GazanaPublika.com, Jakarta – Di tengah bara ketegangan yang belum juga mereda di Timur Tengah, keputusan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Iran kini memasuki babak penjelasan politik di dalam negeri. Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut langkah tersebut sebagai tindakan antisipatif—sebuah kalkulasi bahwa Israel tetap akan menyerang Teheran dan bahwa pasukan Amerika hampir pasti menjadi sasaran balasan.
Penjelasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada wartawan di Capitol, usai memberikan pengarahan tertutup bersama Direktur CIA John Ratcliffe dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine. Pertemuan tersebut menjadi pengarahan resmi pertama kepada anggota parlemen sejak perintah kampanye udara dikeluarkan akhir pekan lalu.
Rubio menegaskan bahwa risiko balasan Iran telah diperhitungkan sejak awal. “Sudah sangat jelas bahwa jika Iran diserang oleh siapapun, Amerika Serikat atau Israel atau siapapun, mereka akan merespons, dan merespons terhadap Amerika Serikat,” ujarnya, dilansir The Guardian, Selasa (3/3/2026).
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyebut sejumlah tujuan perang, yakni menghancurkan kemampuan rudal balistik Iran dan angkatan lautnya, mencegah pengembangan senjata nuklir, serta memutus dukungan Teheran terhadap pasukan proksi di Timur Tengah. Namun kepada wartawan, Rubio hanya menekankan dua sasaran utama: melumpuhkan kapasitas rudal balistik dan kekuatan laut Iran.
Penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kegelisahan di Kongres. Senator dari Partai Demokrat, Mark Warner, mengaku masih belum menangkap secara jelas apa tujuan akhir presiden.
“Saya pikir presiden perlu datang ke hadapan Kongres, dan bahkan kepada rakyat Amerika, lalu memutuskan dari empat atau lima tujuan yang telah disebutkan itu, mana yang sebenarnya menjadi tujuan utama?” ujarnya.
“Apa objektifnya? Apa rencana keluarnya? Kewajiban apa yang kita miliki sekarang terhadap rakyat Iran jika mereka benar-benar bangkit, berdasarkan seruan presiden agar mereka turun ke jalan? Dan apa ancaman mendesak terhadap kepentingan Amerika Serikat yang menyebabkan konflik ini?” sambungnya.
Di kubu berbeda, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, membela langkah presiden dan menyebutnya sebagai “operasi defensif”.
“Israel bertekad untuk bertindak membela diri mereka sendiri, dengan atau tanpa dukungan Amerika. Mengapa? Karena Israel menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial,” ujarnya.
Meski mengatakan tujuan perang bukan “untuk masuk dan menggulingkan rezim”, Johnson tetap menyambut kematian ayatollah.
“Itu terjadi dan menurut penilaian saya, itu adalah perkembangan yang sangat baik bagi orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia,” katanya.
Johnson juga menyatakan optimisme bahwa resolusi kewenangan perang yang akan dipertimbangkan DPR pekan ini tidak akan lolos.
“Gagasan bahwa kita akan mencabut kemampuan panglima tertinggi kita, presiden, dan mengambil kewenangannya saat ini untuk menyelesaikan tugas ini, bagi saya adalah prospek yang menakutkan. Itu berbahaya,” ujarnya.
“Saya tentu berharap dan saya yakin kami memiliki suara yang cukup untuk menggagalkannya,” sambungnya.
Serangan terhadap Iran sendiri diperintahkan Trump tanpa terlebih dahulu meminta izin Kongres, meski Rubio menyebut kelompok pimpinan bipartisan yang dikenal sebagai ‘Gang of Eight’ telah diberi tahu sebelum operasi dimulai.
Kini, perdebatan bukan hanya soal efektivitas militer, tetapi juga batas kewenangan presiden dalam membawa Amerika Serikat ke medan konflik baru—sebuah pertanyaan lama yang kembali mencuat setiap kali dentuman perang terdengar dari luar negeri.
