GazanaPublika.com, Jakarta – Nepal resmi menunjuk perdana menteri (PM) sementara usai gelombang demonstrasi dan kerusuhan besar yang mengguncang negeri itu. Akhir pekan lalu, Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, dilantik menjadi PM transisi menggantikan KP Sharma Oli yang mengundurkan diri setelah rumahnya dibakar massa. Hingga kini, keberadaan Oli belum diketahui.
“Saya, Sushila Karki… bersumpah atas nama negara dan rakyat untuk memenuhi tugas saya sebagai perdana menteri,” ujarnya dalam upacara pelantikan yang dipimpin Presiden Ram Chandra Paudel, dikutip AFP, Senin (15/9/2025).
PM Perempuan Pertama Nepal
Karki, 73 tahun, mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang duduk di kursi perdana menteri Nepal. Ia dikenal publik sebagai sosok independen dan berintegritas, meski pernah menghadapi proses pemakzulan saat menjabat sebagai Ketua MA hampir satu dekade lalu.
Penunjukan Karki terjadi setelah negosiasi intensif antara Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel, Presiden Paudel, serta perwakilan gerakan pemuda “Gen Z” yang menjadi motor demonstrasi.
Meski demikian, Karki kini dihadapkan pada tantangan besar: memulihkan hukum dan ketertiban, membangun kembali gedung parlemen dan fasilitas publik yang diserang, serta menjawab tuntutan perubahan dari generasi muda Nepal.
Dalam pidato perdananya, Karki menegaskan tidak berniat mempertahankan kekuasaan lebih dari enam bulan. “Tim saya dan saya di sini bukan untuk mencicipi kekuasaan. Kami tidak akan tinggal lebih dari enam bulan. Kami akan menyerahkan tanggung jawab kepada parlemen baru,” tegasnya, dikutip media India NTDV.
Ia juga mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee Nepal bagi keluarga setiap korban tewas, serta bantuan finansial dan biaya perawatan penuh bagi yang terluka.
Menurut The Himalayan Times, jumlah korban tewas dalam protes terbaru telah mencapai 72 orang, terdiri dari 59 demonstran, 10 narapidana, dan tiga aparat kepolisian. Lebih dari 500 orang lainnya mengalami luka-luka.
“Nepal sedang mengalami krisis ekonomi dan prioritas pemerintahan sementara adalah rekonstruksi dan stabilitas ekonomi,” tambah Karki.
Dengan mandat singkat ini, banyak pihak menilai Karki menjadi figur transisi penting dalam menentukan arah masa depan politik Nepal di tengah gejolak sosial dan ekonomi yang masih berlangsung.
