GazanaPublika.com, Jakarta — Aksi bersih-bersih terhadap praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah kembali dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui sebuah operasi senyap. Kasus dugaan korupsi yang diawali dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, kini kian meluas hingga menyeret institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seiring berkembangnya penyidikan, Edison kini harus menyandang dua status hukum sekaligus, yakni sebagai tersangka penerima sekaligus pemberi suap, dikutip dari detikcom.
Tindakan tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim tersebut dilancarkan oleh tim penindak pada Minggu (07/06/2026) malam. Dalam menangani perkara ini, lembaga antirasuah tersebut berkolaborasi dengan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melalui skema ‘joint investigation’. Langkah penyidikan gabungan ini membuahkan hasil dengan ditetapkannya Edison sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.
Pihak lembaga antirasuah pun membeberkan secara rinci mengenai alur instruksi lancung yang dilayangkan oleh kepala daerah tersebut kepada bawahannya di kedinasan. Edison diketahui memberikan perintah kepada Sekretaris Disdikbud Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), untuk meminjam nama sejumlah pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) guna dijadikan rekening penampungan dana suap.
“Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim perintahkan ABN untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan. Para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash (tunai) dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim,” ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (09/06/2026).
Dalam pusaran kasus ini, Abi diduga kuat mengemban peran sebagai operator yang mengendalikan jaringan rekening ‘nominee’ tersebut. Tidak hanya mengelola, ia juga bertugas mengalirkan uang hasil suap proyek pengadaan ‘smart board’ ini kepada berbagai pihak terkait, termasuk kepada Edison sendiri.
Penyidikan juga mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp500 juta yang diduga mengalir ke kantong Abi dari pihak swasta. Uang tunai tersebut diserahkan oleh Cory Erin Hardi (CRH) yang merupakan ‘marketing’ dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA). Perusahaan tersebut bertindak selaku penyuplai instrumen ‘smart board’ kepada PT My Icon Technology (MIT), korporasi yang memenangkan paket proyek pengadaan di Disdikbud Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
“Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima uang tunai sejumlah Rp 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya,” ujar Taufik.
Fulus ratusan juta tersebut sengaja diserahkan oleh Cory dengan dalih sebagai ongkos pelicin untuk ‘menjaga hubungan baik ke depan’. Dengan adanya pemberian itu, pihak rekanan menaruh harapan besar agar jalinan kemitraan bisnis mereka dengan Pemkab Muara Enim dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya,” imbuhnya.
Dari rangkaian kegiatan operasi senyap di wilayah Kabupaten Muara Enim tersebut, tim penindak KPK berhasil mengamankan total barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2 miliar. Uang yang disita sebagai alat bukti tersebut terdiri dari berbagai macam mata uang, mulai dari pecahan rupiah, riyal, hingga dolar. Selain menyita uang tunai, tim penyidik juga membekukan sejumlah saldo di dalam rekening bank yang diindikasikan kuat memuat aliran dana terlarang milik Edison.
“Total sekitar hampir Rp 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini,” pungkas Taufik di hadapan media.
