GazanaPublika.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pernyataan tegas yang menantang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, untuk bertemu langsung dengannya terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Pernyataan itu diungkapkan Megawati saat memberikan pidato dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025. Dengan lantang, Megawati mempertanyakan keberanian penyidik KPK yang disebut-sebut pernah menyita telepon genggam Hasto dalam penyelidikan kasus yang berkaitan dengan tersangka Harun Masiku.
“Siapa Rossa itu? Kalau berani, sini datang ke saya. Jangan jadi pengecut,” ucap Megawati, mantan Presiden ke-5 RI, di hadapan para kader PDIP.
Pertanyakan Fokus KPK
Dalam pidatonya, Megawati juga mengkritisi langkah KPK yang menurutnya tidak adil karena hanya fokus pada kasus yang menimpa Hasto. Ia menilai ada banyak kasus lain yang seharusnya juga diusut, namun justru luput dari perhatian lembaga antikorupsi tersebut.
“Saya enggak tahan juga, loh. Kenapa hanya kita yang digebuk-gebuk seperti ini? Apa ini sah? Mana keadilannya?” tegas Megawati.
Melalui pernyataannya, Megawati juga menyinggung soal rasa keadilan dalam proses hukum di Indonesia, terutama sejak berdirinya KPK. Ia menyoroti bagaimana penanganan beberapa kasus korupsi sering kali dianggap tidak seimbang.
Respons Kader dan Publik
Pidato Megawati ini menuai respons beragam dari kader PDIP dan masyarakat. Sebagian mendukung pernyataan Megawati sebagai bentuk pembelaan terhadap partainya, sementara yang lain menilai tantangan tersebut justru memperkeruh situasi.
KPK hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Megawati. Kasus PAW ini masih menjadi sorotan publik, terutama setelah buron Harun Masiku yang diduga menjadi kunci dalam kasus ini belum berhasil ditangkap hingga sekarang.
Langkah Megawati menantang penyidik KPK dinilai sebagai upaya untuk mempertegas sikap PDIP dalam menghadapi proses hukum yang melibatkan anggotanya, sekaligus mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
