Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan, menguraikan tugas utama lembaga baru yang dipimpinnya usai dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia menegaskan bahwa pembentukan URI bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan sistem pendidikan guna menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan.
Donny menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan adanya penguatan pendidikan berkesinambungan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan jajaran pemerintahan. Dalam perencanaannya, URI akan berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda serta berintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Advertisement
Sebagai langkah jangka panjang, URI ditargetkan bakal membangun sebanyak 10 kampus di berbagai wilayah. Untuk tahap awal, kampus URI direncanakan dibangun di Bogor di atas bekas lahan perkebunan sawit milik PTPN. Sementara proses pembangunan berjalan, aktivitas operasional URI untuk sementara berpusat di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Meskipun menyandang fokus pada pembentukan karakter kepemimpinan, Donny memastikan URI akan berjalan sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya yang mencetak lulusan bergelar sarjana. Pembiayaan operasional lembaga ini sepenuhnya bersumber dari APBN.
Di dalam struktur organisasinya, posisi Gubernur URI membawahi Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Badan tersebut membawahi beberapa unit kerja, antara lain Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Terkait peran LAN, Donny menyebut fungsinya akan diperkuat. Jika sebelumnya LAN berfokus pada pelatihan ASN, kini cakupannya diperluas untuk penyiapan dan pembinaan pegawai BUMN. Saat ini program URI bahkan sudah mulai berjalan dengan melatih 399 pegawai baru BUMN agar menjadi calon pemimpin yang berkarakter dan berintegritas.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pendirian URI mengadaptasi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara maju. Salah satu rujukan yang dicontohkan adalah Prancis dengan École nationale d’administration (ENA) yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).
Prasetyo menuturkan bahwa di negara tersebut, seluruh pejabat pemerintahan, pimpinan BUMN, hingga kepala daerah seperti gubernur dan bupati diwajibkan melewati gemblengan pendidikan di satu lembaga khusus. Hal itu diterapkan agar para calon pejabat memiliki kompetensi teknis yang mumpuni sekaligus wawasan kebangsaan yang solid dalam menjalankan amanah negara.
Advertisement
Redaksi