GazanaPublika.com, Jakarta — Riak di tubuh Kementerian Keuangan mencuat ke permukaan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkap adanya isu miring dari internal kementeriannya sendiri. Bukan sekadar kritik biasa, isu yang beredar bahkan menyentuh aspek personal—mulai dari tudingan dirinya sebagai menteri yang tertutup hingga anggapan bahwa dirinya tidak layak dipertemukan dengan investor.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026), dalam suasana yang memperlihatkan adanya upaya pembenahan serius di lingkup birokrasi fiskal nasional. Bagi Purbaya, persoalan ini bukan semata menyangkut citra pribadi, melainkan menyentuh tata komunikasi internal yang dapat berimbas pada kepercayaan publik dan persepsi investor terhadap pemerintah.
“Yang gue agak heran, ada yang saya bilang tadi, informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, nggak bisa bahasa Inggris kali, dan kalau bisa, jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan katanya. Itu dari internal. Jadi kita rapikan itu sedikit,” ungkap Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Pernyataan itu menandai bahwa di balik dinamika kebijakan fiskal, terdapat persoalan komunikasi dan resistensi internal yang dinilai perlu segera dibereskan. Langkah ‘merapikan’ internal, sebagaimana disebut Purbaya, menjadi sinyal bahwa kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada stabilitas anggaran, tetapi juga pada penataan mesin birokrasi di jantung pengelolaan keuangan negara.
Tak berhenti di situ, Purbaya juga menyoroti beredarnya informasi yang dinilainya menyesatkan terkait posisi kas negara sebesar Rp120 triliun. Narasi yang berkembang saat itu menyebut jumlah tersebut hanya cukup menopang kebutuhan negara selama dua pekan—sebuah persepsi yang menurutnya berpotensi mengguncang kepercayaan terhadap kesehatan fiskal nasional.
“Ketika ada misinformasi seperti itu kan meruntuhkan kredibilitas pemerintah juga. Jadi mesti kita rapikan. Itu aja,” jelasnya.
Ia kemudian meluruskan bahwa angka Rp120 triliun tersebut merupakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia, bagian dari total SAL sebesar Rp420 triliun. Dari jumlah keseluruhan itu, sekitar Rp300 triliun lainnya berada di perbankan dalam skema deposito on call, sehingga tetap likuid dan sewaktu-waktu dapat ditarik untuk kebutuhan fiskal negara.
Penjelasan itu sekaligus menjadi pesan penenang di tengah spekulasi publik mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Purbaya menegaskan ruang fiskal pemerintah masih aman, bahkan cadangan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya digunakan.
“Jadi nggak usah takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak. SAL itu malah belum kita sentuh sama sekali, hanya saya pindahin saja untuk dorong perekonomian,” ucap Purbaya.
Di tengah pernyataan terbukanya itu, publik juga menyoroti langkah restrukturisasi yang telah dilakukan Purbaya dengan mencopot dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal. Luky Alfirman dicopot dari jabatan Dirjen Anggaran, sementara Febrio Nathan Kacaribu dilepas dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Perubahan tersebut dibaca sebagai bagian dari konsolidasi besar di internal Kementerian Keuangan—sebuah upaya memperkuat soliditas kelembagaan, meredam disinformasi, dan menjaga kredibilitas fiskal pemerintah di tengah sorotan publik maupun pasar. Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas angka-angka dalam neraca negara, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi yang mengelola uang rakyat.
