GazanaPublika.com, Jakarta – Pemerintah memastikan persiapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 sedang berjalan, meskipun jadwal resmi pembukaannya belum dapat dipastikan. Proses ini memerlukan perhitungan matang mulai dari penyusunan formasi, pembahasan anggaran negara, hingga pemetaan kompetensi di setiap instansi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa setiap lembaga wajib mendata jumlah pegawai yang akan memasuki masa purnatugas serta keahlian khusus yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Menpan RB Koordinasi dengan Kemenkeu
Rini mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait perhitungan anggaran dan kesiapan fiskal untuk pelaksanaan seleksi tersebut.
“Ya, kita juga sudah bersurat kepada Menteri Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan (anggaran), kesiapan fiskal, dan sebagainya,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kemenpan RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Ia menambahkan bahwa formasi yang akan dibuka nanti disesuaikan dengan kebutuhan riil instansi serta diselaraskan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya juga saya harus memperhatikan formasi untuk program prioritas Bapak Presiden,” tegasnya.
Meskipun persiapan terus dilakukan, Rini belum dapat menetapkan waktu pasti pelaksanaan. “Jadi insya Allah tentunya CPNS itu tetap menjadi program atau kita siapkan, tetapi kapannya kita belum bisa jawab karena kita ‘kan harus hitung,” ungkapnya.
Kemenpan RB telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menyerahkan data rinci mengenai jenis kompetensi jabatan yang diperlukan. Data ini menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah dan jenis formasi CPNS 2026.
“Kita sudah bersurat waktu itu untuk pemetaan kompetensi jabatan. Kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan, instansi pemerintah sudah menyampaikan,” jelas Rini.
Proses ini tidak dapat diselesaikan secara terburu-buru agar alokasi tenaga kerja benar-benar tepat sasaran. Kepastian pelaksanaan dan jadwal seleksi nantinya akan bergantung pada hasil akhir pembahasan kemampuan keuangan negara bersama Kementerian Keuangan.
“Ini masih di dalam perhitungan, dan juga kita sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara,” tutup Rini.
