GazanaPublika.com, Jakarta — Di tengah ketegangan yang belum mereda akibat perang antara Iran dan koalisi AS–Israel, sebuah sinyal tak terduga muncul dari Teheran. Bukan ancaman, melainkan celah: Iran menyatakan siap menerima permintaan dari Spanyol terkait akses melintasi Selat Hormuz—jalur energi paling krusial di dunia yang kini berada di ambang krisis.
Pernyataan itu disampaikan Kedutaan Besar Iran di Madrid pada Kamis (26/3), menyebut Spanyol sebagai negara yang ‘menghormati hukum internasional’. Sebuah frasa yang terdengar diplomatis, namun sarat makna politik di tengah konflik yang memecah peta kekuatan global.
Di balik bahasa resmi itu, tersimpan realitas yang lebih keras: Selat Hormuz—yang mengalirkan hampir seperlima kebutuhan minyak dan gas dunia—nyaris lumpuh akibat perang. Ketegangan militer, ancaman blokade, dan ketidakpastian keamanan telah membuat jalur ini berubah dari nadi ekonomi global menjadi titik rawan konflik terbuka.
Iran sebelumnya menegaskan bahwa hanya ‘kapal-kapal yang tidak bermusuhan’ yang dapat melintasi selat tersebut, itupun dengan koordinasi ketat bersama otoritas Teheran. Artinya, akses bukan lagi hak universal, melainkan hasil negosiasi politik.
Spanyol, meski memiliki armada tanker yang relatif kecil, mendadak berada dalam posisi strategis. Negara ini termasuk yang paling awal mengecam serangan AS–Israel terhadap Iran, menyebutnya sebagai tindakan sembrono dan ilegal. Sikap ini tampaknya membuka ruang kepercayaan—atau setidaknya toleransi—dari pihak Iran.
Namun di Madrid, respons yang muncul justru penuh kehati-hatian. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengaku tidak sepenuhnya memahami maksud pernyataan Iran. Ia menegaskan bahwa Spanyol tetap konsisten mendukung sanksi terhadap Iran, termasuk sikap keras terhadap Garda Revolusi.
“Yang kami minta dari Iran dan semua pihak yang berpartisipasi dan mempromosikan perang adalah de-eskalasi, diplomasi dan negosiasi,” ujar Albares, sembari menegaskan perlunya menghentikan serangan di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, di sisi lain panggung geopolitik, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar Iran mengizinkan setidaknya 10 kapal tanker melintas sebagai ‘isyarat niat baik’. Sebuah usulan yang menunjukkan bahwa bahkan di tengah konflik, jalur energi tetap menjadi alat tawar-menawar paling vital.
Menariknya, beberapa negara lain mulai menemukan jalan di tengah kebuntuan ini. Kapal tanker Thailand dilaporkan berhasil melintasi Hormuz setelah koordinasi diplomatik, disusul sinyal serupa dari Malaysia. Ini mengindikasikan bahwa Iran tidak sepenuhnya menutup selat, melainkan menerapkan semacam ‘blokade selektif’—membuka akses bagi negara yang dianggap tidak bermusuhan.
Namun pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang boleh lewat, melainkan: sampai kapan jalur ini bisa bertahan di bawah tekanan perang?
Selat Hormuz bukan hanya jalur laut—ia adalah ‘urat nadi dunia modern’. Ketika ia terganggu, harga energi melonjak, rantai pasok terguncang, dan ekonomi global ikut bergetar.
Di tengah dentuman konflik dan manuver diplomasi, satu hal menjadi semakin jelas: perang ini tidak hanya soal senjata dan wilayah, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan aliran energi dunia—dan siapa yang harus meminta izin untuk sekadar melintas.
