Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat terkait untuk membahas penanganan kebakaran yang dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta sejumlah pejabat terkait dijadwalkan mengikuti rapat khusus yang dipimpin Prabowo pada Senin (12/10/2026).
Advertisement
Dudung mengatakan, Presiden menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla. Rapat tersebut digelar secara daring melalui Zoom dengan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Betul Ini hari ini membahas tentang karhutla. Karena beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. Di situ yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan. Kemudian BNPB dan sebagainya itu Zoom meeting, jadi tidak langsung,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Dudung akan menyampaikan laporan perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang menjadi perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.
Laporan itu mencakup upaya yang telah dilakukan di lapangan, persentase penanganan, hingga langkah konkret yang perlu diprioritaskan untuk mengendalikan kebakaran.
“Saya hanya melaporkan kepada Bapak Presiden presentasi yang sudah kita lakukan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan sebagainya,” ujarnya.
“Apa yang sudah ditangani, berapa persentase yang sudah dilaksanakan, kemudian langkah-langkah konkret yang nanti akan dilakukan mana yang menjadi prioritas, karena ini kan sudah menjadi isu ke negara lain,” lanjut Dudung.
Salah satu tantangan dalam penanganan karhutla adalah kondisi lahan gambut yang sulit dipadamkan. Kebakaran di kawasan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan sepenuhnya.
Dudung mengakui, persoalan karhutla memiliki dampak lintas negara sehingga membutuhkan perhatian serius dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah, kata dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Iya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat concern sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan, tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan. Tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Melalui rapat khusus tersebut, pemerintah akan membahas perkembangan penanganan karhutla sekaligus menentukan langkah lanjutan yang menjadi prioritas. Besarnya tantangan di lahan gambut serta dampak kebakaran terhadap negara tetangga menjadi alasan persoalan ini membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Advertisement
