Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan ribuan santri tetap bisa belajar dengan layak pasca musibah ambruknya gedung ponpes tersebut.
“Al Khoziny ini layak dibantu APBN, karena kalau jumlah santrinya 1.900, mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” kata Cak Imin seusai penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Advertisement
Ia menyayangkan munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang menolak penggunaan APBN untuk membangun kembali pondok tersebut. Cak Imin balik bertanya, apa solusi konkret yang ditawarkan oleh mereka yang menolak.
“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar, apa mau kita biarkan tanpa ruang kelas?” ujarnya dengan nada tegas.
Cak Imin mengingatkan, bantuan negara bukan semata-mata urusan anggaran, tetapi menyangkut kemanusiaan dan masa depan generasi muda pesantren. Ia menilai tudingan bahwa pemerintah salah langkah adalah bentuk pandangan sempit yang tidak melihat situasi di lapangan.
“Yang kita tolong ini anak-anak negeri yang sedang belajar. Saya sangat tidak habis pikir, yang dikritik justru upaya pemerintah melindungi anak-anak yang tidak punya tempat belajar,” tambahnya.
Sebelumnya, bangunan di Ponpes Al Khoziny ambruk dan menewaskan 67 orang, sebagian besar santri dan pengajar. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengungkapkan bahwa gedung tersebut tidak memiliki izin pembangunan, sementara polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tragis itu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo memastikan bahwa pembangunan ulang ponpes tersebut akan dilakukan menggunakan dana APBN 2025, dengan pengawasan ketat agar sesuai standar konstruksi dan keselamatan.
Meski begitu, sejumlah kalangan di parlemen meminta agar pemerintah berhati-hati menggunakan anggaran publik, serta menuntut audit ketat terhadap ponpes penerima bantuan negara. Namun, bagi Cak Imin, keselamatan santri dan keberlangsungan pendidikan menjadi prioritas utama.
“Negara hadir bukan hanya untuk membangun jalan dan jembatan, tapi juga untuk menyelamatkan anak-anak yang belajar tentang nilai dan akhlak,” pungkasnya.
Advertisement
Redaksi
Advertisement