GazanaPublika.com, Manila – Departemen Kehakiman Filipina secara resmi menetapkan Wakil Presiden Sara Duterte sebagai dalang rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (25/11/2024), dengan Duterte diberi waktu lima hari untuk menjawab panggilan pengadilan terkait pernyataannya.
Dalam konferensi pers pada Sabtu (23/11/2024), Duterte secara terang-terangan mengaku telah berbicara dengan seseorang untuk mengatur pembunuhan terhadap Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya dibunuh.
Ancaman Serius yang Memerlukan Tindakan Tegas
Wakil Menteri Kehakiman Jesse Andres menyatakan bahwa ancaman terhadap presiden harus ditanggapi dengan serius. “Rencana pembunuhan sebagaimana diakui oleh dalang sendiri kini akan menghadapi konsekuensi hukum,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sementara itu, Presiden Marcos Jr dalam pernyataan publik pertamanya menyebut ancaman tersebut sebagai “mengganggu” dan berjanji untuk melawan. “Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi hukum dan tidak membiarkan upaya kriminal semacam ini,” tegasnya.
Hubungan Marcos-Duterte Retak
Aliansi politik Marcos-Duterte yang meraih kemenangan dalam pemilu 2022 kini berada di ambang kehancuran menjelang pemilu jangka menengah tahun depan. Kedua kubu saling melontarkan tuduhan serius, termasuk kecanduan narkoba.
Dalam konferensi persnya yang penuh emosi, Duterte menuding dirinya menjadi target rencana pembunuhan, sehingga memutuskan untuk menyerang balik jika dirinya terbunuh.
“Saya berkata, jika saya mati, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka,” ujarnya kepada anggota tim keamanannya.
Tindakan Hukum Terhadap Duterte
Wakil Menteri Kehakiman Andres menegaskan bahwa Duterte tidak kebal dari proses hukum. “Dia dapat dikenakan tuntutan pidana maupun administratif,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa surat panggilan pengadilan telah dikirimkan, dan penyelidikan terhadap ‘pembunuh bayaran’ yang disebutkan oleh Duterte sedang dilakukan.
Istana kepresidenan menganggap pernyataan Duterte sebagai ancaman aktif dan menyatakan akan mengambil langkah untuk melindungi Presiden Marcos serta keluarganya.
Kasus ini memperlihatkan semakin panasnya situasi politik di Filipina menjelang pemilu, dengan ancaman yang melibatkan tokoh-tokoh utama pemerintahan menambah ketegangan di negara tersebut.
Sumber: Kompas.com
