GazanaPublika.com, Jakarta – Kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang perekonomian global. Trump mengenakan tarif impor dasar sebesar 10% terhadap seluruh mitra dagang AS, serta menetapkan tarif impor tambahan yang tinggi bagi sejumlah negara, termasuk China sebesar 145% dan Indonesia sebesar 32%. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dan tekanan bagi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menanggapi situasi tersebut, mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak melewatkan momentum krisis ini. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global, di Hotel Sahid, Jakarta (Minggu, 13/4/2025), Chatib menekankan pentingnya reformasi di tengah tekanan global.

“Pada tahun 1986, di era Orde Baru, pemerintah merespons krisis dengan devaluasi dan deregulasi besar-besaran untuk memangkas biaya ekonomi. Seperti yang disampaikan Pak SBY, gunakan krisis ini untuk melakukan reformasi. Don’t waste the crisis, masa sulit bisa melahirkan kebijakan yang baik,” ujar Chatib, dilansir dari CNBCIndonesia.com

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mulai menerapkan sejumlah kebijakan deregulasi ekonomi. Menurutnya, kebijakan seperti penetapan kuota dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah konkret yang dapat menopang daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.

Selain deregulasi, Chatib menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dalam masa pemulihan. Menurutnya, konsumsi rumah tangga memegang peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi.

“Dalam proses pemulihan ekonomi, belanja adalah kunci. Ketika masyarakat membelanjakan uang, maka permintaan akan meningkat. Dunia usaha pun akan merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal memegang peran strategis untuk mendorong pengeluaran,” tegasnya.

Chatib menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa masa-masa penuh tantangan seperti saat ini justru bisa menjadi titik tolak bagi lahirnya reformasi kebijakan yang membawa Indonesia pada arah pembangunan yang lebih kuat dan berdaya saing.

Redaksi

Exit mobile version