Prabowo Hadiri KTT Board of Peace Gaza di Washington, Akan Teken Kesepakatan Tarif dengan Trump

“Menghadiri undangan mengenai meeting BoP, kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insya Allah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah AS,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). “Iya, setelah BoP, baru kemudian ada rencana tanda tangan kerja sama tarif,” sambungnya.

Polemik Keikutsertaan Indonesia

Keputusan Prabowo untuk hadir dalam pertemuan BoP memicu perdebatan di dalam negeri. Sejumlah kalangan menilai langkah dan pernyataannya di Washington dapat berdampak signifikan terhadap dinamika politik domestik dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Beberapa minggu sebelum KTT BoP, Presiden Prabowo memanggil sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri serta diplomat senior ke Istana Merdeka. Pihak Istana menyebut pertemuan tersebut membahas arah kebijakan global Indonesia.
Namun, salah satu isu utama yang dibahas adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang turut diundang dalam pertemuan itu, menyampaikan sejumlah catatan kritis. Dalam analisis kebijakan yang diunggah di media sosialnya, Dino menyoroti struktur BoP yang dinilai berbeda dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepemimpinan Donald Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, hingga keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam forum tersebut, sementara Palestina disebut tidak mendapat tempat.

“Karena Indonesia sudah keburu masuk dalam Board of Peace, saya ada beberapa saran untuk Pemerintah Indonesia. Kalau BoP ternyata melenceng atau mengecilkan peran PBB, atau benar-benar menjadi Board of Trump dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip Indonesia, atau dengan hukum internasional, sebaiknya kita keluar,” ujar Dino.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia menegaskan sejak awal tidak akan membayar iuran sebesar US$1 miliar untuk menjadi anggota permanen BoP. Menurutnya, nominal tersebut jauh lebih besar dibanding kontribusi Indonesia kepada ASEAN maupun PBB.

Argumen Pemerintah

Di sisi lain, pemerintah menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis. Argumen utama Presiden Prabowo adalah bahwa ketika Donald Trump menantang lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan membentuk dewan baru, Indonesia sebaiknya berada di dalam forum tersebut agar dapat memengaruhi arah keputusan.

Pendekatan ini dinilai sebagai strategi diplomasi “hadir dan memengaruhi dari dalam” dibanding berada di luar struktur yang berpotensi menentukan dinamika geopolitik baru, khususnya terkait konflik Gaza dan tatanan global pasca-ketegangan Timur Tengah.

Pertemuan di Washington sekaligus akan menjadi ujian awal arah diplomasi Prabowo dalam merespons perubahan konstelasi global serta menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, hukum internasional, dan politik domestik.