GazanaPublika.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat siang.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari langkah penyidik KPK untuk mengumpulkan alat bukti dan menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di gedung Kementerian ATR/BPN. Sejumlah ruangan yang diperiksa di antaranya tiga ruang direktur jenderal serta beberapa ruang direktorat.
Tak berhenti di kantor kementerian dan perusahaan, KPK kembali melakukan penggeledahan pada Jumat malam di rumah pribadi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dari lokasi tersebut, penyidik terlihat membawa dua koper merah, dua koper hitam, serta sejumlah tas yang diduga berisi dokumen atau barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Rangkaian penggeledahan itu dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, mengumpulkan bukti yang diperlukan, serta mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Nusron Hormati Proses Hukum
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.
Nusron juga meminta seluruh jajaran kementeriannya tetap solid dan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Di tengah proses penyidikan, ia memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan seperti biasa. Layanan peralihan hak yang ditargetkan selesai dalam 10 hari serta kegiatan pengukuran tanah yang telah dijadwalkan tetap menjadi perhatian kementerian.
Nusron menegaskan bahwa jajaran ATR/BPN harus terus berfokus pada percepatan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun proses hukum terkait dugaan korupsi sedang berlangsung. (sumber: CNN Indonesia)
