GazanaPublika.com, Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyoroti pentingnya KPK merespons cepat isu yang menyebut Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurutnya, jika KPK tidak bertindak, hal itu bisa merusak citra lembaga antikorupsi di mata masyarakat.
“Seharusnya KPK merespons dengan cepat. Kalau KPK hanya diam, masyarakat bisa saja menilai bahwa komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi, seperti yang selama ini menjadi dugaan,” ujar Abraham, dikutip dari WartaKotalive.com, Kamis (2/1/2025), dilansir dari Tribunnews.com.
Respons KPK
Merespons isu tersebut, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, siapa pun yang memiliki informasi atau bukti dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkannya ke lembaga penegak hukum, termasuk KPK.
“Kami mempersilakan pihak-pihak yang memiliki bukti pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara untuk melapor melalui saluran resmi yang tersedia, baik ke KPK, kepolisian, maupun kejaksaan,” kata Tessa dalam keterangannya.
Proses Pengumpulan Data OCCRP Jadi Sorotan
OCCRP, sebuah organisasi berbasis di Amsterdam, Belanda, memasukkan nama Jokowi bersama sejumlah tokoh dunia lainnya dalam daftar pemimpin terkorup. Daftar tersebut disusun berdasarkan nominasi yang dikumpulkan melalui Google Form sejak 22 November 2024. Selain Jokowi, nama-nama seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani juga masuk dalam daftar tersebut.
Meski demikian, metode pengumpulan data OCCRP menimbulkan tanda tanya karena hanya bergantung pada masukan dari pembaca, jurnalis, dan jaringan organisasi secara global. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan objektivitas penilaian yang dilakukan.
Berita Sebelumnya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dalam tanggapannya, Jokowi menanggapi tuduhan tersebut dengan santai dan meminta pembuktian atas tuduhan itu.
“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sambil tertawa saat ditemui di kediamannya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/2/2024).
Jokowi menegaskan bahwa banyak sekali framing jahat dan tuduhan tanpa dasar yang saat ini diarahkan kepadanya. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari dinamika yang semakin sering terjadi belakangan ini.
“Ya apa lagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, framing jahat, dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi sekarang,” jelas Jokowi.
Ketika ditanya apakah ada muatan politis di balik nominasi tersebut, Jokowi meminta pertanyaan itu diarahkan kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP. Ia juga menyoroti bahwa siapa pun saat ini bisa menggunakan berbagai cara untuk menyudutkan pihak lain.
“Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh atau membuat framing jahat seperti itu,” tegasnya.
