GazanaPublika.com, Doha – Upaya perundingan tidak langsung antara kelompok Hamas dan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza kembali menghadapi jalan terjal. Harapan akan terwujudnya penghentian sementara konflik yang telah berlangsung lebih dari 21 bulan itu tampaknya kembali meredup, setelah kedua pihak berselisih tajam terkait kehadiran militer Israel di wilayah Palestina.
Menurut dua sumber Palestina yang memiliki akses langsung terhadap proses negosiasi, perundingan yang berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, mengalami hambatan signifikan akibat sikap Israel yang tetap bersikeras untuk mempertahankan pasukannya di Gaza. Delegasi dari kedua belah pihak telah memulai putaran baru pembicaraan pada hari Minggu lalu, dengan mediasi Qatar dan dukungan dari Mesir serta Amerika Serikat, dalam upaya menyepakati jeda pertempuran selama 60 hari.
Kedua pihak sebelumnya menyatakan keterbukaan terhadap proposal awal, termasuk kemungkinan pembebasan 10 sandera yang masih hidup dan ditawan oleh Hamas. Kesepakatan itu juga akan mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar serta jeda serangan udara dan operasi darat oleh militer Israel. Namun, substansi utama yang menjadi titik sengketa adalah soal kehadiran pasukan Israel di Gaza.
Seorang pejabat Palestina yang mengetahui detail perundingan tersebut mengatakan kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP) pada Sabtu (12/7/2025), bahwa “negosiasi di Doha menghadapi kemunduran dan kesulitan yang kompleks karena desakan Israel, hingga Jumat kemarin, untuk menyajikan peta penarikan, yang sebenarnya merupakan peta penempatan ulang dan reposisi tentara Israel, alih-alih penarikan yang sesungguhnya.”
Dalam peta militer yang diajukan, Israel dikabarkan tidak sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah kantong Palestina itu, melainkan hanya melakukan pemindahan posisi secara strategis dengan tetap mempertahankan kehadiran bersenjata di titik-titik yang dianggap ‘krusial’. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Hamas yang sejak awal menyatakan bahwa gencatan senjata hanya bisa berlangsung jika seluruh pasukan Israel mundur sepenuhnya dari wilayah Gaza.
“Kami tidak bisa menyebut ini sebagai penarikan. Ini hanyalah bentuk pendudukan baru dengan pola yang disamarkan. Masyarakat Gaza butuh jaminan atas kemerdekaan dan keselamatan, bukan ilusi gencatan senjata,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sikap Hamas sendiri tetap konsisten. Mereka menuntut penarikan total pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza sebagai prasyarat mutlak dalam kesepakatan gencatan senjata, dan menolak skema pengawasan militer apa pun dari pihak Israel di masa transisi. Kelompok ini juga menekankan bahwa pembebasan sandera hanya bisa terjadi jika Israel menunjukkan komitmen nyata terhadap penghentian agresi dan dimulainya proses rekonstruksi Gaza yang telah luluh lantak akibat serangan udara dan operasi darat selama hampir dua tahun.
Sementara itu, otoritas Israel masih belum memberikan pernyataan resmi terkait dinamika terbaru di Doha. Namun sejumlah analis keamanan menyebut bahwa Israel masih mempertimbangkan opsi kehadiran militer terbatas untuk mencegah penguatan kembali kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Konflik di Gaza yang telah berlangsung sejak akhir 2023 telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, menghancurkan infrastruktur penting, dan menciptakan krisis kemanusiaan akut di seluruh Jalur Gaza. Upaya gencatan senjata sebelumnya telah beberapa kali diupayakan namun selalu gagal karena perbedaan posisi mendasar antara kedua belah pihak, terutama soal keamanan jangka panjang dan status wilayah pendudukan.
Kini, dunia internasional kembali menanti—akankah putaran perundingan di Doha kali ini menghasilkan titik terang, atau justru menambah daftar panjang kebuntuan diplomatik yang berakhir pada derita rakyat sipil? Yang jelas, selama satu pihak masih mempertahankan senjata di tanah yang diklaim milik bersama, perdamaian sejati tampaknya masih jauh dari jangkauan. ***
