GazanaPublika.com, Magelang — Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, disebut sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara PDIP dengan pemerintah terkait keikutsertaan 55 kepala daerah dari partainya dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo, yang menyatakan bahwa para kepala daerah tersebut masih “standby” di Magelang dan belum bergabung dengan retret.
Pada Sabtu (22/2/2025) siang, para kepala daerah PDIP menggelar pertemuan di sebuah kafe di Magelang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan pemerintah mengenai keikutsertaan retret Akmil serta instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” ujar Hasto Wardoyo. Ia menambahkan bahwa Pramono bertindak sebagai perwakilan para kepala daerah PDIP peserta retret untuk menyampaikan keputusan-keputusan dari DPP partai kepada pemerintah selaku penyelenggara program orientasi gubernur, wali kota, dan bupati.
Pertemuan di kafe tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh PDIP lainnya, seperti Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti. Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa Megawati telah memberikan mandat kepada Pramono Anung sebagai penghubung antara PDIP dan pemerintah.
“Ibu Megawati menugaskan Mas Pram berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi tadi Mas Pram menyampaikan itu kepada kami, ya, bagaimana komunikasi beliau dengan pemerintah dan juga arahan dari Ibu Megawati yang disampaikan ke Mas Pram dan diteruskan kepada kami,” jelas Masinton.
Menurut Masinton, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retret. Namun, waktu pasti kapan mereka akan bergabung ke Akmil masih belum ditentukan. “Tadi kami sudah disampaikan informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan insya Allah dalam satu dua hari ini bisa bergabung,” kata Masinton.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa panitia retret masih membuka kesempatan bagi peserta yang belum hadir untuk bergabung. “Intinya kami masih menunggu kabar dan masih sangat terbuka untuk yang belum hadir bergabung di sini,” kata Bima di Kompleks Akmil, Magelang.
Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa ada “batas kewajaran” untuk keterlambatan kehadiran. “Saya kira semuanya pasti juga sudah memperhitungkan itu, semuanya juga sudah menghitung apabila terlambat ya pasti terlambatnya enggak sampai terlambat banget,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa jika peserta terlambat lebih dari tiga hari, hal itu tidak lagi memenuhi syarat. “Mumpung pagi ini baru mulai, ya kita masih menunggu lah. Beri kesempatan,” pungkas Bima.
Dengan adanya peran Pramono Anung sebagai penghubung, diharapkan komunikasi antara PDIP dan pemerintah dapat berjalan lancar sehingga para kepala daerah dari partai tersebut dapat segera bergabung dalam retret Akmil.
