa bekerja lebih profesional,” ujarnya.
Purbaya mengklaim bahwa para pegawai Bea Cukai mulai menunjukkan keseriusan memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya setelah ancaman pembekuan disampaikan secara terang-terangan.
Menurut Purbaya, tekanan publik terhadap Bea Cukai sudah terlalu besar. Banyak aduan dari pengusaha yang merasa proses kepabeanan mengganggu kenyamanan bisnis. Ia bahkan akan membuka kanal aduan khusus bagi para pelaku usaha agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh Kementerian Keuangan.
Dengan ultimatum setahun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi kompromi terhadap perilaku aparat yang dianggap merugikan negara dan dunia usaha.
“Kalau kita gagal, 16 ribu pegawai akan dirumahkan. Tapi saya percaya mereka mampu berubah,” katanya.
