GazanaPublika.com, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) menyoroti potensi kerawanan dalam Program Sekolah Gratis (PSG) di Banten. Dengan anggaran mencapai Rp144 miliar, program ini dinilai rentan terhadap korupsi dan penyimpangan jika tidak disertai pengawasan ketat.
Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah, menyampaikan kekhawatirannya seusai menghadiri penandatanganan kerja sama antara BRIN dan PB Mathla’ul Anwar di Jakarta (28/4). Ia menegaskan, “Setiap rupiah harus bisa dilacak. Transparansi bukan cuma formalitas, tapi pondasi kepercayaan publik.”
BRIMA mendorong agar laporan keuangan PSG dipublikasikan secara berkala di platform digital, disertai kanal pengaduan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan tim pengawas independen yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, ormas keagamaan, hingga LSM.
Asep juga menyoroti ketidakjelasan teknis pelaksanaan PSG: belum ada transparansi soal pengelola, alur penyaluran anggaran, dan indikator keberhasilannya. Ia menyebut program ini rawan menjadi “slogan tanpa dampak nyata.”
BRIMA merekomendasikan audit rutin oleh pihak ketiga, evaluasi berkala berbasis data, serta sosialisasi luas melalui media massa, pertemuan warga, dan jejaring tokoh masyarakat. Edukasi publik dianggap penting untuk memastikan masyarakat memahami akses terhadap PSG.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa sekolah gratis bukan hanya soal penghapusan SPP. Fokusnya harus pada kualitas: pelatihan guru, pembaruan kurikulum berbasis inovasi, dan perbaikan fasilitas belajar, khususnya di daerah tertinggal.
Ancaman Bagi Sekolah Swasta
BRIMA juga mengingatkan dampak lanjutan dari PSG terhadap sekolah swasta. Iming-iming pendidikan gratis di sekolah negeri dikhawatirkan akan menyebabkan eksodus siswa, membuat banyak sekolah swasta kolaps.
Asep mencontohkan, lembaga seperti Mathla’ul Anwar mengelola hampir 1.000 unit pendidikan, banyak di antaranya bertahan dari iuran siswa. Tanpa kompensasi atau dukungan pemerintah, ketimpangan antara negeri dan swasta makin lebar.
“Kalau sekolah swasta runtuh, negara justru menanggung beban lebih besar. Ini kontraproduktif. Pemerintah harus adil. Swasta adalah bagian dari tulang punggung pendidikan nasional,” tegasnya.
