Merdeka, Jangan Berlindung di Balik Slogan Pancasila

Kita patut mempertanyakan konsistensi para pejabat yang di satu sisi berbicara tentang ketahanan keluarga, moral bangsa, dan penguatan karakter generasi muda, tetapi di sisi lain justru membuka ruang bagi berbagai bentuk promosi atau normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai yang diyakini sebagian besar masyarakat.

Jangan sampai pemerintah sibuk menyerukan Pancasila, tetapi kebijakannya justru memberikan legitimasi sosial terhadap sesuatu yang sebelumnya dianggap perlu dibatasi.

Kritik ini bukan ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan terhadap siapa pun. Setiap warga negara tetap harus diperlakukan secara manusiawi. Namun, menghormati seseorang sebagai manusia tidak berarti pemerintah harus memberikan dukungan, fasilitas, promosi, atau ruang publik bagi setiap bentuk perilaku dan kampanye yang dipersoalkan secara moral oleh masyarakat.

Di sinilah keberanian pemerintah diuji. Apakah pejabat publik benar-benar berdiri di atas kepentingan bangsa, atau justru mudah mengikuti arus dengan berlindung di balik jargon toleransi, keberagaman, dan kebebasan?

Toleransi tidak boleh berubah menjadi normalisasi. Kebebasan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus batas nilai. Dan pemberdayaan tidak boleh menjadi pintu belakang untuk mempromosikan sesuatu yang secara sosial masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.

Para pejabat dan pemangku kebijakan harus berhati-hati. Jangan menggunakan uang negara, fasilitas publik, institusi pendidikan, maupun ruang kebudayaan sebagai sarana yang secara tidak langsung mempromosikan atau melegitimasi perilaku seksual tertentu sebagai sesuatu yang harus dinormalisasi.

Jika pemerintah memang serius menjaga Pancasila, maka ukurannya bukan sekadar pidato. Ukurannya adalah keberanian mengambil kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang selama ini mereka deklarasikan sendiri.

Jangan sampai Pancasila hanya dijadikan slogan ketika membutuhkan suara rakyat, tetapi dilupakan ketika berhadapan dengan agenda dan tekanan zaman.

Pemerintah harus hadir sebagai penjaga kepentingan publik, bukan menjadi pihak yang justru mempercepat perubahan norma tanpa kajian sosial yang matang. Kebijakan publik harus berpihak pada ketahanan keluarga, perlindungan anak, pendidikan karakter, kesehatan masyarakat, serta masa depan generasi bangsa.

Maka, kepada para pejabat dan pemangku kebijakan: jangan melakukan normalisasi secara diam-diam melalui kebijakan, acara, fasilitas, ataupun dukungan institusional. Jika sebuah kebijakan menyangkut perubahan nilai sosial yang fundamental, jangan terburu-buru mengatasnamakan kemajuan. Ukur terlebih dahulu dampaknya terhadap keluarga, generasi muda, dan karakter bangsa. Sebab mempertahankan Pancasila tidak cukup dengan mengucapkannya.

Pancasila harus dibuktikan dengan keberanian untuk berkata tidak ketika sebuah kebijakan dinilai bertentangan dengan nilai yang hendak kita jaga.

Merdeka, Dirgahayu Bangsaku RI ke-81. STOP Normalisasi LGBT & BOTI

Penulis adalah komunitas Founder Ruang Berfikir