Hari Ini Digelar Sidang Isbat, Kemungkinan Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda Tentukan 1 Ramadan

Nantinya, sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, serta dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, dan duta besar negara sahabat.

Sidang isbat mendatang akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, dengan kehadiran perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta undangan lain juga akan terlibat dalam proses tersebut.

Kemenag mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII RPR RI untuk hadir pada sidang isbat. Tujuan sidang ini adalah menetapkan hari awal 1 Ramadhan 2024.

Pemerintah mengindikasikan perbedaan awal Ramadhan 2024 dengan Muhammadiyah, yang sudah menetapkan awal puasa pada Senin (11/3/2024). Imbauan resmi Kementerian Agama disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama hingga tingkat kecamatan, serta kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid.

Demikian pula, untuk pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat Muslim di Indonesia.

Yaqut menegaskan, “Umat Islam diharapkan melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai syariat Islam dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi.”

Muhammadiyah mengkritik sidang isbat

Abdul Muti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, menyarankan agar Kemenag tidak lagi menyelenggarakan sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriyah. Menurut Abdul, pemerintah sudah sepakat dengan kriteria bulan baru Hijriyah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yang memperhitungkan posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Dari perhitungan astronomi, diprediksi bahwa saat sidang isbat pada 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. “Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 3 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah 1 derajat,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri tidak diperlukan karena ketinggian bulan di akhir Ramadhan 1445 H sudah mencapai 6 derajat, memenuhi kriteria MABIMS.

“Pada akhir Ramadan, posisi bulan jauh di atas 6 derajat,” tambah Abdul.

Abdul Muti menilai sidang isbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Menggelar sidang isbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran.

“Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja,” tandasnya.

Namun, Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Ismail Fahmi, menjawab kritik dari Muhammadiyah yang menyebut sidang isbat sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Ismail mengatakan, Kemenag siap mengeluarkan anggaran jika untuk kepentingan umat, dan ia menilai sidang isbat sebagai kepentingan umat.

“Bagi saya kalau untuk kepentingan umat berapa pun kami siap berikan yang penting itu untuk kepentingan umat,” katanya saat ditemui di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Menurut Ismail, sidang isbat akan menciptakan forum silaturahmi yang bermanfaat bagi umat Islam.

Dalam forum tersebut, diselenggarakan penyediaan makanan untuk dikonsumsi bersama, sehingga sidang isbat dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi umat.

“Istilahnya, untuk meningkatkan ekonomi umat, dengan pengaturan panggung dan lainnya, alhamdulillah, terdapat pemasukan, dan anggaran tetap sesuai dengan yang semestinya,” ungkap Ismail.

Walaupun demikian, Ismail tidak memberikan rincian anggaran yang digunakan oleh Kemenag untuk sidang isbat.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari ego sektoral dalam penetapan awal Ramadhan, karena terdapat dua metode umum untuk menentukan awal Ramadhan, yakni hisab atau perhitungan astronomi, dan rukyat atau pengamatan langsung kemunculan bulan saat magrib dengan mata.

“Dan yang kita sadari kita enggak boleh ego, memang kita hisab, kan ada rukyat. Kita mengakomodir, tetangga harus hormat. Jadi saya berharap, untuk kepentingan umat tidak ada harganya, berapa pun anggarannya negara harus siap, jangan sampai dikorupsi,” ujarnya. (Sumber: Kompas.com)