GazanaPublika.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka ruang kajian terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, menyusul usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gagasan ini mengemuka di tengah sorotan terhadap mahalnya biaya politik yang selama ini menyertai pemilu langsung di Indonesia.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025), Prabowo menilai sistem demokrasi perwakilan dapat menjadi alternatif untuk menekan ongkos politik. Ia menyinggung logika efisiensi politik ketika rakyat sudah lebih dahulu memilih wakilnya di parlemen daerah.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, mekanisme serupa bukan hal baru dalam praktik demokrasi global. Sejumlah negara, termasuk negara maju, justru memilih sistem yang dinilainya lebih hemat biaya.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara-negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya.
Selain soal mekanisme pemilihan, Prabowo juga menekankan pentingnya etika politik pasca-pemilu. Ia mendorong agar kontestasi politik tidak meninggalkan perpecahan berkepanjangan dan justru berujung pada kerja kolektif untuk kepentingan bangsa.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.
Sejalan dengan itu, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan pandangan Partai Golkar terkait perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih rasional untuk kondisi Indonesia saat ini.
“Satu tahun lalu kami sampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baik memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Bahlil menambahkan, demokrasi Indonesia perlu dirancang dengan formula yang sesuai karakter bangsa, khususnya agar tidak menjadi ajang pemborosan politik dan praktik uang berlebihan. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya memberi kesempatan yang adil, bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal besar.
“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita memperhatikan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkas Bahlil.
