GazanaPublika.com, Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom), FISIP Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten menggelar diskusi publik soal ‘Keberlanjutan Program makan bergizi gratis (MBG) Terkait Manfaat dan Resiko pada Sosial Ekonomi dan Politik Nasional’, Rabu (17/6/2026).
Ketua Pelaksana Kegiatan, Siti Fadillah mengatakan kegiatan tersebut dikemas sebagai bahan untuk pemahaman mahasiswa terkait adanya manfaat program tersebut, yang justru lebih ke ambisi narsis, namun banyak memunculkan kegelisahan yang terjadi pada masyarakat.
“Kita tahu, program bagus ini justru terlihat narsis di tingkat pusat. Di level bawah terutama pengelola dapur, banyak memanfaatkan untuk ajang mencari keuntungan, termasuk supplier yang mengejar untung besar. Sementara dilain sisi, banyak kejanggalan dalam sajian menu yang kurang mumpuni sesuai harapan,” katanya.
Tambah Siti Fadillah lagi, apalagi program itu kurang menyerap UMKM lokal, sehingga tak ada perputaran uang di daerah,
“Kita banyak saksikan UMKM dan petani lokal kembang kempis, barangnya sulit dijual. Di tambah situasi BBM naik. Produk kebutuhan banyak hilang dipasaran, sehingga inflasi di daerah mulai terasa. Dan saya rasa ekonomi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, ini masalahnya,” tegas mahasiswi Semester VI tersebut.
Pembicara dari Pakar Komunikasi Sosial, Agus Deni, menjelaskan tentang sistem dan manajerial pelaksanaan MBG sebaiknya ditinjau ulang atau dialih fungsikan penanganannya oleh pihak sekolah,
“Hal ini agar tidak terlalu banyak pembengkakan biaya, dan efisiensi penyaluran kepada penerima manfaat, dan di sini saya menilai, pihak dari komite sekolah lebih bagus diberdayakan, karena mereka lebih faham soal siswa tersebut, daripada ditangani oleh dapur-dapur yang justru boros anggaran dan kadang sajian menu pun dipaksakan,” terangnya.
Pembicara yang lain, Rudi Hartono mengatakan, anggaran MBG lebih banyak menyedot dari anggaran pendidikan, sehingga bisa dipastikan geliat pendidikan kita bisa terhambat.
“Bayangkan, sesuai data lebih dari 67 persen dana MBG disedot dari anggaran pendidikan. Ini akan menjadi masalah besar dalam perjalanan bangsa ini. Walaupun peruntukan MBG itu buat anak sekolah, tetapi kadang kita salah kaprah, padahal ada amanat UUD 45 yang terkebiri, yaitu dana pendidikan 20 persen dikuras, ini fakta pelanggaran konstitusi nyata.”katanya. (Yank)
