GazanaPublika.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026), menghadirkan wajah perjuangan yang lebih luas dari sekadar isu ketenagakerjaan. Di tengah ribuan massa aksi yang memadati kawasan parlemen, sekitar 500 petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hadir, berdiri bahu-membahu bersama kaum buruh dalam satu barisan tuntutan yang sama: keadilan sosial bagi rakyat kecil.
Dalam barisan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), kehadiran kaum tani memberi warna tersendiri pada peringatan May Day tahun ini. Mereka datang membawa suara tentang reforma agraria sejati, penghentian konflik agraria, penolakan terhadap perampasan ruang hidup rakyat, serta desakan agar negara lebih tegas melindungi hak-hak dasar masyarakat kecil—baik di sektor pertanian maupun dunia kerja.
Di tengah gelombang orasi dan bentangan spanduk tuntutan, perhatian massa tertuju pada satu aksi simbolik yang sarat makna: penyerahan ‘Beras Lanusa’ oleh petani KPA kepada perwakilan massa GEBRAK. Bukan sekadar simbol seremoni, penyerahan beras itu menjadi gambaran konkret tentang persaudaraan perjuangan—bahwa dari tanah yang digarap petani, lahir dukungan nyata bagi kaum pekerja yang berjuang mempertahankan martabat hidupnya.
KPA menegaskan, “Penyerahan Beras Lanusa menjadi bentuk solidaritas nyata kaum tani terhadap perjuangan kaum buruh, sekaligus menegaskan keterkaitan antara isu pangan, tanah, dan kesejahteraan pekerja.”
Pernyataan itu memotret satu kenyataan mendasar: tanpa keadilan agraria, kedaulatan pangan akan rapuh; tanpa perlindungan pekerja, kesejahteraan sosial akan terus timpang. Petani yang bergulat mempertahankan lahan, buruh yang berhadapan dengan upah murah dan outsourcing, nelayan yang kehilangan ruang tangkap, hingga masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat—semuanya bertemu dalam satu simpul persoalan: ketidakadilan struktural yang belum terselesaikan.
Aksi GEBRAK sendiri membawa beragam tuntutan, mulai dari penghapusan sistem outsourcing, penolakan politik upah murah, perlindungan buruh informal, penghentian kriminalisasi rakyat yang memperjuangkan tanah, hingga percepatan reforma agraria yang berpihak pada rakyat. Kehadiran petani dalam momentum May Day mempertegas bahwa perjuangan buruh tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan isu pangan, agraria, lingkungan hidup, dan hak-hak sosial warga negara.
Di depan gedung parlemen siang itu, yang tampak bukan sekadar demonstrasi rutin tahunan. Yang lahir adalah pertemuan dua kekuatan utama bangsa—petani dan buruh—yang selama ini menopang kehidupan ekonomi, namun kerap menjadi kelompok yang paling rentan tersisih dari buah pembangunan.
Dari hamparan sawah hingga lantai pabrik, dari desa hingga pusat ibu kota, satu seruan pun menggema dalam irama yang sama:
“Tanah untuk rakyat, kerja layak untuk buruh, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
