GazanaPublika.com, Jakarta — Free Palestine Network (FPN) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh bentuk hubungan tidak resmi (*shadow relationship*) dengan Israel di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, teknologi, hingga pertahanan. FPN menilai pemerintah harus konsisten menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan penjajahan serta menyelaraskan kebijakan negara dengan aspirasi rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, berdasarkan pernyataan sikap organisasi yang menyoroti laporan dari Misgav Institute for National Security terbitan Mei 2026. Laporan lembaga riset asal Israel itu membeberkan adanya kontak tidak terbuka, perdagangan langsung maupun tak langsung, hingga kerja sama keamanan antara kedua negara.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, menegaskan kekhawatirannya atas temuan interaksi tidak resmi yang berpotensi mencederai posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“FPN memandang dengan serius munculnya informasi mengenai hubungan Indonesia-Israel yang berlangsung di bawah permukaan. Sebuah laporan yang diterbitkan Misgav Institute for National Security di Israel pada Mei 2026 bahkan menggunakan istilah *shadow relationship* untuk menggambarkan hubungan kedua negara,” ujar Furqan AMC.
Laporan tersebut juga membeberkan angka transaksi perdagangan bilateral yang tetap berjalan di tengah situasi konflik yang terus memanas.
“Berdasarkan data Israel Central Bureau of Statistics, perdagangan bilateral Indonesia-Israel mencapai US$111,4 juta pada 2024, sementara estimasi lain yang memasukkan perdagangan tidak langsung melalui perantara negara ketiga menyebut nilainya mendekati US$500 juta per tahun,” papar Furqan.
Melihat pola hubungan tidak langsung tersebut, Furqan mengingatkan bahaya proses normalisasi bertahap yang terselubung melalui berbagai jalur komersial dan investasi.
“Bagi FPN, hal ini harus menjadi peringatan serius. Normalisasi tidak selalu dimulai dengan pembukaan kedutaan besar. Normalisasi dapat berlangsung sedikit demi sedikit melalui perdagangan, teknologi, investasi, penelitian, kerja sama industri, pertahanan, dan hubungan antarlembaga,” tegas Furqan AMC.
Terkait keterlibatan industri militer dan pengadaan teknologi pertahanan asing, FPN mendesak agar pemerintah bersikap terbuka kepada publik.
“FPN meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan institusi pertahanan Indonesia, untuk memberikan transparansi penuh mengenai setiap bentuk hubungan dengan perusahaan industri militer Israel, termasuk Elbit Systems dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut atas situasi ini, FPN merumuskan enam poin tuntutan utama kepada Pemerintah Indonesia:
* Menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
* Menghentikan dan tidak membuat kerja sama baru dengan Israel dalam bidang pertahanan dan persenjataan, termasuk pengadaan senjata, drone, radar, sistem elektronik, keamanan siber, maupun teknologi militer lainnya, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara dan negara ketiga.
* Tidak menjalin kerja sama penelitian dan teknologi dengan institusi Israel, terutama penelitian yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, AI, surveillance, cyber-security, dan teknologi dual-use.
* Menghentikan pengembangan kerja sama industri dan investasi yang memberikan keuntungan ekonomi maupun strategis kepada Israel, serta melakukan audit terhadap kemungkinan keterlibatan perusahaan Israel melalui anak perusahaan, white-labeling, konsorsium, atau perantara negara ketiga.
* Mengevaluasi dan secara bertahap menghentikan perdagangan dengan Israel, serta membangun mekanisme transparansi yang memungkinkan masyarakat mengetahui asal negara, kepemilikan, dan afiliasi perusahaan yang memasok barang dan teknologi kepada pemerintah Indonesia.
* Membuka kepada publik seluruh bentuk hubungan Indonesia-Israel yang selama ini berlangsung di bawah permukaan, khususnya yang melibatkan lembaga negara, BUMN, sektor pertahanan, penelitian, teknologi, dan industri strategis.
Furqan menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak pilihan mitra global lainnya tanpa perlu mengorbankan prinsip hukum dan konstitusi negara.
“Indonesia adalah negara besar dengan pilihan mitra yang sangat luas. Kebutuhan akan teknologi pertanian, keamanan siber, industri pertahanan, kecerdasan buatan, ataupun teknologi maju lainnya dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan banyak negara tanpa harus mengorbankan prinsip konstitusional dan solidaritas terhadap bangsa yang masih berada di bawah penjajahan,” jelas Furqan.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah bersikap jujur dan tidak menerapkan standar ganda dalam kebijakan politik luar negeri.
“Pemerintah tidak seharusnya menjalankan dua kebijakan sekaligus: membela Palestina di depan publik, tetapi membiarkan hubungan ekonomi, teknologi, industri, penelitian, atau pertahanan dengan Israel berlangsung di balik layar. Tidak boleh ada *shadow relationship* antara Indonesia dan Israel,” pungkas Furqan AMC.
