GazanaPublika.com, Jakarta — Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, bersama sejumlah rekannya menyampaikan kekecewaan karena Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menemui massa aksi secara langsung saat mereka menyampaikan aspirasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Massa AMPB yang datang dari berbagai daerah tersebut diterima oleh sejumlah pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Pertemuan berlangsung di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan.
Perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, meminta pimpinan DPR memperhatikan massa yang berada di depan gedung parlemen. Ia menegaskan bahwa massa yang hadir bukan sekadar aktivis, melainkan masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini di depan, itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana, itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak, yang pengin bersuara. Tolong, entah nanti melalui perwakilan, tolong temui,” kata Teguh kepada pimpinan DPR.
Menurut Teguh, sebagian massa AMPB datang dari Pati, Jawa Tengah, sementara peserta lainnya berasal dari Surabaya dan Bali. Karena itu, ia meminta pimpinan DPR memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat yang telah menempuh perjalanan jauh menuju Jakarta.
Selain persoalan tidak ditemuinya massa secara langsung, Teguh juga mempertanyakan ketidakhadiran Puan Maharani di ruang sidang paripurna saat penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Teguh menilai kehadiran Ketua DPR dalam agenda tersebut penting, terlebih pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian masyarakat.
“Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara,” ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh anggota DPR dapat memberikan perhatian serius terhadap setiap agenda persidangan yang berkaitan dengan kepentingan negara.
“Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir,” kata Teguh.
Dalam perkembangan rapat paripurna tersebut, Puan Maharani sebenarnya hadir di sela-sela berlangsungnya persidangan, tepatnya ketika memasuki pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut dilaporkan oleh Wakil Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid sekitar pukul 11.15 WIB.
Sebelumnya, Puan tidak terlihat ketika penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset pada awal rapat paripurna. Pada saat bersamaan, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati bersama Puan kemudian memimpin rapat setelah Dasco, Saan dan Cucun meninggalkan ruang sidang untuk menerima perwakilan massa AMPB di ruang Abdul Muis.
Kepada wartawan parlemen, Puan memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya pada awal rapat paripurna. Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR membagi tugas dalam setiap agenda yang berlangsung di parlemen.
Pertemuan antara perwakilan AMPB dengan pimpinan DPR tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang datang ke kompleks parlemen, khususnya terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.
