Jakarta, GazanaPublika.com – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar menyerukan menghentikan proyek Food Estate jika terpilih. Pasalnya, proyek lumbung pangan yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gagal mewujudkan kelestarian pangan dan menjadi tanda bahwa nasib petani diabaikan.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa para petani adalah pahlawan bagi negeri. Namun, dalam situasi saat ini, kita menyaksikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib petani dan nelayan.
Pernyataan ini disampaikan Muhaimin Iskandar dalam debat keempat Pemilihan Presiden 2024 pada Minggu, 21 Januari 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat. Dengan mengusulkan penghentian proyek Food Estate, Cawapres nomor urut 1 menyoroti urgensi mendukung kesejahteraan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan petani adalah penolong negeri. Hari ini kita menyaksikan negara dan kenyataannya pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita,” jelas Cak Imin dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
**Menyingkap Realita Petani: Mengapa Food Estate Perlu Diakhiri**
*Dalam data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap bahwa selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani kecil di Indonesia mencapai 3 juta jiwa. Cawapres dari Koalisi Perubahan menggarisbawahi ironi yang melingkupi petani lokal dengan menyampaikan fakta bahwa 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Realitas pahit ini membuka mata kita terhadap tantangan yang dihadapi oleh petani di negeri ini.*
Cawapres, Cak Imin dengan tegas menekankan urgensi penghentian proyek Food Estate. Menurutnya, proyek ini telah mengabaikan para petani, meninggalkan masyarakat adat, memicu konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan.
Sebelumnya, Proyek Food Estate yang berada di bawah pengawasan mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diakui sebagai proyek prioritas strategis.
Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat secara keseluruhan. Data dan pandangan Cak Imin menunjukkan bahwa mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang proyek ini demi keberlanjutan pertanian, hak masyarakat adat, dan keseimbangan lingkungan.
Mengacu kepada data BPS, Jelas Cak Imin, dalam sepuluh tahun terakhir jumlah petani gurem berjumlah 3 juta. Ia lalu menggarisbawahi kondisi ironis petani lokal.
“Itu berarti 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar,” Jelas Cak Imin.
Dengan tegas tak ingin yang merupakan usungan Koalisi Perubahan tersebut menyerukan proyek food estate harus segera dihentikan.
“Terbukti Food estate mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menimbulkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan,” kata dia.
Food estate diinisiasi sejak masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Proyek ini berada di bawah pengawasan mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta termasuk dalam kategori proyek prioritas strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022. (Sumber: Tempo.co)
