GazanaPublika.com, Jakarta – Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meralat sejumlah mutasi perwira tinggi belakangan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah tokoh militer. Salah satu kritik keras datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda (Purn.) Soleman B. Ponto, yang menyebut adanya ketidaksesuaian antara mutasi tersebut dengan prosedur rotasi jabatan yang berlaku di lingkungan TNI.
Dalam wawancara di program “Sapa Indonesia Pagi” Kompas TV pada Senin (5/5/2025), Soleman menilai bahwa mutasi yang dilakukan Panglima TNI terkesan tidak melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), lembaga yang seharusnya berperan dalam proses promosi dan rotasi jabatan di tubuh militer. Ia menilai praktik ini mencerminkan adanya keretakan dalam sistem pengambilan keputusan internal TNI.
“Masalahnya bukan siapa yang dimutasi, tapi sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan ada proses yang diabaikan,” ujar Soleman.
Kritik ini mencuat setelah keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mendadak dibatalkan sehari setelah diumumkan. Mutasi terhadap Kunto dan enam perwira tinggi lainnya kemudian diralat dengan alasan bahwa mereka masih dibutuhkan di posisi semula.
Soleman memandang pembatalan mendadak ini sebagai pertanda adanya ketidakharmonisan antara pimpinan dan struktur di bawahnya. “Yang di atas bertindak sepihak, sementara yang di bawah terlihat apatis. Ini seperti dibiarkan tanpa arah,” katanya.
Ia juga menyinggung kejanggalan dalam surat keputusan mutasi yang dikirimkan ke sejumlah instansi dan pejabat, yang menurutnya menandakan lemahnya koordinasi. Salah satu hal yang ia pertanyakan adalah penunjukan Laksamana Muda Kresno Buntoro—seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut—menjadi staf khusus KSAD, yang dianggap tidak lazim dalam struktur organisasi militer yang ketat berdasarkan matra.
“Kalau ini dibiarkan, kerusakan sistem akan makin dalam. Harus ada langkah penyelamatan agar kekacauan ini tidak terulang lagi,” tegas Soleman.
Kritik senada disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin. Politikus senior PDI Perjuangan ini mengaku heran dengan keputusan mutasi yang dianggap penuh dengan nuansa politik. Ia mewanti-wanti agar Panglima TNI tidak menjadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu di luar struktur pemerintahan yang sah.
“Kalau Presiden Prabowo yang memerintahkan, itu konstitusional karena beliau pemegang otoritas tertinggi TNI. Tapi kalau ada intervensi dari sipil yang tak punya jabatan, apalagi mantan presiden, itu berbahaya,” ujar Hasanuddin.
Ia pun meminta agar Panglima TNI menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan institusi militer ditarik ke dalam manuver politik yang bisa mengganggu stabilitas nasional dan tatanan hukum.
