Advertisement
GazanaPublika.com, Serang – Menjelang Pilkada Serentak 2024, perhatian masyarakat Banten saat ini terfokus pada persaingan ketat antara dua pasangan calon gubernur, yakni Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Namun, di tengah riuhnya suasana pra kampanye, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten menyoroti pentingnya mengevaluasi komitmen para calon melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD adalah refleksi dari niat politik; bagaimana anggaran dialokasikan menunjukkan seberapa jauh janji kampanye dapat diwujudkan,” ucap seorang dosen Unma, menggarisbawahi bahwa APBD merupakan indikator penting dalam menilai keseriusan calon gubernur terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
Advertisement
Cerminan Komitmen
APBD tidak hanya sekadar deretan angka; lebih dari itu, ia mencerminkan prioritas politik dan tindakan nyata untuk merealisasikan janji kampanye. “Dengan menelaah alokasi anggaran, kita bisa memahami sejauh mana calon gubernur berkomitmen pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap angka dalam APBD mencerminkan tekad para calon pemimpin. “Jika anggaran untuk pendidikan dan kesehatan meningkat, ini bisa menjadi indikasi niat baik mereka. Sebaliknya, jika lebih banyak dana dialokasikan untuk belanja pegawai, itu menunjukkan ketidakcocokan antara janji dan tindakan,” ungkapnya.
Dosen tersebut juga menjelaskan bahwa analisis APBD dapat dilakukan melalui beberapa metode ilmiah, termasuk analisis deskriptif yang memetakan perubahan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, serta analisis komparatif yang menilai konsistensi antara janji kampanye dan realisasi anggaran. “Jika seorang calon berjanji untuk mereformasi sektor kesehatan tetapi anggaran untuk sektor tersebut malah menurun, ini bisa menjadi sinyal adanya masalah,” paparnya.
Ketidakseimbangan Alokasi
Dalam APBD Banten 2024, alokasi signifikan untuk belanja pegawai menjadi sorotan, sementara sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan mendapat porsi anggaran yang lebih kecil. “Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan birokrasi sering kali mengalahkan kepentingan publik, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat,” katanya.
Dia juga menyinggung Nota Pengantar Gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025. Dengan total anggaran sebesar Rp11,138 triliun dan defisit Rp4,037 triliun, ia menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan daerah. “Transparansi dalam pengelolaan pajak dan bea sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Menjelang Pilkada 2024, dosen tersebut mendorong masyarakat untuk menilai keseriusan calon pemimpin melalui pengelolaan anggaran daerah. “Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa analisis APBD adalah alat penting untuk mengukur sejauh mana calon gubernur berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. “Dengan pendekatan ilmiah dan data yang tepat, masyarakat dapat menilai realisasi janji politik melalui pengelolaan anggaran daerah,” tandasnya.
Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama mendorong penggunaan anggaran yang bijaksana demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Mari kita wujudkan kehidupan yang lebih baik untuk semua warga Banten,” tutupnya. (Red)
Advertisement
Redaksi
Advertisement